MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati (Pilbup) Mandailing Natal, Sumatera Utara.

"Memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020," kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di chanel YouTube, Senin (23/3).

Baca Juga:

MK Batalkan Perhitungan Suara Pilkada Morowali Utara

Pemungutan suara ulang yang dimaksud digelar di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan 002 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyabungan Utara.

"Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah," ujar Anwar.

MK memerintahkan KPU Mandailing Natal merombak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiga TPS. Salah satu alasan pengulangan pemilihan suara seperti telah terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh Ketua dan Anggota PPS. Selain itu juga ada penggelembungan suara.

"Hal ini mencederai prinsip demokrasi dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," beber Anwar.

Pasangan calon nomor 1 Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution menggugat keputusan KPU setempat. Jafar-Atika menilai keputusan KPU Madina yang memutuskan pemenang Pilkada yakni paslon nomor 02 Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin Parinduri tidak sah. Alhasil, keputusan KPU tersebut dibawa pihak yang kalah ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 pada Senin (22/3). Adapun dalam sidang yang disiarkan secara daring tersebut, MK akan memutus sebanyak 13 perkara sengketa pilkada.

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Sebanyak 13 perkara tersebut terdiri dari perkara Bupati Halmaheta Utara, perkara Penukal Abab Lematang Ilir, Wali Kota Banjarmasin, Bupati Labuhanbatu Selatan. Kemudian, perkara Bupati Sumba Barat, Wali Kota Ternate, Bupati Indragiri Hulu, Bupato Solok, Bupati Boven Digoel, Bupati Labuhanbatu.

Selanjutnya, perkara Bupati Rokan Hilir, Bupati Mandailing Natal dan perkara Gubernur Jambi. Sidang putusan sengketa Pilkada 2020 sudah digelar sejak Kamis (18/3) dan Jumat (19/3).

Sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 berlanjut ke tahapan pembuktian di MK. Majelis MK telah memutuskan 100 perkara lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021.

Baca Juga:

MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang
Indonesia
Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang

Jumlah pasien di kedua tower ini berkurang 54 orang

Kereta Solo-Jakarta Dibatalkan Akibat Banjir, Peserta Tes Genose di Stasiun Turun
Indonesia
Kereta Solo-Jakarta Dibatalkan Akibat Banjir, Peserta Tes Genose di Stasiun Turun

Pada hari Minggu (21/2) peserta tes Genose hanya sekitar 100 orang

Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Ditangkap
Indonesia
Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Ditangkap

Polisi menangkap EF, tersangka pelecehan seksual terhadap korban LHI, di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang.

Hendak Ikut Aksi Bebaskan Rizieq, Belasan Remaja Ditangkap
Indonesia
Hendak Ikut Aksi Bebaskan Rizieq, Belasan Remaja Ditangkap

Anak yang diamankan tersebut, dianggap melanggar protokol kesehatan

Saksi Ungkap Tommy Sumardi Terima Uang 6 Kali dari Djoko Tjandra, Total Rp8,5 M
Indonesia
Saksi Ungkap Tommy Sumardi Terima Uang 6 Kali dari Djoko Tjandra, Total Rp8,5 M

Sekretaris Eksekutif Mulia Grup Nurmala Fransisca membeberkan ihwal penyerahan uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi.

Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja

Anies Baswedan menampung aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law.

600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus
Indonesia
600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan perhatian serius terkait angka kematian tenaga kesehatan termasuk dokter di Indonesia akibat COVID-19.

Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan
Indonesia
Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan

Yang bersangkutan dicecar pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan

PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India
Indonesia
PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India

PSI mempertanyakan kesiapan Gubernur Anies Baswedan untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah varian COVID-19 dari India dan Afrika Selatan terdeteksi di Jakarta.

17 Rumah Hanyut akibat Banjir Bandang di Flores Timur
Indonesia
17 Rumah Hanyut akibat Banjir Bandang di Flores Timur

BNPB mencatat 256 jiwa warga mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya ke Balai Desa Nelelamadike.