Subholding Bakal IPO, Saham Pemerintah di Pertamina Tetap 100 Persen Truk Pertamina. (Foto: Pertamina)

MerahPutih.com - Rencana penawaran perdana saham (IPO) subholding Pertamina menuai kritik berbagai kalangan. Terutama dikaitkan dengan isu kepemilikan negara di perusahaan strategis tersebut bakal tergerus.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menegaskan, IPO bukan bentuk penjualan BUMN tersebut, sebab IPO subholding sama sekali tidak mengurangi kepemilikan saham negara atau tetap 100 persen. Karena jika subholding Pertamina masuk lantai bursa, maka saham yang ditawarkan kepada publik adalah anak perusahaan.

"Tidak benar (dijual), kalau yang IPO adalah subholding-nya. Dalam hal ini, kepemilikan negara di Pertamina, tetap. Sama sekali tidak berkurang," katanya melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2020.

Ia menegaskan, rencana IPO subholding tidak melanggar aturan, karena yang diatur dalam UU BUMN adalah Pertamina sebagai induknya, begitu juga di UU PT juga begitu.

Baca Juga:

Moeldoko Punya 5 Deputi Anyar, Ini Profilnya

"Sebagai perusahaan, tentu Pertamina bisa melakukan aksi korporasi apapun, sepanjang mengikuti prosedur yang ada," lanjut Toto yang juga Associate Director BUMN Research Group LMUI

Aksi korporasi semacam ini, dinilai hal wajar yang jamak dilakukan badan usaha, termasuk BUMN misalnya Waskita Beton serta PP Presisi yang juga go public. Beberapa anak perusahaan Pertamina pun sudah go public sejak lama, seperti PT Elnusa Tbk, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, bahkan salah satu subholding Pertamina yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Toto menegaskan, rencana IPO subholding Pertamina, justru sesuai dengan kebutuhan Pertamina sebagai holding, karena BUMN itu harus mengembangkan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, financing internal grup Pertamina, memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan ekuitas grup holding.

Pertamina
Banner Pertamina. (Foto: Pertamina)

"Go public adalah salah satu cara untuk ekspansi bisnis, yaitu dengan mengambil dana dari publik. Dengan go public, ekspansi akan lebih cepat , misal untuk eksplorasi sumber-sumber minyak baru," katanya.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menegaskan Pertamina tidak berencana untuk menjual atau privatisasi saham PT Pertamina (Persero).

Saat ini, Pertamina adalah BUMN yang 100 persen milik Pemerintah Indonesia. Untuk IPO di Subholding atau anak perusahaan masih perlu kajian yang mendalam, juga proses yang akan sangat panjang.

Baca Juga:

Puluhan Tombak dan Senjata Tajam Disita, Jhon Kei Masih Diperiksa Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diajak Rapat Soal Djoko Tjandra, Pimpinan DPR Belum Punya Jalan Tengah
Indonesia
Diajak Rapat Soal Djoko Tjandra, Pimpinan DPR Belum Punya Jalan Tengah

Keputusan masih menunggu rapat pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III dilakukan

Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB
Indonesia
Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB

Sumbar tidak berencana menerapkan PSBB lagi meski dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan.

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.

Ini 51 Kepala Daerah yang Didamprat Tito Gegara Langgar Aturan COVID-19
Indonesia
Ini 51 Kepala Daerah yang Didamprat Tito Gegara Langgar Aturan COVID-19

Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian Bansos.

Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan
Indonesia
Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan

Sejumlah hotel sudah menerapkan standar protokol new normal dalam kegiatan sehari-hari perusahaan.

Oknum Anggota DPRD Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Indonesia
Oknum Anggota DPRD Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Narkoba

"Ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk oknum wakil rakyat yang kami amankan sebelumnya," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Tri Wahyudi

Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK
Indonesia
Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

Bagi yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat
Indonesia
Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat

Demokrat tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak pada instabilitas hukum

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19
Indonesia
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19

Dewi mengetahui kabar tersebut setelah dalam proses pengurusan data dokumen perjalanan mengurus surat kesehatan di dinas kesehatan setempat.