Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto Tommy Soeharto di TPS 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17-4-2019). ANTARA/Nanien Yuniar

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan, siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tommy yang merupakan anak Presiden ke-2 RI Soeharto, menggugat Menkumham terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Mucdhi Purwopranjono.

Menurut Yasonna, kubu Tommmy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum dan karenanya pihaknya pun akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Baca Juga

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

"Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku," kata Yasonna kepada wartawan, Senin (28/9).

Yasonna mempersilakan Tommy menggugat keputusan terkait kepengurusan Partai Berkarya. Indonesia, kata dia, adalah negara hukum sehingga keputusan menempuh jalur hukum adalah langkah yang tepat bagi pihak yang merasa tidak puas.

Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyebut keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur dan aturan.

"Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya itu tadi, silakan saja bila ada yang merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut," ujar Yasonna.

"Saya tentu menghormati langkah hukum tersebut. Sejak awal saya memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan," sambung Yasonna.

Untuk diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya 2020-2025 yang dipimpin Muchdi PR.

Baca Juga

Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah

Adapun poin-poin gugatan yang dialamatkan kepada Menkumham sebagai tergugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa
Indonesia
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa

Rektor ikut mengirimkan sendiri toga tersebut ke rumah wisudawan menggunakan sepeda.

Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK
Indonesia
Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang korupsi yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos COVID-19, juga mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya (BUMN).

Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat
Indonesia
Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diteken Presiden Jokowi mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Keluarga Setuju Komnas HAM Autopsi Ulang 6 Jenazah Laskar FPI
Indonesia
Keluarga Setuju Komnas HAM Autopsi Ulang 6 Jenazah Laskar FPI

"Karena yang disampaikan keluarga dan pengacara sebagian yang saya tangkap tadi jenazahnya sudah diautopsi padahal tidak ada keluarga yang memberikan persetujuan untuk melakukan langkah autopsi tersebut," ungkapnya

Pemkot Siapkan Solo Techno Park Sebagai Tempat Karantina Pemudik
Indonesia
Pemkot Siapkan Solo Techno Park Sebagai Tempat Karantina Pemudik

Dalam aturan PPKM mikro tersebut, Pemkot Solo memutuskan menyiapkan Solo Techno Park (STP) sebagai tempat karantina masyarakat yang nekat mudik saat Lebaran nanti.

Bangun Embung, Wali Kota Jakpus Sebut Bakal Buat Wisata Warga
Indonesia
Bangun Embung, Wali Kota Jakpus Sebut Bakal Buat Wisata Warga

Nantinya juga, kata Irwandi, embung itu dapat dimanfaatkan warga sekitar sebagai lokasi wisata lokal. Ditargetkan embung selesai dalam kurun waktu 3 bulan.

 Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru
Indonesia
Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru

Acuan zona risiko penularan yang akan dijadikan acuan adalah aturan zonasi berdasarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro

Novel Baswedan Cs Diminta Terima Tawaran Jadi ASN Polri
Indonesia
Novel Baswedan Cs Diminta Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ditawarkan untuk menjadi aparatur sipil negara di Bareskrim Polri.

Laba Bersih Bank DKI Tumbuh 4,35 Persen pada Triwulan Pertama 2021
Indonesia
Laba Bersih Bank DKI Tumbuh 4,35 Persen pada Triwulan Pertama 2021

Pencapaian laba bersih tersebut, tidak terlepas dari kinerja Bank DKI yang mencatatkan pertumbuhan cukup baik dibandingkan periode sebelumnya