Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Saat Interupsi, ini Dalih Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Insiden dimatikannya mikrofon anggota fraksi Demokrat saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada Senin (5/10) menuai kontroversi.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menjadi pimpinan sidang menjelaskan, dalam tata tertib, anggota dewan hanya diberi waktu lima menit untuk berbicara.

“Saya berbisik kepada bu ketua (Puan Maharani) supaya tidak dubling, karena kalau kita ibarat main zoom meeting antara laptop satu laptop yang lain sama-sama suaranya dibuka kan ‎voice-nya ganggu. Jadi saya enggak bisa dengar pembicaraan orang,” ucap Azis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Politisi Partai Golkar ini mengatakan agar para anggota dewan bisa mengikuti tata tertib tersebut. Jika ada anggota dewan hendak interupsi perihal mekanisme, hal itu seharusnya dapat dibicarakan saat rapat pembahasan.‎“Sehingga nanti kalau sudah disahkan, ya sudah dong ikuti sama-sama. Saya kan sebagai pimpinan mengatur lalu lintas," jelasnya.

Disinggung mengenai Azis meminta Puan Maharani memencet tombol mic untuk dimatikan, anak buah Airlangga Hartanto ini menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Tanya aja sama Sekjen, kan yang mengatur timer itu Sekjen, bukan pimpinan. Permintaan saya supaya enggak ganggu. Tapi secara timer, secara tata tertib setiap 5 memit dia (microphone) mati, tanpa disuruh pun mati,” katanya.

Puan Maharani matikan mic anggota fraksi Demokrat. Foto: Istimewa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar menegaskan, pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

"Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu-lintas interupsi. Pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra kepada awak media.

Iskandar menuturkan, pimpinan DPR bukan menghalangi Fraksi Demokrat berbicara, melainkan memberi kesempatan fraksi-fraksi lain menyampaikan pendapatnya. Sementara untuk mikrofon di ruang rapat paripurna DPR, kata dia, memang sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi.

"Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu-lintas pembicaraan," kata Iskandar.

Baca Juga

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), kala Irwan Fecho selaku anggota Komisi V DPR berbicara, Azis memberi kode kepada Ketua DPR Puan Maharani yang duduk di sampingnya untuk mematikan suara mikrofon.

Alhasil, ketika interupsi yang dilakukan Irwan sedang berlangsung, gerakan tangan Puan membuat protes yang disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPR tak lagi terdengar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akibat Corona, Pedagang Kurma Pasar Tanah Abang Rugi Rp20 Juta
Indonesia
Akibat Corona, Pedagang Kurma Pasar Tanah Abang Rugi Rp20 Juta

Sedangakan pemasukan tidak ada, orang pun sepi di Pasar Tanah Abang.

Megawati Dikabarkan Restui Gibran di Pilwakot Solo, Purnomo: Saya tidak Kaget
Indonesia
Megawati Dikabarkan Restui Gibran di Pilwakot Solo, Purnomo: Saya tidak Kaget

Ia menegaskan sebagai putra Presiden Jokowi, Gibran lebih diuntungkan dibandingkan dirinya sebagai orang biasa.

Indonesia Harus Fokus Kembangkan Vaksin COVID-19 Dalam Negeri
Indonesia
Indonesia Harus Fokus Kembangkan Vaksin COVID-19 Dalam Negeri

Saat ini Bio Farma sedang melakukan penelitian uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Penelitian ini masuk tahap 3 atau tahap akhir. Penelitian ini akan selesai pada Desember 2020.

Demokrat Memohon Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Jangan Tambah Beban Rakyat
Indonesia
Demokrat Memohon Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Jangan Tambah Beban Rakyat

Peserta BPJS mandiri mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang justru paling rentan terhadap dampak ekonomi COVID-19.

KPK Tuntut Bupati Lampung Utara Agung Magkunegara 10 Tahun Bui
Indonesia
KPK Tuntut Bupati Lampung Utara Agung Magkunegara 10 Tahun Bui

Terdakwa diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

Utamakan Keselamatan Orang Banyak, MUI Imbau Umat Muslim tidak Mudik
Indonesia
Utamakan Keselamatan Orang Banyak, MUI Imbau Umat Muslim tidak Mudik

"Pada prinsipnya perlindungan jiwa harus diutamakan dan juga didahulukan daripada memperoleh upaya untuk kesempurnaan ibadah," katanya

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara
Indonesia
Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

Diketahui Napoleon didakwa telah menerima uang dugaan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Djoko Tjandra.

Berkas Perkara P21, John Kei Cs Digiring ke Kejaksaan Tangerang
Indonesia
Berkas Perkara P21, John Kei Cs Digiring ke Kejaksaan Tangerang

Perhari ini John Kei cs bukan lagi jadi tanggung jawab polisi, melainkan tanggung jawab pihak Kejaksaan.

Polda Metro Buru Warga Sipil yang Diduga Ikut Serang Polsek Ciracas
Indonesia
Ditjen PAS: 124 Penghuni Lapas dan Rutan Positif COVID-19
Indonesia
Ditjen PAS: 124 Penghuni Lapas dan Rutan Positif COVID-19

Virus corona masuk ke lapas dan rutan lantaran adanya interaksi antara petugas dan narapidana (napi).