Minta Pembaruan Data, Mensos Tak Ingin Keluarga Itu-Itu Saja yang Dapat Bansos Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) saat mengecek kondisi Gudang Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020) (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

Merahputih.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan agar adanya pembaruan data penerima bantuan sosial. Sehingga bukan orang yang sama terus-terusan mendapatkan bantuan karena prinsip keadilan harus terpenuhi.

"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," ujar Juliari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Baca Juga

Dokter Paru: Pakai Masker Cegah Penularan COVID-19 hingga 80 Persen

Mensos menyampaikan hal tersebut saat memberi arahan melalui video konferensi dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, Senin (16/11) malam.

Sejauh ini, ada beberapa bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain, Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak pandemi COVID-19.

Karena itu Mensos Juliari Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat. Ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun terakhir.

Akibatnya, sebagaimana dikutip Antara, penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin "itu-itu saja".

Padahal saat ini, ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos. "Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih "kandang" itu-itu saja," tegas dia.

Juliari P Batubara
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Foto: Kemensos

Untuk melakukan perbaikan data, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.

"Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus," katanya.

Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah.

"Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi tidak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu," ujarnya.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19

Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga. Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan, rencana perbaikan data pada 2021 harus dianggap sebagai momentum berharga bagi daerah.

"Maka manfaatkan ini menjadi momentum untuk meng-up date data. Kalau sudah tidak miskin, harusnya kemiskinan sudah bisa dieliminir," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asrama Haji di Lampung Dialihfungsikan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Asrama Haji di Lampung Dialihfungsikan Jadi RS Darurat COVID-19

"Ada 25 Asrama haji di seluruh Indonesia yang bisa digunakan sebagai tempat isolasi atau bahkan bisa dialih fungsikan menjadi rumah sakit bagi pasien COVID-19," ujar Yaqut

Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif
Indonesia
Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif

Mabes Polri mengungkapkan bahwa penangkapan 23 terduga teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah kota di Sumatera mengungkap fakfa baru.

Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua
Indonesia
Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe tengah dirawat di Singapura, sedangkan Wakil Gubernur Papua telah meninggal beberapa waktu lalu.

Sepanjang Pandemi COVID-19, Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Surakarta Anjlok
Indonesia
Sepanjang Pandemi COVID-19, Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Surakarta Anjlok

Penerbitan paspor 24 halaman pada tahun 2019 ada sebanyak 1.878 paspor. Sedangkan pada tahun 2020 ini penerbitan paspor 24 halaman tidak ada.

Jokowi Pastikan Pencarian KRI Nanggala 402 Masih Akan Dilakukan
Indonesia
Jokowi Pastikan Pencarian KRI Nanggala 402 Masih Akan Dilakukan

Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI AL hilang kontak di perairan utara Bali membawa 53 awak di dalamnya.

Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Selasa (22/12) Capai 1.311 Jiwa
Indonesia
Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Selasa (22/12) Capai 1.311 Jiwa

Dengan positivity rate 10,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.311 jiwa.

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko
Indonesia
Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

Upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis.

PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit
Indonesia
PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00.

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.