MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terkait gugatan soal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur soal jabatan wamen dan larangan untuk rangkap jabatan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam UU tersebut telah mengatur soal larangan menteri untuk rangkap jabatan. Menurut hakim, larangan itu juga berlaku bagi jabatan wamen.

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Hakim menilai, sekalipun wakil menteri bertugas untuk membantu menteri, tetapi karena pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi hak prerogatif Presiden sebagaimana menteri, maka wakil menteri harus ditempatkan sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada menteri.

"Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri," kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (27/8).

Hal itu, kata Manahan, dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang ditanggungnya sebagai pembantu menteri.

"Agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu," ujar Manahan.

Ilustrasi sidang MK (Antaranews)

Gugatan soal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari lalu.

Gugatan diajukan lantaran pemohon keberatan dengan penunjukkan 12 wamen oleh Presiden Joko Widodo. Pemohon menilai jabatan wamen itu hanya untuk mengakomodasi kepentingan tim sukses (timses).

Keberadaan wamen juga dinilai hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara dan bertentangan dengan prinsip Jokowi yang selama ini kerap menyinggung soal perampingan birokrasi.

Baca Juga:

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

Jokowi diketahui telah melantik 12 wamen tak lama setelah pelantikan menteri pada Oktober 2019. Sejumlah wamen yang ditunjuk berasal dari berbagai latar belakang mulai dari parpol, profesional, hingga tim sukses.

Beberapa di antaranya yang merangkap jabatan adalah Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Nilai Kans Para Bintang Dua Duduki 'TB1' Tertutup
Indonesia
Pengamat Nilai Kans Para Bintang Dua Duduki 'TB1' Tertutup

Nilai tambah bagi Komjen Boy adalah pernah menjadi Humas Polri

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini
Indonesia
RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengakui dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, pihak Komisi III sempat mengkonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani lembaga antirasuah

Doni Tegaskan Virus COVID-19 Masih Sangat Berbahaya
Indonesia
Doni Tegaskan Virus COVID-19 Masih Sangat Berbahaya

"Sampai hari ini obat COVID belum, ada vaksin pun baru bisa efektif beberapa bulan ke depan. Sehingga ada banyak kejadian yang mungkin terjadi menjelang vaksin diberikan," kata Doni.

Asman Abnur Tak Gentar meski Kandidat Caketum PAN Lain Didukung Amien Rais
Indonesia
Asman Abnur Tak Gentar meski Kandidat Caketum PAN Lain Didukung Amien Rais

Dukungan dari pendiri PAN Amien Rais disebut sebagai salah satu cara untuk meraih kursi PAN 1.

Unggul Hitung Cepat, Gibran akan Sowan ke Bajo
Indonesia
Unggul Hitung Cepat, Gibran akan Sowan ke Bajo

"Pertemuan dengan Bajo tidak akan saya dilakukan dalam waktu dekat. Menunggu waktu longgar dari beliau Bajo," kata Gibran

[HOAKS atau FAKTA] Kegiatan Belajar Jarak Jauh Libur Lebaran di DKI Mulai 18 Mei-1 Juni 2020
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Kegiatan Belajar Jarak Jauh Libur Lebaran di DKI Mulai 18 Mei-1 Juni 2020

Informasi beredar di media sosial (medsos) Facebook yang dibagikan akun atasnama Dee Pratiwy Anwar.

Berlakukan Darurat Sipil, Jokowi Tengah Teror Demokrasi
Indonesia
Berlakukan Darurat Sipil, Jokowi Tengah Teror Demokrasi

Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan UU yang ditandatangani oleh Pak jokowi sendiri

[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Urus Sendiri Perpanjangan SIM di Polresta Bogor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Urus Sendiri Perpanjangan SIM di Polresta Bogor

Gambar di berita itu memperlihatkan pria seperti Jokowi tengah menulis sesuatu di depan anggota polisi.

Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari
Indonesia
Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terus tumbuh pada layanan KAI yang dapat diandalkan di tengah pandemi COVID-19,” ucap VP Humas KAI Joni Martinus

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

“Terdapat juga perkembangan zonasi signifikan membaik, dan selama ini tidak pernah memburuk,” sebut Wiku