Menteri Yohana Klaim 15 Juta Perempuan Status Kepala Keluarga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. Foto: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MerahPutih.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan sudah ada sebanyak 15 juta perempuan menyandang status kepala keluarga di Indonesia, termasuk janda cerai.

"Kalau perempuan kepala keluarga sudah sekitar 15 juta di seluruh Indonesia yang janda dan perempuan yang mengatasnamakan dirinya kepala keluarga dan masih banyak lagi saya belum bisa sampaikan secara akurat karena kita sedang mendalami ini lebih dalam lagi," kata Yohana kepada wartawan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (12/12).

Yohana mengatakan pemerintah berusaha supaya jangan sampai terjadi perceraian di dalam keluarga.

Fashion Symphony 2018, kiprah pengusaha-pengusaha perempuan. (Foto: MP/Raden Yusuf Nayamenggala)
Fashion Symphony 2018, kiprah pengusaha-pengusaha perempuan. (Foto: MP/Raden Yusuf Nayamenggala)

Dia menuturkan kebanyakan tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri juga telah bercerai.

Kekerasan dan tidak terpenuhinya hak perempuan dapat memicu terjadinya perceraian, yang dapat berdampak buruk bagi anak-anak.

"Kebanyakan perempuan-perempuan ini merasa bahwa mereka itu yang menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga. Banyak di kalangan guru-guru juga pegawai negeri banyak perempuan yang mungkin setelah menerima sertifikasi guru itu, banyak yang bercerai, dan kami sedang melakukan survei untuk melihat kira-kira berapa banyak, tapi data sementara yang masuk ke saya banyak perempuan yang minta cerai," ujarnya.

Menurut Yohana, perempuan harus disayangi, dilindungi dan dihargai karena perempuan yang melahirkan generasi mendatang.

"Kekerasan masih tinggi terhadap perempuan, penelantaran terhadap perempuan tinggi, hak-hak perempuan tidak diperoleh, akhirnya anak-anak harus berhadapan dengan hukum dan anak-anak terlantar cukup banyak," ujarnya.

Dia mengatakan kasus perceraian yang meningkat di Indonesia menjadi pergumulan dan tantangan bersama yang harus dikaji bersama untuk menemukan upaya agar menghindari perceraian di tengah masyarakat.

Dia mengatakan urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia mengatakan negara dikatakan maju, salah satunya jika kesejahteraan dan perlindungan perempuan terjamin.

Dia juga mengatakan dalam urusan rumah tangga, lelaki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi sehingga mendorong ketahanan keluarga, dan tidak semua beban dikerjakan oleh perempuan.



Noer Ardiansjah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH