MK Putuskan Pemilihan Ulang di 16 TPS Pilkada Labuhanbatu Selatan Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut) di 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MK menilai ada pelanggaran prinsip demokrasi dalam pemungutan suara di 16 TPS tersebut, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Memerintahkan kepada KPU Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 16 TPS," kata Ketua Majelis Anwar Usman dalam dalam sidang yang disiarkan di chanel YouTube, Senin (22/3).

Baca Juga:

Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020

MK memberikan waktu 30 hari kerja untuk melaksanakan perintah tersebu. Setelah pemungutan suara ulang, hasilnya tidak perlu dilaporkan ke MK dan cukup dihitung lagi. Sehingga KPU setempat yang akan menetapkan siapa peraih suara terbanyak.

MK juga memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat panitia TPS baru di lokasi pemungutan suara ulang. Selain itu, MK juga memerintahkan Bawaslu RI dan KPU RI memberikan supervisi kepada KPU Labuhanbatu Selatan dan Bawaslu Labuhanbatu Selatan dalam proses pemilihan ulang.

"Memerintahkan kepada Polri, Polda Sumatera Utara dn Polres Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya," ucap Anwar.

Sebelumnya, KPU Labuhanbatu Selatan menetapkan Edimin dan Ahmad Padli memperoleh 66.007 suara Pilbup Labuhanbatu Selatan. Sedangkan pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap sebanyak 65.429 suara.

Hasnah tidak terima karena menurutnya dia meraih 65.429 suara dan perolehan suara Paslon Edimin-Ahmad adalah sebesar 65.340 suara. Karena berselisih paham dengan KPU, Hasnah membawa kasus itu ke MK.

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 pada Senin (22/3). Adapun dalam sidang yang disiarkan secara daring tersebut, MK akan memutus sebanyak 13 perkara sengketa pilkada.

Sebanyak 13 perkara tersebut terdiri dari perkara Bupati Halmaheta Utara, perkara Penukal Abab Lematang Ilir, Wali Kota Banjarmasin, Bupati Labuhanbatu Selatan. Kemudian, perkara Bupati Sumba Barat, Wali Kota Ternate, Bupati Indragiri Hulu, Bupato Solok, Bupati Boven Digoel, Bupati Labuhanbatu. Selanjutnya, perkara Bupati Rokan Hilir, Bupati Mandailing Natal dan perkara Gubernur Jambi.

Sidang putusan sengketa Pilkada 2020 sudah digelar sejak Kamis (18/3) dan Jumat (19/3). Sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 berlanjut ke tahapan pembuktian di MK. Majelis MK telah memutuskan 100 perkara tidak akan lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantor di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen
Indonesia
Kantor di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Airlangga mengatakan kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik di kementerian/lembaga, BUMN/BUMD akan mengikuti Surat Edaran Kemenpan RB, yakni 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH), dan 25 persen bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah.

BOR Naik, Fasilitas Kesehatan Kota Bandung Diklaim Masih Aman
Indonesia
BOR Naik, Fasilitas Kesehatan Kota Bandung Diklaim Masih Aman

"Karena ketika lebaran itu yang sulit dihindari, masyarakat untuk bersilaturahmi. Saya kira ini memang yang harus kita waspadai bersama," ucap Wali Kota Bandung Oded M. Danial.

[Hoaks atau Fakta]: Yahudi Rilis Jadwal Munculnya Varian Baru COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Yahudi Rilis Jadwal Munculnya Varian Baru COVID-19

varian covid-19 telah direncanakan. Lihatlah pada kolom tanggal yang menunjukkan kapan mereka akan dirilis ke media oleh para yahudi dari Khazar

Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat

Bila dihitung, satu anggota DPRD mengantongi uang sebesar Rp 1,67 miliar per tahun atau Rp 139 juta per bulan.

Dengarkan Aspirasi Aktivis, Puan: Kekuatan Tambahan untuk Rampungkan RUU TPKS
Indonesia
Dengarkan Aspirasi Aktivis, Puan: Kekuatan Tambahan untuk Rampungkan RUU TPKS

“Ini harus menjadi undang-undang yang dapat membuat kita bekerja dengan nyaman dan merasa dilindungi, agar UU ini juga dapat melindungi anak hingga cicit kita. Apalagi kita perempuan, jiwa keibuan kita itu akan sangat melekat di manapun kita berada,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos
Indonesia
Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos

Selain perawat, pelaku lainnya umumnya bekerja di apotek dan toko obat

Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis
Indonesia
Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

"Cadangan yang ada sekarang jelas masih sangat kurang. Oleh karena itu kita menggenjot, mengajak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung untuk membantu melalui program CSR nya," kata Wali Kota Bandung Oded.

Wakil Ketua MPR Desak Polisi Berikan Hukuman Berat bagi Muhammad Kece
Indonesia
Wakil Ketua MPR Desak Polisi Berikan Hukuman Berat bagi Muhammad Kece

Menurut HNW, hukuman berat sangat layak dijatuhkan kepada Muhammad Kece yang telah berulangkali meresahkan umat dengan penistaannya terhadap Agama Islam.

Arahan Megawati Sebelum Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas
Indonesia
Arahan Megawati Sebelum Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2).

[Hoaks atau Fakta]: Down Internet Indonesia Karena Jaringan Kabel Laut Putus Digigit Hiu
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Down Internet Indonesia Karena Jaringan Kabel Laut Putus Digigit Hiu

masyarakat untuk tidak mempercayai dan menyebarluaskan informasi hoaks yang berpotensi merugikan banyak pihak dan dapat berdampak proses hukum.