MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan hukum yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI. ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah-DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

Majelis hakim MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Salah satu yang menjadi putusan MK adalah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Baca Juga:

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dan masih ada berbagai aturan berupa perpres dan permen yang harus dikeluarkan pemerintah.

MK dalam putusannya menegaskan, UU Cipta Kerja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan".

Ketua MK Anwar Usman saat membacakan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU
Indonesia
Pengamanan Liga 1 Kini Berstandar FIFA
Indonesia
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU
Indonesia
Pengamanan Liga 1 Kini Berstandar FIFA
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Masjid Raya Sheikh Zayed Belum Bisa Digunakan Ibadah
Indonesia
Masjid Raya Sheikh Zayed Belum Bisa Digunakan Ibadah

Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dan menanam pohon bersama Pangeran UEA.

4.500 Orang Hadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Indonesia
4.500 Orang Hadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

Sekretariat Negara membuka layanan upacara secara virtual yang bisa dihadiri 77 ribu perserta.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengguna Telkom Dapat Subsidi Sampai Rp 2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengguna Telkom Dapat Subsidi Sampai Rp 2 Juta

Beredar sebuah pesan di media sosial yang menyebutkan Telkom Indonesia memberikan subsidi biaya komunikasi senilai Rp 2 juta.

Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Indonesia
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat

Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat

Miliki Tingkat Penyebaran Lebih Cepat, Varian Anak Omicron Kini Jadi Ancaman Baru
Indonesia
Miliki Tingkat Penyebaran Lebih Cepat, Varian Anak Omicron Kini Jadi Ancaman Baru

Setelah varian Omicron, warga kini dihebohkan dengan varian baru disebut "anak Omicron".

Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari

Pemerintah menghapus syarat tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Ini Tanggapan PPP Soal Kadernya Ade Yasin yang Ditangkap KPK
Indonesia
Ini Tanggapan PPP Soal Kadernya Ade Yasin yang Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin serta sejumlah pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemkab Bogor. Dari penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang.

Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M
Indonesia
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar atau menjadi Rp 311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 232 miliar.

Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat
Indonesia
Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.