Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: KKP

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa (24/11) tengah malam.

“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” kata Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rilis yang diterima MerahPutih.com, Rabu (25/11).

Baca Juga

KPK Benarkan Novel Baswedan Ikut Tangkap Edhy Prabowo

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut. Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, lanjut dia, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KKP juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. “Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” tutup polisi aktif berpangkat bintang tiga itu.

Antam Novambar
Sekjen KKP Komjen Antam Novambar. (MP/Ponco)

Kasus penangkapan Menteri Edhy ini diduga terkait dengan proses penetapan calon exportir benih lobster. Fakta ini sebelumnya juga ditegaskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam pesan singkat kepada MerahPutih.com, Rabu (25/11).

"Benar KPK tangkap Menteri KKP berkait ekspor benur tadi pagi jam 01.23 WIB di Soetta," kata dia, menjawab MerahPutih.com, Rabu (25/11).

Menurut Ghufron, ada sejumlah orang yang ikut diamankan dalam proses penangkapan petinggi Partai Gerindra itu. Sebanyak 17 orang itu kini tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap. (Pon)

Baca Juga

Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelengahan Petugas Kerap Jadi Celah Pemudik
Indonesia
Kelengahan Petugas Kerap Jadi Celah Pemudik

Cara-cara yang dilakukan petugas dengan memutar balikan kendaraan yang akan mudik kembali ke Jakarta cukup efektif walaupun menguras tenaga.

KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara.

 Anies Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Jakarta Pakai Masker
Indonesia
Anies Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Jakarta Pakai Masker

Angkutan umum yang menerapkan aturan itu bus TransJakarta, Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta.

Pemkot Solo Perpanjangan Masa Belajar Siswa di Rumah Sampai setelah Lebaran
Indonesia
Pemkot Solo Perpanjangan Masa Belajar Siswa di Rumah Sampai setelah Lebaran

Perpanjangan belajar di rumah ini sudah ketiga kalinya dilakukan Pemkot Solo sejak tanggal 13 Maret.

[HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Pemilik BPJS Bakal Dapat BLT Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Pemilik BPJS Bakal Dapat BLT Rp4 Juta

Akun Facebook Mak Dziyan Rayyan mengunggah sebuah unggahan yang berisikan keluarga pemilik BPJS akan dapat BLT Rp4 Juta.

PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Indonesia
PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Penghargaan Bergengsi Tak Pernah Diekspose Media
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Penghargaan Bergengsi Tak Pernah Diekspose Media

Akun Facebook @DjunaidiNawawiArifin mengunggah tangkapan layar berisi klaim narasi bahwa tidak ada satu pun media yang memberitakan Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK.

Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina
Indonesia
Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina

Warga dilarang melakukan kerumunan lebih dari lima orang di tempat umum atau di lingkungan rumah tinggal.

Banggar DPR Usul Penerapan PSBB Total
Indonesia
Banggar DPR Usul Penerapan PSBB Total

Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus ditingkatkan dan dilakukan dengan manajemen yang baik.

Zona Merah COVID-19 Jabar Bertambah Jadi 8 Kabupaten/Kota
Indonesia
Zona Merah COVID-19 Jabar Bertambah Jadi 8 Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat pada pekan ini bertambah menjadi delapan daerah.