Miris, Masih Banyak Masyarakat Belum Paham dan Taati PSBB Polisi melakukan pengawasan kendaraan saat operasi pengawasan kendaraan di perbatasan DIY - Magelang, ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.

MerahPutih.com - Mabes Polri mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Mochammad Iqbal mengatakan, hal ini terbukti dari masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB yang telah diberlakukan di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Besok Jumat Awal Puasa Ramadan

"PSBB telah dijadikan kebijakan, namun masih banyak yang belum sadar sepenuhnya bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” Iqbal, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/4).

Ia mengingatkan, upaya TNI-Polri bersama pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tidak akan optimal apabila tidak dibantu oleh masyarakat.

Menurut Mohammad Iqbal, diperlukan kedisiplinan persatuan melaksanakan kebijakan pemerintah, mulai dari mengikuti imbauan-imbauan pemerintah dan ikut serta dalam memelihara kondisi saat ini agar semakin kondusif.

“Mari kita bergotong royong untuk saling mendukung kebijakan saat ini, mudah-mudah ketenangan dan kesabaran kita saat ini akan menjadi berkah bagi kita dan bagi bangsa ini,” ucap Iqbal.

Petugas Pos Cek Poin Kalimalang, Jakarta Timur, mengecek alamat pengendara motor pada alamat KTP. (ANTARA/HO-Polrestro Jaktim).
Petugas Pos Cek Poin Kalimalang, Jakarta Timur, mengecek alamat pengendara motor pada alamat KTP. (ANTARA/HO-Polrestro Jaktim)

Hal Senada juga disampaikan dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono.

Dalam paparannya pada seminar itu, pihaknya menyoroti maraknya penyebaran berita COVID-19 yang justru membuat masyarakat merasa sedih dan panik.

Ia mengingatkan kondisi ini bisa berdampak pada merosotnya imunitas masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

"Jangan sampai masyarakat itu ketakutan melihat informasi-informasi, infonya itu yang sedih, jangan. Bagaimana kematian, itu yang ditampilkan, bukan seperti itu,” kata Argo.

Baca Juga:

Hari Terakhir PSBB, Pemprov DKI Salurkan 84.838 Paket Sembako ke Warga Miskin

Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan perlunya orang-orang yang berwenang memberikan pernyataan dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama media massa terkait penyebaran wabah COVID-19.

“Keengganan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan akan menimbulkan kesan bahwa negara tertutup, berusaha menyembunyikan sesuatu atau tidak mempu menangani krisis,” ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Tanpa Peran Masyarakat, Larangan Mudik Pemerintah Tak Berarti Apa-apa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'
Indonesia
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'

Yuri mengingatkan masyarakat untuk memakai masker

Komjen Gatot Eddy Berpeluang Paling Besar Gantikan Jenderal Idham Azis
Indonesia
Komjen Gatot Eddy Berpeluang Paling Besar Gantikan Jenderal Idham Azis

Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pandangan Sekjen PDIP soal Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Pandangan Sekjen PDIP soal Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19

Untuk strategi, PDIP selalu mengedepankan gotong royong sebagai yang utama.

Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah
Indonesia
Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah

Selain Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, calon lain yang digadang-gadang menjadi Mensos yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Masjid Agung Keraton Surakarta Mulai Adakan Salat Jumat
Indonesia
Masjid Agung Keraton Surakarta Mulai Adakan Salat Jumat

MUI tetap meminta pada pengelola tempat ibadah agar waspada akan penularan virus corona.

Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan
Indonesia
Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra.

Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2

"Vaksinasi Corona tahap kedua Solo akan dimulai pekan terakhir Februari. Untuk vaksin Sinovac akan dikirim Dinkes Jawa Tengah dalam waktu dekat," ujar Ning.

Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Tolak Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Tolak Jenazah Pasien COVID-19

“Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka itu keluarga kita yang harus menjadi korban karena penyakit ini," ujar Yuri

Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat
Indonesia
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat

Reisa optimistis langkah pemerintah untuk menekan penularan corona sudah tepat

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza