Minta Pembaruan Data, Mensos Tak Ingin Keluarga Itu-Itu Saja yang Dapat Bansos Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) saat mengecek kondisi Gudang Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020) (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

Merahputih.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan agar adanya pembaruan data penerima bantuan sosial. Sehingga bukan orang yang sama terus-terusan mendapatkan bantuan karena prinsip keadilan harus terpenuhi.

"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," ujar Juliari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Baca Juga

Dokter Paru: Pakai Masker Cegah Penularan COVID-19 hingga 80 Persen

Mensos menyampaikan hal tersebut saat memberi arahan melalui video konferensi dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, Senin (16/11) malam.

Sejauh ini, ada beberapa bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain, Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak pandemi COVID-19.

Karena itu Mensos Juliari Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat. Ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun terakhir.

Akibatnya, sebagaimana dikutip Antara, penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin "itu-itu saja".

Padahal saat ini, ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos. "Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih "kandang" itu-itu saja," tegas dia.

Juliari P Batubara
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Foto: Kemensos

Untuk melakukan perbaikan data, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.

"Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus," katanya.

Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah.

"Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi tidak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu," ujarnya.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19

Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga. Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan, rencana perbaikan data pada 2021 harus dianggap sebagai momentum berharga bagi daerah.

"Maka manfaatkan ini menjadi momentum untuk meng-up date data. Kalau sudah tidak miskin, harusnya kemiskinan sudah bisa dieliminir," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Sekretaris MA Nurhadi Masih Raib, KPK Korek 2 Ipar Tersangka
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Masih Raib, KPK Korek 2 Ipar Tersangka

"Mereka diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar

BNPB sendiri Jumat (20/11) telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh Puskesmas

Pemkot Jakarta Pusat Pastikan Hotel di Kawasan HI tak Rayakan Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Jakarta Pusat Pastikan Hotel di Kawasan HI tak Rayakan Tahun Baru

"Di hotel ini tidak ada orang (kerumunan) prinsipnya dunia usaha Hotel mematuhi seruan Gubernur nomor 17 tahun 2020," tegas Plh Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa
Indonesia
Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin selama PSBB.

DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan
Indonesia
DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 diperuntukan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran.

Jokowi Keluarkan 7 Instruksi ke Polri di HUT Bhayangkara
Indonesia
Jokowi Keluarkan 7 Instruksi ke Polri di HUT Bhayangkara

Jokowi mengingatkan jajaran Polri juga harus aktif dalam mengawal penyaluran bantuan sosial

Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Salah Pilih Anak Buah
Indonesia
Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Salah Pilih Anak Buah

Kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet, kata Neta, sebenarnya sudah terlihat di tahun pertama kepemimpinannya di periode kedua.

Ibunda Meninggal Dunia, Nunung dan Suami Mudik Solo
Indonesia
Ibunda Meninggal Dunia, Nunung dan Suami Mudik Solo

Nunung dalam kondisi lelah usai perjalanan dari Jakarta tetap mengikuti prosesi pemakaman sampai akhir.

 Mudik Dilarang, Kendaraan Pribadi Masuk Jateng Harus Kantongi Surat Izin Jalan
Indonesia
Mudik Dilarang, Kendaraan Pribadi Masuk Jateng Harus Kantongi Surat Izin Jalan

"Kalau nekat kami minta untuk kembali memutar balik. Kebijakan tersebut berlaku 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020," kata dia.

DPRD DKI Minta Anies dan Jokowi Gandengan Tangan Selesaikan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Minta Anies dan Jokowi Gandengan Tangan Selesaikan COVID-19

Pemda DKI harus menaikan kembali perekonomian di ibu kota