Merasa Tak Layak Dipenjara Walau Sehari, Kubu Rizieq Ajukan PK Terdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang putusan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Merahputih.com - Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melakukan perlawanan.

Rupanya, ia tak terima dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman dari empat tahun menjadi dua tahun penjara terkait kasus RS UMMI di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Tim pengacara Front Pembela Islam (FPI) akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Karena IB HRS (Imam Besar Habib RIzieq Shihab), dalam kasus RS UMMI tidak layak dipenjara walau sehari," tegas anggota pengacara Rizieq, Azis Yanuar kepada wartawan, Selasa (16/11).

Baca Juga:

Dua Oknum Polisi Didakwa Bunuh Pengawal Rizieq Shihab

Azis menjelaskan, ada sejumlah alasan hukum terkait alasan mengapa seharusnya Rizieq dibebaskan. Terutama terkait materi pokok dalam kasus yang dikatakan sebagai penyampaian kabar bohong atas hasil tes usap COVID-19 di RS UMMI.

"Dalam kasus tersebut, hanya kasus prokes (protokol kesehatan). Dan itu pun hanya atas ucapan 'Baik-baik saja' yang diucapkan oleh IB HRS," jelasnya.

Azis mengacu putusan kasasi MA itu sendiri. Ia mengatakan dalam pertimbangan hakim tinggi di MA, dijelaskan tentang tak ada tindak pidana yang terjadi sebagai dampak perbuatan Rizieq itu.

"Majelis hakim mengakui, bahwa dalam kasus RS UMMI, tidak ada terjadi keonaran atas apa yang dilakukan oleh IB HRS," katanya.

Baca Juga:

Polri Benarkan Rizieq Shihab Ditahan di Basement Tapi Layak dan Ber-AC

Dikatakan majelis hakim dalam pertimbangan putusan kasasi, keonaran yang terjadi dari dampak tudingan penyampaian kabar bohong tersebut, hanya terjadi di pemberitaan, dan media massa.

Dengan pengakuan tersebut, semestinya majelis hakim kasasi, menggunakan tafsir resmi keonaran dalam acuan UU 1/1946. "Sehingga seyogyanya IB HRS, dibebaskan," tegas Azis. MA memotong masa hukuman terhadap Rizieq Shihab dari empat tahun menjadi hanya dua tahun penjara. Putusan tersebut, terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) tersebut, dalam kasus kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes usab COVID-19 di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Rizieq) menjadi pidana penjara selama 2 tahun," begitu putusan kasasi hakim MA, yang disampaikan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Senin (15/11).

Baca Juga

Kasasi Jaksa Ditolak MA, Rizieq Shihab Bayar Denda Rp 20 Juta

Putusan kasasi tersebut, dibacakan oleh ketua majelis hakim Suhadi, dan hakim anggota Soesilo, serta Suharto, pada Senin (15/11). Dalam putusan kasasi tersebut, dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Rizieq.

Menurut hakim, Rizieq sebagai terdakwa sebetulnya memunuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana. Yaitu melakukan, atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut, dilakukan Rizieq sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari
Indonesia
Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari

Donor plasma konvalesen adalah salah satu pilihan terapi untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19.

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Malas Orang Vaksin
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Malas Orang Vaksin

Vaksinasi Rotong Royong individu atau vaksinasi berbayar dinilai tidak etis di tengah pandemi.

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo
Indonesia
LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Jurnalis Tempo, Nurhadi, selaku korban penganiyaan di Surabaya dipastikan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

BMKG Peringatkan Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa pada 18 - 25 November
Indonesia
BMKG Peringatkan Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa pada 18 - 25 November

BMKG meminta masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa untuk lebih waspada terhadap ancaman banjir rob.

Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Rupanya, korban sudah mengadukan peristiwa ini ke Komnas HAM

Imleknas 2021 Digelar Virtual, PKB: Bisa Jadi Contoh yang Baik
Indonesia
Imleknas 2021 Digelar Virtual, PKB: Bisa Jadi Contoh yang Baik

PKB mengucapkan selamat Imlek, gong ci fa chai

Meleset dari Target, Pembangunan Rusun di Era Anies Mentok di Biaya
Indonesia
Meleset dari Target, Pembangunan Rusun di Era Anies Mentok di Biaya

Sekalipun DKI Jakarta memiliki APBD yang terbesar di provinsi di seluruh Indonesia, tetap saja kebutuhan masih jauh dari APBD yang dimiliki

[HOAKS atau FAKTA]: Air Jeruk Nipis Mampu Bersihkan Paru-paru dari Nikotin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Air Jeruk Nipis Mampu Bersihkan Paru-paru dari Nikotin

Hal ini dikarenakan asap rokok akan masuk ke saluran pernapasan

Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E

Pemprov DKI Jakarta membeberkan hingga akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan area Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit perhelatan Formula E.

Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU
Indonesia
Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU

Pernyataan Arteria Dahlan disebut bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.