MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi Mahkamah Konstitusi (MK). (Antaranews)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan penganugerahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

"Kekhawatiran muncul ya sah-sah saja sebagai pendapat. Malah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK. Kami memahami dan mengapresiasi hal itu," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, Rabu (12/11).

Baca Juga

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Fajar menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputera sudah ada ukuran obyektifnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUD 1945, Presiden mereprentasikan negara memiliki kewenangan tersebut.

"Siapapun figur yang dipandang telah memenuhi ukuran-ukuran obyektif itu, Presiden dapat menganugerahkan tanda kehormatan tersebut dalam momentum dan waktu-waktu sebagaimana yang ditentukan," ujarnya.

Dia juga memastikan, terkait judicial review (JR) Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak akan mempengaruhi independensi MK dalam memutus perkara. Menurutnya, enam hakim MK akan objektif dalam memutus perkara.

"Peristiwa apapun Insya Allah tidak akan memengaruhi kejernihan hati serta pikiran dan kemerdekaan Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," kata Fajar.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari)
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari)

Menurut Fajar, penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, justru membuktikan bahwa Hakim Konstitusi yang menerima penghargaan tersebut diakui secara obyektif oleh negara.

"Ke depan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi yang senantiasa dipegang erat-erat Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," kata Fajar.

Baca Juga

Mahfud MD: Bintang Mahaputera Hak Gatot Nurmantyo

Sebelumnya, enam hakim MK menerima penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11). Tiga dari enam hakim MK yang diberi anugerah yakni Arief Hidayat, Anwar Usman dan Aswanto yang menerima gelar Bintang Mahaputera Adipradana.

Sedangkan tiga hakim lainnya yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul diberi penganugerahan Bintang Mahaputera Utama. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan
Indonesia
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan

Musim hujan di Jakarta bukan hanya di tengah pandemi yang masih terjadi, tetapi juga akibat fenomena La Nina

Minta Perjalanan KRL Dihentikan, 5 Kepala Daerah Pancing Konflik Sosial
Indonesia
Minta Perjalanan KRL Dihentikan, 5 Kepala Daerah Pancing Konflik Sosial

Kebijakan itu juga berpotensi menyusahkan masyarakat

Dalam Pengajian Daring, Muhammadiyah Bicara Isu Teori Konspirasi COVID-19
Indonesia
Dalam Pengajian Daring, Muhammadiyah Bicara Isu Teori Konspirasi COVID-19

Teori konspirasi sebaiknya disikapi masyarakat, khususnya umat Islam, secara proporsional

DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan
Indonesia
DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan

Saleh menyebut, hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR

Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Polisi menyebut terdapat dugaan pidana dalam kebakaran tersebut sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan

Sidang perdana perkara dengan nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan

Jubir Yuri Suruh Orang Sakit, Positif Tes Cepat & Swab Isolasi di Rumah 14 Hari
Indonesia
Jubir Yuri Suruh Orang Sakit, Positif Tes Cepat & Swab Isolasi di Rumah 14 Hari

Isolasi mandiri tetap harus dipantau oleh petugas puskesmas

Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi
Indonesia
Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi

sumbangan dari laporan tersebut selanjutnya akan masuk tahapan LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye).

Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker
Indonesia
Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies
Indonesia
Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies

Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.