MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada Gedung MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan untuk 22 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan agenda mendengar keterangan KPU, pihak terkait dan Bawaslu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/2).

Sidang digelar dalam tiga panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Solok.

Baca Juga:

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Sementara Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di Panel 2 memeriksa sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjar, Jambi, Sungai Penuh, Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Sumba Barat, Malaka, Manggarai Barat, Yalimo, Waropen dan Balikpapan.

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pekan lalu, agenda sidang adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh permohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Gedung MK
Gedung MK. (Foto: Antara)

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Putusan sela diagendakan digelar pada 15-16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Sido Muncul Bagikan Uang Tunai Rp 175 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sido Muncul Bagikan Uang Tunai Rp 175 Juta

Informasi kuis berhadiah diinformasikan melalui website www.sidomuncul.co.id atau media sosial resmi Sido Muncul.

KPK Dapat Informasi Terbaru Soal Harun Masiku, Apa Itu?
Indonesia
KPK Dapat Informasi Terbaru Soal Harun Masiku, Apa Itu?

Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK

Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'
Indonesia
Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap

Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat Dikabulkan
Indonesia
Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat Dikabulkan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa kasus ujaran kebencian Jumhur Hidayat.

Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon

Sanksi untuk kerumunan di Tebet dan Pondok Ranggon kemungkinan berupa denda

RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir
Indonesia
RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan sudah hampir penuh karena meningkatnya kasus corona di ibu kota.

Terdampak Bencana, Pergantian Dokumen Kependudukan Tanpa Surat Kehilangan Polisi
Indonesia
Terdampak Bencana, Pergantian Dokumen Kependudukan Tanpa Surat Kehilangan Polisi

Kebutuhan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkena bencana lanjut dia agar bisa langsung segera informasikan ke pusat.

Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen
Indonesia
Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen

Pemerintah diminta menunda dan mengkaji lagi dampak dari penutupan bandara internasional serta mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan di daerah wisata.

MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta
Indonesia
MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta

Direktur WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menilai, keputusan MA itu menjadi ancaman bagi Pantai Utara Jakarta.