Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak melarang penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember.

Tapi dalam event DWP ini, kata dia, panitia harus membuat aturan dan melakukan pengawasan ketat agar musik 'dugem' itu tak menabrak aturan hukum yang ada. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

Baca Juga:

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi saat dikonfirmasi Kamis (12/12).

DWP 2019 jadi ajang EDM terbesar tahun ini
Djakarta Warehouse Project, salah satu festival EDM terbesar di dunia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Suhaimi menegaskan, pihaknya juga tak mempermasalahkan sejumlah kalangan yang melancarkan penolakan kegiatan DWP ini dengan alasan berisikan agenda kemaksiatan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa semuanya harus sesuai aturan.

Ia juga menuturkan bahwa penolakan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.

"Protes silakan karena kan negara Demokrasi. Jadi itu kan biasa aja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan," papar dia.

Suhaimi pun mengungkapkan, bahwa tidak setuju bukan berarti harus melarang. Karena menurut dia, membuat kegiatan harus melakukan pengkajian yang matang apakah merugikan atau sebaliknya.

"Jadi kita negara hukum semua dilihat dari sisi sana. Bukan dari selera. Silahkan bermusik melakukan hal-hal yang sifatnya seni budaya," tutup dia.

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan DWP 2019 dengan alasan acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

DWP 2019 Umumkan Lineup Fase Pertama, Salah Satunya DJ Nomor 1 Dunia

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjahit APD di Solo Kebanjiran Order
Indonesia
Penjahit APD di Solo Kebanjiran Order

Wagino (56) tergugah untuk memproduksi APD berupa baju hazmat atau pelindung badan dengan harga murah.

Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar
Indonesia
Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar

Fenomena itu mengafirmasi bahwa pendekatan kebijakan pembangunan fisik tidak cukup efektif

Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE
Indonesia
Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE

Menurut Petrus, Andre Rosiade dan Ajudannya Bimo bisa dikenakan pasal turut serta membantu terjadinya tindak pidana menurut pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Kiat Kak Seto Agar Kasus Balita Samarinda Tanpa Organ Tubuh tak Terulang
Indonesia
Rencana Anies Ganjil Genap Motor Rawan Picu 'Klaster Angkutan Massal'
Indonesia
Rencana Anies Ganjil Genap Motor Rawan Picu 'Klaster Angkutan Massal'

Warga dipaksa beralih menggunakan angkutan umum massal yang rawan terpapar virus COVID-19.

Kejagung: Tak Ada Inisiatif Serahkan Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?

Afif menambahkan, pemutakhiran daftar pemilih (DPT) adalah tahapan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam situasi saat ini.

Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan
Indonesia
Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan

Sekjen Forum Pejuang Islam (FPI) Husin Shahab resmi melaporkan ustaz kondang berinisial HH dan pemilik akun Twitter @wattisoemarno ke Polda Metro Jaya.

ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi
Indonesia
ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

Kurnia mengatakan, koordinasi antara KPK dan MA dalam pengusutan kasus ini masih buruk. Hal ini terlihat saat lembaga antirasuah memanggil sejumlah Hakim Agung untuk diperiksa.

Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19

Anggota melaksanakan pengamanan pemakaman jenazah covid-19 dengan mengimbau dan menghalau