Meutya Hafid Bilang Semua Kepala Staf Berpeluang jadi Panglima TNI Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid hadir rapat fraksi di DPP Golkar, Slipi, Selasa (24/3). (Foto: MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan surat presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI akan diterima hari ini. Istana kata Meutya, kemungkinan menyerahkan Surpres tersebut sore ini.

"Sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Kemungkinan sore ini masuk. Kita tunggu saja," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/11).

Baca Juga

Jokowi Kirim Nama Pengganti Panglima TNI Andika ke DPR

Namun politisi Partai Golkar itu enggan menyebut sosok calon Panglima TNI yang diusulkan pemerintah. Meutya hanya memastikan Komisi I mengenal semua kandidat calon.

"Untuk nama semua kepala staf berpeluang. Siapa pun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya. Kita tunggu surat Presiden untuk kepastiannya," ujarnya.

Baca Juga

Siapa Calon Pengganti Jenderal Andika Perkasa?

Menurut Meutya, Komisi I masih memiliki waktu untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan terhadap calon. Uji kelayakan, lanjut Meutya, kemungkinan dilakukan sebelum masa sidang berakhir.

"Ini masa sidang terakhir kita punya waktu paling lama sebelum masa sidang berakhir 16 Desember 2022," ujar legislator dari dapil Sumatera Utara 1 itu.

Meutya menambahkan jika surpes masuk pada hari ini, Komisi I akan segera untuk uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI.

"Kalau surpres masuk hari ini, Komisi I DPR siap fit and proper test minggu depan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jabatan Panglima TNI Jangan Didominasi Satu Matra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Bus di Bakauheni Menuju Jakarta Diputar Balik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Bus di Bakauheni Menuju Jakarta Diputar Balik

Akun Twitter @KotakPandora5 mengunggah video yang memperlihatkan ratusan bus yang menuju Jakarta diputarbalikkan secara paksa oleh polisi di Pelabuhan Bakauheni.

Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Indonesia
Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok usulan Kabupaten Kepulauan Seribu yang menginginkan kawasan Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi wilayahnya.

Jakarta Islamic Centre Kebakaran, Polisi Periksa 4 Pekerja Renovasi Kubah Masjid
Indonesia
Jakarta Islamic Centre Kebakaran, Polisi Periksa 4 Pekerja Renovasi Kubah Masjid

Polisi mulai mengusut kasus kebakaran yang terjadi di Masjid Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara.

KPK Ingatkan Titik-titik Rawan Korupsi kepada 48 Penjabat Kepala Daerah
Indonesia
KPK Ingatkan Titik-titik Rawan Korupsi kepada 48 Penjabat Kepala Daerah

Firli mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.

Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital
Indonesia
Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital

Peningkatan kompetensi digital manjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

Kapolri Tunjuk Brigjen Anggoro sebagai Plh Kadiv Pengamanan Internal
Indonesia
Kapolri Tunjuk Brigjen Anggoro sebagai Plh Kadiv Pengamanan Internal

Kapolri telah menonaktifkan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatannya sebagai Kadiv Paminal Polri, Rabu (20/7) lalu.

Holding BUMN Pangan Lakukan Pencegahan Wabah Penyakit Kuku dan Mulut
Indonesia
Holding BUMN Pangan Lakukan Pencegahan Wabah Penyakit Kuku dan Mulut

Saat ini, Berdikari memiliki stok hewan ternak 1.408 ekor sapi di wilayah Jawa Barat, NTB dan Sulawesi Selatan, serta 1.213 ekor domba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Prabowo Pertimbangkan Rekomendasi Itjima Ulama Nusantara
Indonesia
Prabowo Pertimbangkan Rekomendasi Itjima Ulama Nusantara

Partai Gerindra dipastikn bakal menindaklanjuti hasil Itjima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu laku.

Kebijakan Bantalan Sosial Jelang Kenaikan Harga BBM Dinilai Sudah Tepat
Indonesia
Kebijakan Bantalan Sosial Jelang Kenaikan Harga BBM Dinilai Sudah Tepat

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyusul rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Menperin Akui Realisasi Minyak Goreng di Pasaran Belum Sesuai Harapan
Indonesia
Menperin Akui Realisasi Minyak Goreng di Pasaran Belum Sesuai Harapan

Polri akan mengawasi ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat, dengan membentuk Satgas khusus yang mengawasi mulai dari produksi, distributor hingga ke pengecer.