MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan pers lewat rekaman video yang disiarkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, putusan ini harus dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan revisi tersebut.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan sustainable economic growth with equity," kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11).

Ia menegaskan, Partai Demokrat memang sudah sejak awal menolak pengesahan UU Omnibus Law. Sebab, lanjut AHY, ada masalah saat UU itu disusun.

"Kami memandang memang ada problem formil dan materiil. UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuatan UU baru ataukah revisi," kata putra presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang. Yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

MK juga memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK.

Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (Knu)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ZA Diduga Pakai Airgun Serang Mabes Polri, Pengamat: Paling Beli Online
Indonesia
ZA Diduga Pakai Airgun Serang Mabes Polri, Pengamat: Paling Beli Online

Senjata itu bisa membuat seseorang tewas jika diletuskan dalam jarak dekat

KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta
Indonesia
KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta

MS sudah tiba di ibu kota Sabtu pagi

Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil
Indonesia
Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil

Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda
Indonesia
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar
Indonesia
Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar

Kedua putri Keluarga Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (putri Sulung Sultan HB X) dan Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono (putri kedua) hadir langsug dalam napak tilas Perjanjian Giyanti.

Kemendagri Proses Usulan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional
Indonesia
Kemendagri Proses Usulan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memproses rencana penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional.

Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai
Indonesia
Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai

"Banyaknya pejabat menteri dan parpol datang ke Solo tidak apa-apa. Biar katanya ramai dan hotelnya juga ramai," kata Gibran pada MerahPutih.com, Kamis (31/3

Jaksa Bacakan Tuntutan ke Rekan AKP Stepanus Robin Pattuju
Indonesia
Jaksa Bacakan Tuntutan ke Rekan AKP Stepanus Robin Pattuju

Sementara hal yang meringankan, Maskur belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan

Anies: Pemprov DKI Masih Bahas Gelaran Reuni 212 di Monas
Indonesia
Anies: Pemprov DKI Masih Bahas Gelaran Reuni 212 di Monas

Acara Reuni 212 itu masih didiskusikan oleh Pemerintah DKI, apakah nantinya diizinkan atau tidak.

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat
Indonesia
Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat

Kementerian Sosial bakal menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.