Merasa Tak Layak Dipenjara Walau Sehari, Kubu Rizieq Ajukan PK Terdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang putusan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Merahputih.com - Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melakukan perlawanan.

Rupanya, ia tak terima dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman dari empat tahun menjadi dua tahun penjara terkait kasus RS UMMI di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Tim pengacara Front Pembela Islam (FPI) akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Karena IB HRS (Imam Besar Habib RIzieq Shihab), dalam kasus RS UMMI tidak layak dipenjara walau sehari," tegas anggota pengacara Rizieq, Azis Yanuar kepada wartawan, Selasa (16/11).

Baca Juga:

Dua Oknum Polisi Didakwa Bunuh Pengawal Rizieq Shihab

Azis menjelaskan, ada sejumlah alasan hukum terkait alasan mengapa seharusnya Rizieq dibebaskan. Terutama terkait materi pokok dalam kasus yang dikatakan sebagai penyampaian kabar bohong atas hasil tes usap COVID-19 di RS UMMI.

"Dalam kasus tersebut, hanya kasus prokes (protokol kesehatan). Dan itu pun hanya atas ucapan 'Baik-baik saja' yang diucapkan oleh IB HRS," jelasnya.

Azis mengacu putusan kasasi MA itu sendiri. Ia mengatakan dalam pertimbangan hakim tinggi di MA, dijelaskan tentang tak ada tindak pidana yang terjadi sebagai dampak perbuatan Rizieq itu.

"Majelis hakim mengakui, bahwa dalam kasus RS UMMI, tidak ada terjadi keonaran atas apa yang dilakukan oleh IB HRS," katanya.

Baca Juga:

Polri Benarkan Rizieq Shihab Ditahan di Basement Tapi Layak dan Ber-AC

Dikatakan majelis hakim dalam pertimbangan putusan kasasi, keonaran yang terjadi dari dampak tudingan penyampaian kabar bohong tersebut, hanya terjadi di pemberitaan, dan media massa.

Dengan pengakuan tersebut, semestinya majelis hakim kasasi, menggunakan tafsir resmi keonaran dalam acuan UU 1/1946. "Sehingga seyogyanya IB HRS, dibebaskan," tegas Azis. MA memotong masa hukuman terhadap Rizieq Shihab dari empat tahun menjadi hanya dua tahun penjara. Putusan tersebut, terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) tersebut, dalam kasus kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes usab COVID-19 di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Rizieq) menjadi pidana penjara selama 2 tahun," begitu putusan kasasi hakim MA, yang disampaikan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Senin (15/11).

Baca Juga

Kasasi Jaksa Ditolak MA, Rizieq Shihab Bayar Denda Rp 20 Juta

Putusan kasasi tersebut, dibacakan oleh ketua majelis hakim Suhadi, dan hakim anggota Soesilo, serta Suharto, pada Senin (15/11). Dalam putusan kasasi tersebut, dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Rizieq.

Menurut hakim, Rizieq sebagai terdakwa sebetulnya memunuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana. Yaitu melakukan, atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut, dilakukan Rizieq sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Persis Apresiasi Sikap 'Gentle' BNPT Soal Daftar Pesantren Terafiliasi Jaringan Teroris
Indonesia
Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina
Indonesia
Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina

Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah terhadap warga yang berada di Ukraina pasca-invasi Rusia pada Kamis (24/2) kemarin.

Kapolri Harap Brimob Sukses dalam Pengamanan KTT G20
Indonesia
Kapolri Harap Brimob Sukses dalam Pengamanan KTT G20

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan HUT Brigade Mobile (Brimob) Ke-77.

Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024
Indonesia
Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024

Partai Demokrat mengajak Partai Golkar untuk berkoalisi menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai politik (parpol) itu sudah mencukupi untuk mengusung capres-cawapres pada pesta demokrasi lima tahunan.

[HOAKS atau FAKTA]: Efek Radiasi HP Bikin Bola Mata Anak Keluar Dari Rongga
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Radiasi HP Bikin Bola Mata Anak Keluar Dari Rongga

Pada narasi disebutkan bahwa hal itu dampak dari infeksi radiasi ponsel karena sering bermain video games.

Ketentuan Karantina PPLN Jadi Lima Hari Belum Diputuskan
Indonesia
Ketentuan Karantina PPLN Jadi Lima Hari Belum Diputuskan

"Rencana itu (pemangkasan) sedang kami susun dan dikaji," kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander K Ginting di Jakarta, Selasa (1/2).

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen
Indonesia
Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen

Tapi di Jakarta justru punya prestasi yang baik

Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya
Indonesia
Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya

Tari Ganjar Ganjur ikut ditampilkan selama acara ritual berlangsung.

Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi
Indonesia
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi

Kejagung memastikan bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Apeng

Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar
Indonesia
Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar

Penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dilakukan guna membangun kepercayaan pasar.