MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada hari ini, Selasa (26/1).

Dalam sidang hari ini, MK menyidangkan 35 permohonan sengketa hasil pilkada yang terbagi menjadi tiga panel.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Baca Juga:

Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) panel satu menyidangkan sengketa Bupati Lima Puluh Kota, Gubernur Sumatera Barat ada dua perkara, Bupati Pesisir Selatan.

Kemudian, Bupati Sijunjung, Bupati Padang Pariaman, Bupati Rembang, Bupati Purworejo, Bupati Solok, Bupati Belu, Bupati Indra Giri.

Sementara, panel dua menyidangkan sengketa Bupati Banjarada dua perkara, Gubernur Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Sungai Penuh, Gubernur Jambi, Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Penukal Abab Lematang.

Selanjutnya, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Pengandaran, Bupati Bandung, Bupati Tasikmalaya.

Sedangkan panel tiga menyidangkan sengketa, Bupati Sumba Barat, Bupati Malaka, Bupati Manggarai Barat, Bupati Yalimo, Bupati Waropen, Wali Kota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Timur, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Suraya dan Bupati Lamongan.

TPS
TPS. (Foto: Antara)

Adapun, MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali. Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya. (Knu)

Baca Juga:

Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Terakhir 2020, Seluruh Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan
Indonesia
Hari Terakhir 2020, Seluruh Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan hujan akan mengguyur seluruh wilayah baik kota atau pun kabupaten di Provinsi DKI Jakarta pada hari terakhir 2020.

Petugas Temukan Uang Rp500 Juta di KRL, KCI: Ini yang Terbesar
Indonesia
Petugas Temukan Uang Rp500 Juta di KRL, KCI: Ini yang Terbesar

Masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya uang Rp500 juta di dalam gerbong Kereta Rel Listrik pada Senin (6/7) lalu.

Survei LSI: PSBB Belum Maksimal
Indonesia
Survei LSI: PSBB Belum Maksimal

Tiga sumber data yang digunakan surveinya yaitu Data Gugus Tugas, Data Worldometer, dan data WHO

Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai
Indonesia
Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai

Di tahun ini ada 3 program bantuan yang diluncurkan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Ratusan Orang Kontak Erat Anies dan Ariza Dilakukan Swab Test
Indonesia
Ratusan Orang Kontak Erat Anies dan Ariza Dilakukan Swab Test

Sebanyak 437 orang yang kontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dilakukan swab test.

Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021
Indonesia
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021

Belanja pada 2021, fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Sisa Material Abu Vulkanis Menyelimuti Boyolali, Warga Kesulitan Cari Pakan Ternak
Indonesia
Sisa Material Abu Vulkanis Menyelimuti Boyolali, Warga Kesulitan Cari Pakan Ternak

Hal tersebut mengakibatkan sejumlah warga di lereng Gunung Merapi kesulitan mencari rumput untuk pakan hewan ternak karena rumput terkena abu vulkanik.

Ribuan Anak Korban Konflik Aceh Butuh Beasiswa
Indonesia
Ribuan Anak Korban Konflik Aceh Butuh Beasiswa

Anak korban konflik yang dimaksud itu adalah anak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol), serta warga sipil yang juga menjadi korban saat konflik Aceh silam.

Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Melonjak
Indonesia
Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Melonjak

Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerbitan Global Bonds pemerintah dan penerimaan pajak pada awal 2021.

Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.