MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan hukum yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI. ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah-DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

Majelis hakim MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Salah satu yang menjadi putusan MK adalah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Baca Juga:

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dan masih ada berbagai aturan berupa perpres dan permen yang harus dikeluarkan pemerintah.

MK dalam putusannya menegaskan, UU Cipta Kerja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan".

Ketua MK Anwar Usman saat membacakan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

KPU Sleman Pindahkan 1 TPS ke Barak Pengungsian Merapi
Indonesia
KPU Sleman Pindahkan 1 TPS ke Barak Pengungsian Merapi

Tercatat ada sekitar 400 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS Dusun Kalitengah Lor kawasan Gunung Merapi.

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dua Korban Selamat Kecelakaan TransJakarta Jalani Operasi Tulang
Indonesia
Dua Korban Selamat Kecelakaan TransJakarta Jalani Operasi Tulang

RS Polri Kramat Jati saat ini masih merawat lima korban kecelakaan bus TransJakarta

Tim SAR Kumpulkan 74 Kantong Jenazah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Kumpulkan 74 Kantong Jenazah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Tim SAR gabungan mengumpulkan 74 kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya SJ-182.

Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya

Proses eksekusi masih terkendala adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol

Para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan seperti ijin dari lingkungan, surat vaksin dan swab antigen, akan diminta melakukan tes cepat COVID-19.

Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritik penamaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), yaitu Putra Mahkota Uni Emirat Arab, sebagai hal yang dinilai janggal.

Waspada, Kasus Positif Klaster Perkantoran Serang Pekerja Sudah Divaksin
Indonesia
Waspada, Kasus Positif Klaster Perkantoran Serang Pekerja Sudah Divaksin

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta saat ini masih menyelidiki faktor pemicu melonjaknya klaster perkantoran dari data epidemiologi.