Merasa Dikriminalisasi, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Dipersilakan Lapor Kompolnas Kompolnas. (Foto: Kompolnas)

MerahPutih.com - Istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Hanifah Husein dan sejumlah direksi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara oleh Bareskrim Polri atas laporan salah satu perusahan PT BL.

Kuasa Hukum PT Rantau Utama Bhakti Sumatera dan Hanifah Husein, Ricky Hasiholan Hutasoit mengaku bingung dengan adanya pernyataan dibukanya peluang perdamaian. Padahal, pihaknya telah ditersangkakan untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukan.

Baca Juga:

Istri Mantan Menteri Ditetapkan Tersangka Kasus Penggelapan

"Bagaimana mau damai jika klien kami sudah jadi korban kriminalisasi murni. PT Rantau Utama Bhakti Sumatera sudah sah secara hukum dan tidak ada penipuan. Apa yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (16/8).

Anggota Kompolnas Poengky Indarti meminta Hanifah Husein dkk yang merasa dikriminalisasi untuk melaporkan kasus ini ke pihaknya.

"Kami persilakan untuk mengirimkan pengaduan kepada Kompolnas," katanya.

Menurutnya, setelah laporan tersebut diterima, maka selaku pengawas fungsional Polri akan meminta klarifikasi ke pejabat terkait dan pejabat tinggi Polri.

"Tugas kami sebagai pengawas fungsional Polri. Jika laporan sudah kami terima maka kami kami klarifikasi ke penyidik dan Irwasum Polri," ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Prof Suparji Ahmad menilai Polri jangan melakukan kriminalisasi dalam kasus ini. Apalagi dalam hubungan keperdataan.

"Secara hukum tidak boleh terjadi kriminalisasi, kalau tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pidana, atau perbuatan pidana. Apalagi dalam hubungan keperdataan, maka diselesaikan melalui keperdataan yaitu melalui gugatan wanprestasi," katanya.

Menurutnya dalam menangani kasus tersebut, penyidik harusnya bersikap sesuai dengan yang ada dalam hukum formil, maupun materil yang terkait dengan penegakan hukum dan sekaligus sesuai dengan konsep Presisi.

"Tentunya segala tindakan-tindakan hukum yang presisi itu harus berdasarkan alat bukti dan berjalan sesuai dengan prosedur, substansi dan kewenangan sesuai dengan profesional dan proporsional. Tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa dasar alat bukti yang jelas," katanya.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sampai saat ini masih menunggu untuk proses lebih lanjut usai adanya kesepakatan (perdamaian) tersebut.

"Untuk mengambil keputusan lebih lanjut, penyidik masih menunggu akta perjanjian perdamaian antar para pihak," katanya. (*)

Baca Juga:

Tindakan Hukum Aparat Jangan Bikin Investor Lari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istana IKN Nusantara Dibangun di Daerah Paling Tinggi
Indonesia
Istana IKN Nusantara Dibangun di Daerah Paling Tinggi

Pembangunan IKN Nusantara ini diperkirakan bisa diselesaikan selama 15 hingga 20 tahun ke depan.

Polemik Tunda Pemilu, Senator Ingatkan Potensi Investor Asing Kabur dari IKN
Indonesia
Polemik Tunda Pemilu, Senator Ingatkan Potensi Investor Asing Kabur dari IKN

Setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri.

KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi TWK Pegawai KPK
Indonesia
KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi TWK Pegawai KPK

Duduk sebagai ketua majelis adalah Gede Narayana dengan anggota masing-masing M. Syahyan dan Romanus Ndau

Kasus Positif COVID-19 di Lingkungan DPR Bertambah Jadi 194
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 di Lingkungan DPR Bertambah Jadi 194

Sebelumnya hanya terdapat 142 orang dilingkungan DPR yang terpapar virus corona.

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Berlaku di DKI Jakarta
Indonesia
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Berlaku di DKI Jakarta

DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan jenis pajak lainnya.

DPP PDIP akan Jalan Kaki Menuju KPU untuk Daftar Peserta Pemilu 2024
Indonesia
DPP PDIP akan Jalan Kaki Menuju KPU untuk Daftar Peserta Pemilu 2024

DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8) besok.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (26/7).

Alex Marwata Sebut Pemecatan Novel Baswedan Bukan Semata Putusan KPK
Indonesia
Alex Marwata Sebut Pemecatan Novel Baswedan Bukan Semata Putusan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jadi penentu pegawai mana yang dapat dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kampung Tangguh Bencana Yogyakarta Bersiaga Hadapi Banjir Lahar Dingin
Indonesia
Kampung Tangguh Bencana Yogyakarta Bersiaga Hadapi Banjir Lahar Dingin

Meningkatnya debit air sungai di Kota Yogyakarta tidak hanya disebabkan hujan lokal yang terjadi di kota tersebut. Namun juga bisa disebabkan kiriman air dari hulu sungai.

WALUBI Bersama KCBI Gelar Refleksi Sambut Tahun Baru Imlek 2573
Indonesia
WALUBI Bersama KCBI Gelar Refleksi Sambut Tahun Baru Imlek 2573

WALUBI bersama Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia sukses menyelenggarakan refleksi dan doa menyambut Tahun Baru Imlek 2573 di tahun 2022.