Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto Tommy Soeharto di TPS 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17-4-2019). ANTARA/Nanien Yuniar

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan, siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tommy yang merupakan anak Presiden ke-2 RI Soeharto, menggugat Menkumham terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Mucdhi Purwopranjono.

Menurut Yasonna, kubu Tommmy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum dan karenanya pihaknya pun akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Baca Juga

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

"Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku," kata Yasonna kepada wartawan, Senin (28/9).

Yasonna mempersilakan Tommy menggugat keputusan terkait kepengurusan Partai Berkarya. Indonesia, kata dia, adalah negara hukum sehingga keputusan menempuh jalur hukum adalah langkah yang tepat bagi pihak yang merasa tidak puas.

Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyebut keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur dan aturan.

"Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya itu tadi, silakan saja bila ada yang merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut," ujar Yasonna.

"Saya tentu menghormati langkah hukum tersebut. Sejak awal saya memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan," sambung Yasonna.

Untuk diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya 2020-2025 yang dipimpin Muchdi PR.

Baca Juga

Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah

Adapun poin-poin gugatan yang dialamatkan kepada Menkumham sebagai tergugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi
Indonesia
Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi

“Kami berharap ini adalah yang terakhir. Jangan ada lagi yang masih melakukan korupsi karena KPK akan menegakkan hukum secara tegas,” kata Ghufron

Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat
Indonesia
Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat

Pelaku pemerkosaan di Bintaro yang viral harus dihukum seberat-beratnya.

Menteri Airlangga Sebut Vaksin Sinovac Harus Diperiksa BPOM dan MUI
Indonesia
Menteri Airlangga Sebut Vaksin Sinovac Harus Diperiksa BPOM dan MUI

Selain itu juga harus menunggu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek kehalalannya.

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada
Indonesia
KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Azis berharap para paslon kepala daerah memiliki komitmen serius meskipun KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Jaksa Agung dan Menkumham Diminta Tiru Kapolri Sikat Anak Buah yang 'Bermain' di Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Agung dan Menkumham Diminta Tiru Kapolri Sikat Anak Buah yang 'Bermain' di Kasus Djoko Tjandra

Hal ini menjadi kasus yang sangat memalukan dunia penegakkan hukum Indonesia

Wagub DKI Jelaskan Penyebab Lonjakan Tinggi Kasus Corona di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Jelaskan Penyebab Lonjakan Tinggi Kasus Corona di Jakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menjelaskan penyebab kasus corona di Jakarta melonjak tinggi.

 Hari Pertama Masuk Libur Lebaran, PNS DKI Masih Kerja di Rumah
Indonesia
Hari Pertama Masuk Libur Lebaran, PNS DKI Masih Kerja di Rumah

"PNS yang masuk hari ini adalah ada yang sebagian melakukan WFH dan ada yang sebagian melakukan WFO (Work From Office), untuk pelayanan-pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa," kata Chaidir

Pembongkaran Pasar Jatiuwung Untuk Ruang Terbuka Hijau
Foto
Pembongkaran Pasar Jatiuwung Untuk Ruang Terbuka Hijau

Petugas gabungan yg terdiri dari Satpol PP, Dishub, Damkar, TNI dan POLRI melakukan pembongkaran sebanyak 125 lapak pedagang di pasar Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti
KPR
Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya membuat langkah-terobosan, bekerja lebih cepat, dan optimalisasi serapan anggaran pandemi COVID-19.

 Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB
Indonesia
Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB

"Peran kepolisian dalam penerapan new normal mendatang adalah menegakkan dan menertibkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami akan bekerja sebaik mungkin," kata dia.