MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi Mahkamah Konstitusi (MK). (Antaranews)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan penganugerahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

"Kekhawatiran muncul ya sah-sah saja sebagai pendapat. Malah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK. Kami memahami dan mengapresiasi hal itu," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, Rabu (12/11).

Baca Juga

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Fajar menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputera sudah ada ukuran obyektifnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUD 1945, Presiden mereprentasikan negara memiliki kewenangan tersebut.

"Siapapun figur yang dipandang telah memenuhi ukuran-ukuran obyektif itu, Presiden dapat menganugerahkan tanda kehormatan tersebut dalam momentum dan waktu-waktu sebagaimana yang ditentukan," ujarnya.

Dia juga memastikan, terkait judicial review (JR) Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak akan mempengaruhi independensi MK dalam memutus perkara. Menurutnya, enam hakim MK akan objektif dalam memutus perkara.

"Peristiwa apapun Insya Allah tidak akan memengaruhi kejernihan hati serta pikiran dan kemerdekaan Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," kata Fajar.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari)
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari)

Menurut Fajar, penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, justru membuktikan bahwa Hakim Konstitusi yang menerima penghargaan tersebut diakui secara obyektif oleh negara.

"Ke depan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi yang senantiasa dipegang erat-erat Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," kata Fajar.

Baca Juga

Mahfud MD: Bintang Mahaputera Hak Gatot Nurmantyo

Sebelumnya, enam hakim MK menerima penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11). Tiga dari enam hakim MK yang diberi anugerah yakni Arief Hidayat, Anwar Usman dan Aswanto yang menerima gelar Bintang Mahaputera Adipradana.

Sedangkan tiga hakim lainnya yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul diberi penganugerahan Bintang Mahaputera Utama. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan
Indonesia
Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan

Bencana nasional COVID-19 memicu krisis di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden.

KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus korupsi.

Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi

Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bakal diwajibkan jika ingin masuk ke supermarket dan hipermarket di Jawa-Bali, mulai 14 September 2021.

Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Kapolri Sebut Kunjungan Keluarga Jadi Salah Satu Penyebab Meroketnya Kasus COVID-19
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

UI mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

PPP Tegaskan Pemerintah Punya Wewenang Larang FPI
Indonesia
PPP Tegaskan Pemerintah Punya Wewenang Larang FPI

Indonesia merupakan negara hukum

Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat tanah longsor tambang ilegal yang berlokasi di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan
Indonesia
Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan

Muhammad Kece telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19

Menurut tim advokasi Rizieq, Azis Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizieq untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya.