Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (ANTARA/Humas BNPB/M Arfari Dwiatmodjo)

MerahPutih.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut 81 persen masyarakat Indonesia menginginkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diakhiri. Menurut Doni, mereka sudah mengaku kelelahan, bosan, dan membuang biaya besar selama tinggal dirumah.

“Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan, sangat besar,” kata Doni Monardo dalam konferensi pers seusai rapat intern dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen

Namun, lanjutnya, meski banyak yang ingin PSBB segera berakhir, pemerintah tidak mungkin mencabut penerapannya apabila masyarakat masih belum patuh dalam menerepkan protokol kesehatan dan physical distancing.

“Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi tingkat kepatuhan itu penting,” tegas Doni Monardo.

Apalagi di beberapa daerah yang telah menerapkan PSBB, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan jaga jarak aman, penggunaan masker, mencuci tangan serta tidak berkumpul dalam kerumuman massa lebih dari lima orang.

“Masih banyak yang nekat, ramai. Jadi bagaimana tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak ada gelombang kedua, ini sangat benar. Kami juga prihatin, saya sangat prihatin karena masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” jelas Doni Monardo.

Doni Monardo menilai kalau semua pihak ingin memutus mata rantai penularan virus dan ingin segera menuju kehidupan new normal, maka dua pekan terakhir ini adalah waktu terbaik untuk mempercepat pemutusan rantai penularan. Dan itu dibutuhkan kesadaran tinggi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Ancaman lain yang mengintai karena dapat berdampak meningkatkan kasus Covid-19 di Indonesia, menurut Doni Monardo adalah arus balik Lebaran.

Warga yang sudah terlanjur kembali ke kampung halaman dan melakukan mudik diam-diam meski sudah ada larangan mudik, dapat menjadi ancaman bagi peningkatan kasus positif corona, terutama di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Kami lapor ke Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman sebelum diputuskan dilarang mudik, yang sudah terlanjut kembali ke kampung halaman,” terang Doni Monardo.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Sebagai langkah antisipasi masalah tersebut, Doni Monardo menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari strategi mengantisipasi arus balik Lebaran.

Pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait bersama TNI dan Polri agar dapat mencegah warga kembali ke Jakarta selama masih merebak wabah virus corona.

“Kita khawatir apabila ada daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum, lantas mereka menuju Jakarta dan mereka juga bawa sebagai carrier, pembawa virus, tentu ini sangat disayangkan. Seluruh tenaga yang sudah dikeluarkan akan sia-sia,” ungkap Doni.

Karena itu, Gugus Tugas meminta kepada Kapolri untuk mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau melanggar protokol kesehatan.

“Saya juga harap Gugus Tugas provinsi, kota dan kabupaten bisa bekerja sama dengan unsur Polri dibantu TNI dan Satpol PP, betul-betul melaksanakan kewajiban untuk mencegah penularan,” tegas Doni.

Baca Juga:

Update Corona DKI Rabu (20/5): Positif 6.150, Sembuh 1.425 Orang

Kalau selama dua pekan terakhir ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bisa sukses menurunkan jumlah kasus positif virus corona, maka ada peluang Indonesia akan memasuki tahap kehidupan baru pascapandemi virus corona.

Menurutnya masih ada 124 kabupaten atau kota yang sejauh ini belum ada kasus positif virus corona, belum tentu aman 100 persen dari Covid-19.

“Artinya apa? Setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten/kota tersebut,” tutur dia.

Doni pun mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Apalagi, pandemi Covid-19 pun telah ditetapkan menjadi bencana nasional.

"Keppres 12, yang mana bencana non alam statusnya adalah bencana nasional. Dua ketentuan ini menjadi pedoman bagi kita dalam menyelenggarakan kegiatan ke depan," kata Doni.

Doni menegaskan bahwa wabah Covid-19 tidak akan hilang, dan akan hidup berdampingan dengan manusia. Pemerintah mengimbau agar masyarakat patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

"Artinya, dengan menggunakan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, kita mampu melaluinya, kita mampu beradaptasi. Covidnya ada, tidak hilang, tapi kita bisa tetap sehat. Kita tetap bisa melakukan aktivitas tanpa kita khawatir tertular dan terpapar," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pemda DIY Godok SOP Konsep New Normal Pariwisata


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH