MK Minta Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19 Diperbaiki Hakim MK Wahiduddin Adams (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta gugatan uji materi atau judicial review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal penanganan COVID-19 yang didaftarkan eks Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono untuk diperbaiki.

MK meminta agar pemohon memperkaya wawasan terkait aturan penanganan COVID-19 dari negara lain. Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan, agar pemohon mengkomparasi aturan hukum di banyak negara. Sebab, pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia internasional.

Baca Juga:

DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan

"Para pemohon dapat mengkomparasi peraturan di negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kan banyak, Amerika, Italia, Tiongkok, Taiwan, Vietnam dan lainnya," kata Wahiduddin menanggapi permohonan pendahuluan uji materi Perppu 1/2020 di ruang sidang MK, Selasa (28/4).

Hakim MK Wahiduddin Adams
Hakim MK Wahiduddin Adams minta Amien Rais cs perpaiki gugatan perppu corona (Foto: antaranews)

Wahiduddin mengatakan, pemohon dapat mengalisa sejumlah negara di dunia terkait aturan penanganan COVID-19. Namun, ia menegaskan hal itu harus didasari analisa akademik.

"Ada yang menyebut ya semacam berhasil gitu, tapi dengan analisa tertentu," ujar Wahidudin.

Kemudian, aturan di dunia internasional tersebut dapat dikomparasi dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak lain untuk memperkaya wawasan akademik dan menguatkan gugatan uji materi terkait Perppu 1/2020.

"Ini saya lihat belum, saya yakin bisa hal ini diperkaya dan sejauh mana mengenai postur keuangan negara mereka dalam hal ketatanegaraan yang boleh dikatakan ubnormal ini," kata Wahiduddin.

Dalam permohonan gugatannya, Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono menilai Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 a UUD 1945. Kebijakan tersebut mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas tiga persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022.

"Peraturan demikian adalah bertentangan dengan praktik periodik UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 dng dua alasan," kata tim kuasa hukum pemohon, Ahmad Yani membacakan gugatan dalam sidang pendahuluan uji materi Perppu 1/2020 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (28/4).

Apalagi, kata Yani, dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2 dan 3 Perppu 1/2020 tidak menentukan batas minimal persentase produk domestik bruto (PDB). Sehingga membuka peluang bagi pemerintah menentukan persentase PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan.

"Hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN," ujar Yani.

Baca Juga:

Amien Rais Cs Ajukan Judicial Review Perppu Corona, Mahfud MD Tak Gentar

Yani menyebut, penggunaan APBN tanpa batas maksimal dalam penanganan pencegahan COVID-19 berlaku sampai tahun 2022. Dia memandang, ketentuan ini mengikat tiga UU APBN sekaligus, yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, UU APBN TA 2022.

"Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan bahwa APBN ditentukan setiap tahun. Karena persentase defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Kuasa Hukum Soal Langkah Rizieq Setelah Jadi Tersangka
Indonesia
Ini Kata Kuasa Hukum Soal Langkah Rizieq Setelah Jadi Tersangka

Imam Besar FPI Rizieq Shihab belum memutuskan terkait langkah yang akan ditempuh setelah penetapan tersangka dirinya.

Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran
Indonesia
Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran

Tunggakan PDAM tersebut diketahui dari dua rekening atas nama Bagyo dan istrinya yang beralamat di Kelurahan Penumping.

Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia
Indonesia
Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia

Mabes Polri menetapkan 69 tersangka terkait kasus kebakaran hutan atau Karhutla periode 1 Januari-21 Juni 2020.

Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo
Indonesia
Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo

"Saya tidak melarang wisatawan luar kota berkunjung di Solo dan menginap di hotel. Mereka tidak masuk kategori dikarantina," tegas dia.

179.213 Warga DKI Jalani Rapid Tes, Reaktif COVID-18 6.623 Orang
Indonesia
179.213 Warga DKI Jalani Rapid Tes, Reaktif COVID-18 6.623 Orang

Untuk reaktif rapid test, lanjut Ani, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR

41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota
Indonesia
41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota

Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan 41,04 persen pasien yang dirawat atau diisolasi di sejumlah fasilitas kesehatan merupakan warga dari luar kota.

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal
Indonesia
Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

Surat edaran ini menetapkan empat kriteria dan syarat dalam melakukan perjalanan

Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan 25 hotel bintang dua dan tiga yang rencananya menjadi tempat isolasi pasien COVID-19.

Orang Tua Editor Metro TV Bawa Info dari Dukun, Polisi: Saya Enggak Percaya
Indonesia
Orang Tua Editor Metro TV Bawa Info dari Dukun, Polisi: Saya Enggak Percaya

Dijelaskan hasil penyelidikan mengarah ke bunuh diri