MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan pers lewat rekaman video yang disiarkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, putusan ini harus dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan revisi tersebut.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan sustainable economic growth with equity," kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11).

Ia menegaskan, Partai Demokrat memang sudah sejak awal menolak pengesahan UU Omnibus Law. Sebab, lanjut AHY, ada masalah saat UU itu disusun.

"Kami memandang memang ada problem formil dan materiil. UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuatan UU baru ataukah revisi," kata putra presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang. Yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

MK juga memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK.

Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (Knu)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Forum Bisnis Usaha Pariwisata ASEAN Digelar di Yogyakarta
Indonesia
Forum Bisnis Usaha Pariwisata ASEAN Digelar di Yogyakarta

TRAVEX menghadirkan 157 sellers dan 136 buyers. Buyers berasal dari 29 negara.

Mabes Polri Bakal Panggil Seluruh Produsen Minyak Goreng
Indonesia
Mabes Polri Bakal Panggil Seluruh Produsen Minyak Goreng

Polisi bakal melakukan pemanggilan pihak terkait pendistribusian minyak goreng ke pasaran yang langka selama beberapa pekan terakhir.

Sidak Pasar, Satgas Pangan Polri Minta Warga Tidak Termakan Hoaks Kelangkaan
Indonesia
Sidak Pasar, Satgas Pangan Polri Minta Warga Tidak Termakan Hoaks Kelangkaan

Dari rapat koordinasi dan monitoring di lapangan, didapati hasil bahwa ketersediaan semua bahan pokok pangan aman jelang puasa.

PeduliLindungi Dikembangkan untuk Jejak Rekam Medis Penyakit Selain COVID-19
Indonesia
PeduliLindungi Dikembangkan untuk Jejak Rekam Medis Penyakit Selain COVID-19

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merencanakan penggunaan PeduliLindungi.

Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Indonesia
Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Layanan bagi Jamaah Haji 2022 akan terbagi dalam dua kategori besar yakni layanan dalam negeri dan layanan selama berada di Arab Saudi.

Minyak Goreng Curah di DIY Mulai Langka
Indonesia
Minyak Goreng Curah di DIY Mulai Langka

Warga mengeluh mulai sulit menemukan minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter.

PDIP Gelar Pelatihan Kader, Targetkan Menang Pemilu 3 Kali
Indonesia
PDIP Gelar Pelatihan Kader, Targetkan Menang Pemilu 3 Kali

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Pelatihan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 yang dihadiri perwakilan pengurus partai terpilih dari tingkat provinsi dari seluruh Indonesia.

Jumlah Transaksi Pengguna JakOne Mobile Capai Rp 1,3 Triliun
Indonesia
Jumlah Transaksi Pengguna JakOne Mobile Capai Rp 1,3 Triliun

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI secara aktif melakukan inovasi digital sebagai pondasi pertumbuhan ke depan.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 340, Meninggal Dunia 5 Orang
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 340, Meninggal Dunia 5 Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memperbarui data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Kejagung Temukan Dugaan Gratifikasi di Perkara Kasus Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Temukan Dugaan Gratifikasi di Perkara Kasus Ekspor Minyak Goreng

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung resmi menaikkan status penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022. Diduga, terdapat gratifikasi dalam Persetujuan Ekspor (PE) dari Kementerian Perindustrian terhadap dua perusahaan minyak goreng.