Meski Sebelumnya Tak Setuju, Fraksi PKS Kirim Empat Nama Pansus Banjir Suasana sejumlah kendaraan melintasi banjir yang menggenangi kawasan Bunderan Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020) pagi. Foto: ANTARA FOTO/Winda Wahyu Fariansih/wsj

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI telah mengirimkan empat nama anggotanya sebagai Pansus Banjir yang dibentuk anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih. Meskipun beberapa waktu lalu sempat tak setuju atas pembentukan pansus itu.

"Iya (sudah kirim nama-nama untuk pansus banjir)," kata Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani di Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga:

Pansus Banjir DPRD DKI Baru Kerja Setelah Bahas Calon Duet Baru Anies

Adapun empat nama yang disodorkan Fraksi PKS menjadi anggota pansus banjir adalah Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin, Achmad Yani, Dedi Supriyadi, dan Yusriah Dzinun.

Yani menjelaskan, alasan pihaknya setuju mengajukan nama untuk pansus banjir karena ada jaminan dari fraksi lain bahwa langkah ini tidak dipolitisir dan murni untuk membantu Gubernur Anies Baswedan untuk mencari solusi penanganan banjir.

"Kemarin ada jaminan dari teman-teman fraksi lain kita hanya ingin solusi. Tidak dipolitisir untuk memojokkan Pak Gubernur," jelas dia.

Petugas Damkar Jakarta Timur beserta tim ambulan tiba di Jalan Garuda Cibubur, Kecamatan Ciracas, untuk evakuasi korban banjir, Minggu (1/3/2020). Banjir di lokasi itu terjadi akibat kebocoran Tanggul Kali Cipinang. (ANTARA/HO-Damkar Jaktim).
Petugas Damkar Jakarta Timur beserta tim ambulan tiba di Jalan Garuda Cibubur, Kecamatan Ciracas, untuk evakuasi korban banjir, Minggu (1/3/2020). Banjir di lokasi itu terjadi akibat kebocoran Tanggul Kali Cipinang. (ANTARA/HO-Damkar Jaktim).

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Abdurrahman Suhaimi menilai pansus banjir tergolong maladministrasi lantaran pembentukannya tidak diagendakan dalam rapat badan musyawarah (bamus).

"Artinya gini pas rapat (bamus) itu sudah diagendakan pimpinan mesti paraf gitu maka yang harus disiplin dalam agenda yang tertulis itu. (Bamus) tanggal 24," kata Suhaimi, Rabu (4/3) lalu.

Suhaimi pun menyayangkan pembentukan pansus itu. Sebab saat itu tidak ada agenda pembahasan pansus banjir. Namun tiba-tiba, dibentuk oleh bamus.

"Itu dia yang kita protes agar tertib administrasi. Kalau saya harus dibamuskan karena bukan agendanya itu jadi jangan smpai ada penambahan-penambahan di luar yang disepakati itu," jelasnya.

Baca Juga:

Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menyetujui pembentukan pansus banjir. Ia pun telah menulis surat edaran ke fraksi-fraksi di DPRD DKI agar setiap fraksi mendaftarkan anggotanya yang menjadi anggota pansus tersebut.

Pansus itu bertujuan untuk meninjau dan mengkaji masalah banjir di Jakarta. Pembentukan ini sesuai rapat Bamus DPRD pada 24 Februari ini.

Dalam surat tersebut tertulis, pembentukan pansus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Di Pasal 115 disebutkan, dalam membentuk pansus, jumlah anggotanya paling banyak 25 orang anggota dewan.

Adapun komposisi jumlah anggota pansus yang ditentukan untuk tiap fraksi :

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6 orang

b. Fraksi Gerindra : 5 orang

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 4 orang

d. Fraksi Partai Demokrat : 2 orang

e. Fraksi Partai Amanat Nasional : 2 orang

f. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia : 2 orang

g. Fraksi Partai Nasdem : 2 orang

h. Fraksi Partai Golkar : 1 orang

i. Fraksi Partai PKB-PPP : 1 orang. (Asp)

Baca Juga:

Pansus Banjir Terbentuk, Anies Ogah Pusing



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH