Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/3). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Eks Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Sosial (PPK Kemensos) Matheus Joko Santoso mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Matheus mengajukan JC atas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjeratnya.

"Izin yang mulia ingin mengajukan permohonan JC yang mulia dari terdakwa matheus joko," kata tim kuasa hukum Matheus, Tangguh Setiawan Sirat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6).

Baca Juga

Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapi pengajuan JC oleh Mathues dalam sidang dengan agenda tuntutan.

JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (Desca Lidya Natalia)
JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (Desca Lidya Natalia)

Menurut Tangguh Setiawan, alasan kliennya mengajukan JC lantaran merasa dimanfaatkan oleh eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Juliari merupakan salah satu terdakwa dalam perkara ini.

"Artinya dari sini saja kita bisa lihat bahwa Pak Matheus Joko ini hanya dimanfaatkan oleh Pak Menteri (Juliari) untuk mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya meminta uang kepada vendor," ujarnya.

Baca Juga

Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari

Tangguh berharap JPU KPK dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor bisa menerima pengajuan JC kliennya. Ia memastikan Matheus berkomitmen dengan status JC, yakni membongkar pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Sebenarnya alasan simplenya karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan Pak Matheus Joko ini hanya menjalankan, pemberi perintah, perintah dari Pak Menteri," tutur dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs
Indonesia
23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengumumkan sidang perkara gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah politikus, salah satunya, Marzuki Alie, terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 23 Maret 2021.

Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila
Indonesia
Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila

Pernyataan Alex ini, terkait dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang sempat jadi kontroversi bagi masyarakat Minangkabau.

Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua
Indonesia
Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua

Rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, Siti Khotijah di Pamekasan, Madura, digeruduk sekelompok orang.

 23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19
Indonesia
23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19

NKA sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Abang

Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan
Indonesia
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan

“Kami Forkopimda sepakat, Kapolres juga mengusulkan, untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor, untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya

PAN Tegaskan Tidak Ada Anggota Dewan Menyeberang ke Partai Ummat
Indonesia
PAN Tegaskan Tidak Ada Anggota Dewan Menyeberang ke Partai Ummat

Jika ada mantan anggota PAN yang terlibat di Partai Ummat, kata Yoga, jumlahnya hanya sedikit saja, non signifikan.

Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania
Indonesia
Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania

Polri akan mempertimbangkan apakah pertandingan boleh ada penonton atau tidak

RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD
Indonesia
RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD

Keputusan diambil setelah tenaga kesehatan di sana dinyatakan terpapar virus corona.

Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari
Indonesia
Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari

Donor plasma konvalesen adalah salah satu pilihan terapi untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19.