MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terkait gugatan soal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur soal jabatan wamen dan larangan untuk rangkap jabatan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam UU tersebut telah mengatur soal larangan menteri untuk rangkap jabatan. Menurut hakim, larangan itu juga berlaku bagi jabatan wamen.

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Hakim menilai, sekalipun wakil menteri bertugas untuk membantu menteri, tetapi karena pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi hak prerogatif Presiden sebagaimana menteri, maka wakil menteri harus ditempatkan sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada menteri.

"Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri," kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (27/8).

Hal itu, kata Manahan, dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang ditanggungnya sebagai pembantu menteri.

"Agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu," ujar Manahan.

Ilustrasi sidang MK (Antaranews)

Gugatan soal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari lalu.

Gugatan diajukan lantaran pemohon keberatan dengan penunjukkan 12 wamen oleh Presiden Joko Widodo. Pemohon menilai jabatan wamen itu hanya untuk mengakomodasi kepentingan tim sukses (timses).

Keberadaan wamen juga dinilai hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara dan bertentangan dengan prinsip Jokowi yang selama ini kerap menyinggung soal perampingan birokrasi.

Baca Juga:

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

Jokowi diketahui telah melantik 12 wamen tak lama setelah pelantikan menteri pada Oktober 2019. Sejumlah wamen yang ditunjuk berasal dari berbagai latar belakang mulai dari parpol, profesional, hingga tim sukses.

Beberapa di antaranya yang merangkap jabatan adalah Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU
Indonesia
Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU

Vonis itu diberikan lantaran majelis hakim meyakini jika Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012

Fadli Zon Sambangi RS Polri Bersama Keluarga Pengawal Rizieq
Indonesia
Fadli Zon Sambangi RS Polri Bersama Keluarga Pengawal Rizieq

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (8/12) sore.

Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti
KPR
Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti

Dalam jangka menengah juga dapat menggeliatkan kembali sektor properti dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan.

Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia
Indonesia
Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia

Revitalisasi tersebut memiliki skema Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan komunitas.

Pandemi COVID-19 Bikin Temuan Kasus HIV Menurun
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin Temuan Kasus HIV Menurun

Selain penurunan temuan kasus HIV, penurunan juga terjadi pada pemeriksaan dini HIV dan penyakit lainnya bagi ibu hamil pada tahun 2020 ini.

Tabir Penyebab Jatuhnya Pesawat SJ 182 Terancam Tak Terungkap
Indonesia
Tabir Penyebab Jatuhnya Pesawat SJ 182 Terancam Tak Terungkap

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menegaskan bahwa cocpit flight recorder (CFR) harus ditemukan.

Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu
Indonesia
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara.

Bertemu Kepala BNPT, Ustaz Gunawan Serahkan Rompi Panglima Kelompok Radikal JAS
Indonesia
Bertemu Kepala BNPT, Ustaz Gunawan Serahkan Rompi Panglima Kelompok Radikal JAS

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menemui eks panglima Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Gunawan, Jumat (25/9) pagi.