Menteri Yasonna: Napi Asimilasi Berulah Lagi Diancam Pidana Baru Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, warga binaan pemasyarakatan yang menjalani asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 akan terus diawasi. Seluruh warga binaan yang kembali berulah akan mendapatkan sanksi berat.

Yasonna mengungkapkan, dirinya sudah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham untuk berkoordinasi dengan Polri dan kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut.

Baca Juga:

PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah

“Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell (sel pengasingan). Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna, di Jakarta, Senin (13/4).

Politikus PDIP ini menjelaskan, sudah lebih dari 35 ribu warga binaan pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19. Mereka adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Dari jumlah tersebut, tercatat ada 10 warga binaan yang kembali berulah saat menjalani program asimilasi dan integrasi. Ada yang kembali ditangkap karena kasus mencuri, mabuk dan kekerasan, serta kasus narkoba.

Arsip. Para narapidana rutan yang mendapat pembebasan asimilasi. (Antara News Sumsel/Edo Purmana)
Arsip. Para narapidana rutan yang mendapat pembebasan asimilasi. (Antara News Sumsel/Edo Purmana)

Menurut Yasonna, tidak ada alasan untuk menolerir warga binaan yang berulah kembali saat menjalani asimilasi dan integrasi. Namun, penangkapan kembali warga binaan tersebut adalah bukti berjalannya koordinasi antara jajaran Ditjen PAS dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Saya rasa sebaliknya. Ini bukti koordinasi pengawasan berjalan baik,” ujarnya.

Baca Juga:

Data Pemprov DKI, 36.963 orang Rapid Test Corona 1.203 Dinyatakan Positif

Dasar memberikan asimilasi dan integrasi pada puluhan ribu warga binaan, kata Yasonna, didasari alasan kemanusiaan terhadap penghuni lapas-rutan yang over kapasitas di tengah pandemi COVID-19. Dia yakin program ini akan berhasil dengan kerja sama semua pihak, koordinasi Ditjen PAS serta penegak hukum, masyarakat, dan pihak keluarga yang memberi jaminan.

“Jika ada berita tentang warga binaan kembali berulah, segera koordinasi ke polres setempat. Periksa, jika itu adalah warga binaan yang diasimilasikan, langsung masukkan lagi ke straft cell,” kata Yasonna. (Pon)

Baca Juga:

Viral! Takut Tertular Virus Corona, Keluarga Ini Melarikan Diri Ke Hutan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur
Indonesia
KPK Tahan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur

Ketujuh tersangka ditahan di empat Rutan berbeda

Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri
Indonesia
Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri

"Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi," kata Komjen Listyo Sigit

Peneliti Senior LIPI Ingatkan Pemerintah Perbaiki Komunikasi Politiknya
Indonesia
Peneliti Senior LIPI Ingatkan Pemerintah Perbaiki Komunikasi Politiknya

Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut

Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu

Penularan virus corona hingga saat ini, Kamis (12/11), masih terus terjadi di masyarakat.

Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia
Indonesia
Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia

Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, melakukan penguncian ketat selama tiga hari setelah jenis virus ganas yang menyebabkan COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Solusi Jakarta Tak Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Solusi Jakarta Tak Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau

Selain itu, akun tersebut menambahkan narasi “Solusi banjir dari pemimpin pujaan kadrun.”

Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR
Indonesia
Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Ada dana operasional tak terbatas agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api
Indonesia
Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api

Maklumat Kapolri yang dikeluarkan 23 Desember 2020, mempertimbangkan penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali.

Pemprov DKI: 80.192 Orang Jalani Rapid Test, 3.056 Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 80.192 Orang Jalani Rapid Test, 3.056 Positif Corona

Angka itu menunjukan persentase positif COVID-19 di ibu kota sebesar 4 persen.

APPBI Nilai Anak Buah Anies Belum Sosialisasi Larangan Kantong Plastik
Indonesia
APPBI Nilai Anak Buah Anies Belum Sosialisasi Larangan Kantong Plastik

Ketua APPBI DKI Ellen Hidayat meminta kepada Dinas Lingkungn Hidup (LH) untuk melakukan sosialisasi secara meluas kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pelarangan kontong kresek ini.