Merosotnya Kasus COVID-19 Harus Diikuti Penurunan Angka Positivity Rate Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Satgas Penanganan COVID-19 memaparkan bahwa terjadi penurunan kasus COVID-19 selama tiga minggu berturut-turut.

Pada kasus positif mingguan di pekan ini kembali terjadi penurunan kasus dari minggu sebelumnya 273.991 menjadi 225.635. Atau turun sebesar 48.256 kasus.

"Penurunan kasus positif di minggu ini menandakan telah terjadi penurunan kasus selama tiga minggu berturut-turut," kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/8).

Baca Juga:

Setelah PPKM Darurat, Jokowi Harus Jadi Komandan Penanganan COVID-19

Wiku menyebut penurunan kasus ini perlu dipertahankan. Namun demikian, tingkat testing juga harus terus ditingkatkan.

"Penting untuk diingat penurunan kasus positif mingguan ini harus diikuti dengan penurunan positivity rate serta peningkatan testing," jelasnya.

Meski terjadi penurunan kasus, Wiku menuturkan pemerintah tetap melakukan PPKM level 4 sampai 2. Sebab, penularan COVID-19 masih tinggi jika dibandingkan dengan angka sebelum terjadi lonjakan.

Kasus harian sebelum lonjakan berkisar di angka 5 ribu sampai dengan 7 ribu kasus. Sedangkan saat ini berada di angka 20 ribu sampai 40 ribu. "Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka inilah yang masih terus diupayakan," sebutnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Pemerintah tidak bisa menyetop PPKM. Kebijakan itu baru dilakukan jika kasus harian kembali seperti sebelumnya.

Di sisi lain, kebijakan PPKM di wilayah luar Jawa-Bali tidak disetop karena penambahan kasus semakin melonjak. Ada lima wilayah di luar Jawa-Bali yang mengalami peningkatan kasus.

"Beberapa provinsi masih menunjukkan kasus positif yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat di luar Jawa-Bali," tutur Wiku.

Baca Juga:

Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum

Pemerintah memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan itu perlu diperpanjang untuk membuat COVID-19 lebih jinak di Indonesia.

Di sisi lain, Luhut mencatat ada penurunan kasus harian hingga 59,6 persen dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Targetkan Kerumunan Nobar Piala Eropa Saat Operasi Yustisi di Jakarta
Indonesia
Polisi Targetkan Kerumunan Nobar Piala Eropa Saat Operasi Yustisi di Jakarta

TNI-Polri kini tengah berdiskusi guna mengumpulkan data pasti terkait angka kasus aktif COVID-19

Program Pencegahan Dinilai BKP Tidak Efektif, Ini Respon KPK
Indonesia
Program Pencegahan Dinilai BKP Tidak Efektif, Ini Respon KPK

Perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup sehingga dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif.

Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal
Indonesia
Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal

Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK dinilai menimbulkan keprihatinan mendalam.

Demokrat Ingatkan Pemerintah Naikkan PPN Perlemah Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Demokrat Ingatkan Pemerintah Naikkan PPN Perlemah Daya Beli Masyarakat

Banyak PHK, usaha gulung tikar, roda ekonomi lesu

Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki
Indonesia
Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki

Ada sebanyak 65 juta pendaftar Kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,3 juta peserta diterima, dengan perincian disabilitas hanya 3 persen.

Golkar Sumut Dipimpin Wakil Gubernur Ijeck
Indonesia
Golkar Sumut Dipimpin Wakil Gubernur Ijeck

Musa Rajekshah sebagai nakhoda Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara terpilih membangun kesolidan Partai Golkar di Sumatera Utara mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat.

Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah
Indonesia
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi
Indonesia
Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa program Rumah DP Rp 0 tetap jalan.

Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka
Indonesia
Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka

Dr Lois pun telah berjanji untuk tidak melarikan diri serta menghilangkan barang bukti

PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri
Indonesia
PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri

Jokowi membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya