Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Arifin menilai sikap Gerindra yang sebelumnya meminta agar voting pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta secara terbuka tidak konsisten.

Pasalnya, kata Arifin, dalam Pansus wagub periode 2014-2019 Gerindra telah menandatangani kesepakatan tatib wagub tersebut. Menurutnya, partai yang dikomandoi Prabowo Subianto telah mencederai kesepakatan Pansus.

Baca Juga:

PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP

"Jangan kita menciderai apa yang sudah kita sepakati, Karena kalau apa yang sudah ditetapkan, dan disepakati kemudian dibatalkan ya ini akan jadi preseden buruk, bagi DPRD," kata Arifin di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

PKS kecewa Gerindra plin plan terkait mekanisme pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Bahkan Arifin menyebut pada saat digelar Pansus dewan, Gerindra yang paling semangat meminta agar pemilihan digelar secara tertutup.

"Saya bilang pak Andika anda yang paling ngotot nih, kata dia kita ikut hasil pansus tatib, dan didalamnya voting tertutup," ujarnya.

"Kalau mintanya terbuka ya berarti kan menyalahi kesepakatan, jangan begitu dong kita nggak menghargai komitmen, politik itu juga kan harus punya etika," sambungnya.

Baca Juga:

Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD

Arifin menegaskan, sejak awal PKS meminta agar mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno merujuk pada Tata Tertib (Tatib) Pansus yang telah disahkan sebelumnya.

"Pansus anggota dewan yang lama itu sudah membuat tatib wagub, dalam tatib itu disebut bahwa voting pemilihan wagub di paripurna dewan votingnya tertutup," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Taufik: Riza Patria Siap Serahkan Surat Pengunduran Diri dari DPR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam
Indonesia
Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Keputusan itu diambil setelah pemerintah membahas, dan memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP

Tak Ditahan, Ketua FPI dan Panglima Laskar LPI Wajib Lapor Dua Kali Sepekan
Indonesia
Tak Ditahan, Ketua FPI dan Panglima Laskar LPI Wajib Lapor Dua Kali Sepekan

Mereka juga bakal menjalani pemeriksaan lagi jika diperlukan penyidik

Ketersediaan Lapangan Kerja Bikin Optimisme Kian Meningkat
Indonesia
Ketersediaan Lapangan Kerja Bikin Optimisme Kian Meningkat

Keyakinan konsumen membaik di 14 kota yang disurvei dengan kenaikan tertinggi di kota Bandar Lampung, diikuti oleh DKI Jakarta, dan Denpasar.

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra

Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima duit sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra.

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi, penyelenggaraan resepsi pernikahan belum dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19.

Paskah, COVID-19 dan Dosa Ekologis Manusia
Indonesia
Paskah, COVID-19 dan Dosa Ekologis Manusia

Ia mencontohkan salah satu pendapat yang menyebut pandemi itu adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektif terhadap alam.

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza

COVID-19 Belum Mereda, PBNU Minta Umat Islam Jalani Bulan Ramadan di Rumah
Indonesia
COVID-19 Belum Mereda, PBNU Minta Umat Islam Jalani Bulan Ramadan di Rumah

PBNU mengimbau warga NU dan masyarakat secara umum untuk menyambut gembira kedatangan bulan suci Ramadhan 1441 H di rumah.

DPR Usul Negara Gaji Sopir Ojol Dkk Sebulan Rp500.000, Duitnya dari Sini!
Indonesia