Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja Menaker Ida Fauziyah saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021) (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

MerahPutih.com - Pemerintah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 untuk pekerja agar dipenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi COVID-19.

Namun begitu, THR tetap merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

Baca Juga:

Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020

"Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum hari raya keagamaan,” terang Ida dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, ia sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh disnaker provinsi dan disnaker kabupaten/kota.

Pada waktu itu, lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR. Kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.

"Semuanya sudah ditindaklanjuti," kata mantan cawagub Jawa Tengah ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuka Musyarawah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin (5/4/2021). (ANTARA/Wisnu Adhi)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuka Musyarawah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin (5/4/2021). (ANTARA/Wisnu Adhi)

Ida menuturkan, mekanisme ini masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas.

"Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” kata jelas politikus PKB ini.

Tripartit Nasional melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

“Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,” jelas dia.

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran THR," kata Ida.

Para buruh meminta THR tahun 2021 dibayarkan penuh, tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Terlebih masih ada perusahaan yang belum melunasi pembayaran THR tahun 2020.

"Masa sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Baca Juga:

Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh

Menurutnya, serikat buruh berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah nantinya tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan pernyataan Airlangga.

"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, dan dalam aturan ini tidak ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Modus Pelaku Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Indonesia
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Bupati Cirebon Bantu Renovasi Rumah Kuli Bangunan yang Dipecat Sekuriti
Indonesia
Bupati Cirebon Bantu Renovasi Rumah Kuli Bangunan yang Dipecat Sekuriti

Imron berjanji akan membantu merenovasi rumah yang saat ini ditempati Sudrajat.

Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka
Indonesia
Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka

Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa, Rizieq Shihab untuk sidang tatap muka atau online dalam persidangan perkara karantina kesehatan yang membelitnya.

PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri
Indonesia
PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI
Indonesia
Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI

Mayat pria lanjut usia itu kini menjadi tontonan warga

Erick Diminta Tidak Goyah Karena Tekanan Permintaan Jabatan
Indonesia
Erick Diminta Tidak Goyah Karena Tekanan Permintaan Jabatan

Kepemimpinan Erick Tohir bisa diteruskan hingga selesai. Hasil kerjanya telah menunjukkan tren yang cukup positif.

Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat
Indonesia
Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat

Rizieq Shihab masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Masa penahanannya mencapai 20 hari ke depan.

Kerumunan Pasar Tanah Abang Diduga Dorong Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang Diduga Dorong Penambahan Kasus COVID-19

Melihat kerumunan di Pasar Tanah Abang sejak 1 Mei lalu, petugas pun kesulitan apabila melakukan tracing. Hal ini karena kebanyakan pengunjung Pasar Tanah Abang bukanlah warga Jakarta.

Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api

Ia menjabat Komisaris Utama merangkap sebagai Independen PT KAI.