Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB Para ibu mengenakan masker dalam rangkaian kegiatan Festival Budaya Batipuh. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak berencana menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi meski dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan.

"Wacana PSBB muncul mungkin karena penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan beberapa waktu terakhir. Namun, itu tidak akan diterapkan lagi," kata Juru Bicara Penanganan COVID-19 Sumatera Barat Jasman di Padang, Kamis (27/8).

Baca Juga:

Sumatera Barat Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Corona

"PSBB punya dampak sangat besar. Masyarakat tidak produktif dan negara harus menanggung kebutuhan pokok kehidupan masyarakat selama PSBB. Dampak ekonomi, politis, psikologis, sangat besar karena itu tidak mungkin dilakukan kembali," katanya, dikutip Antara.

Ia menjelaskan bahwa Sumatera Barat sudah melewati fase PSBB dan masuk ke fase adaptasi pada kebiasaan baru yang aman dari penularan COVID-19.

Jajaran KPU Pasaman Barat saat melaksanakan tes cepat COVID-19 antisipasi penyebarannya karena petugas KPU langsung berhubungan dengan masyarakat. (Antara/ist)
Jajaran KPU Pasaman Barat saat melaksanakan tes cepat COVID-19 antisipasi penyebarannya karena petugas KPU langsung berhubungan dengan masyarakat. (Antara/ist)

Menurut dia, pemerintah provinsi saat ini fokus membiasakan warga menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

"Kita harus menyadari di sekeliling kita ada coronavirus. Antisipasinya adalah dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Tapi aktivitas dan perekonomian harus tetap bergerak," katanya.

Baca Juga:

Tingkat Kesembuhan Pasien Corona Sumbar Capai 83 Persen

Saat ini sebagian warga belum mematuhi protokol kesehatan di Sumatera Barat. Di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan tempat wisata, tidak sedikit warga yang tidak mengenakan masker.

Guna meningkatkan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggagas penyusunan peraturan daerah mengenai pengenaan sanksi bagi warga yang melanggar protokol pencegahan penularan COVID-19.

Menurut data pemerintah, hingga Kamis jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Sumatera Barat tercatat 1.863 dengan jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 1.122 orang dan jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 52 orang. (*)

Baca Juga:

Gubernur Sumbar: Sudah Masuk, Tidak Boleh Keluar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid
Indonesia
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid

Ba'asyir bebas murni setelah divonis 15 tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor.

Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK
Indonesia
Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK

Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP
Indonesia
Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah

NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM
Indonesia
NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.

Mabes Polri Ungkap Penyebab Anggota Brimob di Ambon Meninggal Setelah Vaksin COVID-19
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Penyebab Anggota Brimob di Ambon Meninggal Setelah Vaksin COVID-19

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, personel Brimob tersebut meninggal dunia bukan karena akibat setelah dilakukan penyuntikan vaksin.

Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung
Indonesia
Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung

Pemprov DKI sendiri tidak melarang pihak Rizieq Shihab dan jajaran FPI untuk hadir atau menggelar kegiatan

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos
Indonesia
Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Masih banyak anak-anak tidak mematuhi protokol kesehatan

Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung
Indonesia
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung

Aturan protokol kesehatan di perkantoran sudah cukup bagus

PBNU Didorong Tingkatkan Literasi Digital dalam Berdakwah
Indonesia
PBNU Didorong Tingkatkan Literasi Digital dalam Berdakwah

Masih sedikit ulama-ulama NU yang memanfaatkan teknologi.

Wagub DKI: Pengajuan SIKM Melalui Aplikasi Jakevo
Indonesia
Wagub DKI: Pengajuan SIKM Melalui Aplikasi Jakevo

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menandatangani keputusan soal penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dalam larangan mudik lebaran 1442 Hijriah/2021 Masehi.