MK Batalkan Perhitungan Suara Pilkada Morowali Utara Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman pada sidang pengucapan putusan di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali Utara nomor urut 02, Holiliana dan Abudin Halilu.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, menolak eksepsi dari pihak termohon.

Anwar Usman mengabulkan sebagian permohonan Holiliana dan Abudin Halilu.

Baca Juga:

Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK

Dengan demikian, hakim juga membatalkan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

"Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020," kata Hakim Anwar Usman yang disiarkan lewat akun YouTube milik MK, Jumat (19/3).

Anwar juga memerintahkan kepada pihak termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Menyo'e, Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

"Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih, dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali Utara tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan ini diucapkan," bebernya.

Nyaris 400 Personil Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK (MP/Kanugraha)
Personel polisi diturunkan jaga sidang putusan perselisihan pilkada di MK. (MP/Kanugrahan)

Di persidangan terbukti tidak ada larangan tertulis bagi karyawan untuk mengikuti pencoblosan. Terdapat surat dari Grup PT Astra Agro Industri (bapak usaha PT ANA) yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilbup.

Tapi, terdapat imbauan tidak tertulis yaitu bagi karyawan yang datang mencoblos wajib ikut swab test dengan biaya ditanggung pemilih.

Sehingga, aturan tidak tertulis itu memberatkan pemilih.

"Mahkamah berpendapat kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung memengaruhi psikologi para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menyalurkan hak pilihnya," terang majelis.

Baca Juga:

Hari Ini, MK Putuskan 10 Perkara Pilkada

Selain itu, MK juga mewajibkan KPU setempat menggelar pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Paboa Kecamatan Petasia Timur dan di TPS 01 Desa Menyo'e, Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang," ujar majelis.

Gugatan bermula saat KPU Morowali Utara menetapkan Delis Julkason Hehi-Djira mendapatkan 34.016 suara dan Holiliana-Abudin Halilu mendapatkan 33.396 suara. Atas keputusan itu, pasangan Holiliana-Abudin menggugat ke MK. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 DKI, Penambahan Kasus Baru Hari Ini Capai 1.237 Jiwa
Indonesia
COVID-19 DKI, Penambahan Kasus Baru Hari Ini Capai 1.237 Jiwa

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.237 jiwa.

Penerima Diperluas, Hibah Pariwisata Naik Jadi Rp3,7 Triliun
Indonesia
Penerima Diperluas, Hibah Pariwisata Naik Jadi Rp3,7 Triliun

Kemenparekraf juga memiliki sejumlah program seperti BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di destinasi wisata.

DKI Jakarta Diprediksi Berawan Hingga Sore Hari
Indonesia
DKI Jakarta Diprediksi Berawan Hingga Sore Hari

Kondisi cuaca tersebut akan berlangsung sejak Sabtu pagi

Sri Mulyani Kejar Target Visi Indonesia 2045 Berpendapatan Tinggi
Indonesia
Sri Mulyani Kejar Target Visi Indonesia 2045 Berpendapatan Tinggi

"SDM harus sehat baik secara skill, motorik, maupun intelektual sehingga mereka mampu berkembang dan bekerja sama menciptakan relasi serta koneksi yang memajukanIndonesia," kata Sri Mulyani.

DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi
Indonesia
DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut untuk wilayah ibu kota akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Jumat (15/1) mendatang.

Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar
Indonesia
Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar

Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas

Apa bisa kena UU Rl 6 dan UU No 4 atau KUHP

Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan
Indonesia
Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan

Tercatat, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

BNPB Catat Lebih dari 1.000 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan

Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus penghalang-halangan Swab test COVID-19 di RS UMMI Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab