Menteri Tjahjo Tegaskan Tidak Ada Slot Formasi CPNS 2022 Tes CPNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tahun ini, Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) baru melalui skema formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepastian ini diungkapkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo beralasan Pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk merekrut lebih banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Di tahun ini juga formasi untuk CPNS tidak tersedia,” tegas Tjahjo, dalam keterangan tertulis dikutip Senin (24/1).

Baca Juga:

Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer

Menurut Tjahjo, sat ini Pemerintah juga sedang menyusun berbagai kebijakan terkait penerimaan PPPK, sebagai payung hukum rekrutmen CASN Tahun 2022. "Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun, sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2022 ini," imbuh politikus senior PDIP itu.

Menpan RB juga melarang Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) tidak lagi merekrut tenaga honorer karena akan merusak atau mengacaukan penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN). Larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," papar Tjahjo.

Baca Juga:

BNPT Minta Seleksi CPNS Diperketat, Biar Enggak Disusupi Paham Radikal

Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023. "Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," ujar Menpan RB.

Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing. Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di K/L dan pemda pusat atau daerah. "Diperlukan kesepahaman atau pun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer," tutup mantan anggota DPR itu. (Pon)

Baca Juga:

Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu

Kasus baru positif COVID-19 terus mengalami penurunan. Pada Jumat (18/3) kasus konfirmasi tercatat turun di bawah 10 ribu yaitu sebanyak 9.528.

BPIP Ajak Masyarakat Jadikan Pandemi Bahan Refleksi Kebudayaan
Indonesia
BPIP Ajak Masyarakat Jadikan Pandemi Bahan Refleksi Kebudayaan

Pandemi COVID-19 masih menjadi masalah serius bangsa Indonesia bahkan dunia.

Kapolri dan Jajarannya Diminta Hormati Harkat dan Martabat Orang Lain
Indonesia
Kapolri dan Jajarannya Diminta Hormati Harkat dan Martabat Orang Lain

Dalam dua perkara itu, polisi tak menahan dan langsung memulangkan keduanya

Jelang Imlek, Warga Mulai Berburu Kue Keranjang
Indonesia
Jelang Imlek, Warga Mulai Berburu Kue Keranjang

Perayaan Imlek tinggal beberapa hari lagi. Warga pun mulai berburu kebutuhan Imlek salah satunya adalah kue keranjang.

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag
Indonesia
Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

Bahwasanya retail itu sangat tergantung dengan pasokan dari distributor

KPK Ingin Nindya Karya Bayar Denda dan Uang Pengganti Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Ingin Nindya Karya Bayar Denda dan Uang Pengganti Dugaan Korupsi

Tak hanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 313,3 miliar, Nindya Karya dan Tuah Sejati juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 44,6 miliar, PT Tuah Sejati sebesar Rp 48,9 miliar.

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagi-bagi Hadiah Rp 150 Juta Lewat SMS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagi-bagi Hadiah Rp 150 Juta Lewat SMS

Beredar SMS pemberian hadiah sebesar Rp 150 juta yang mengatasnamakan Pertamina. Dalam SMS tersebut juga terdapat PIN serta link.

Ada Penyadapan, Juliari Disebut Minta Pejabat Kemensos Ganti Nomor dan HP
Indonesia
Pencairan Bantuan Non Tunai Jadi Tunai Dinilai Salahi Aturan
Indonesia
Pencairan Bantuan Non Tunai Jadi Tunai Dinilai Salahi Aturan

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang bisa dicairkan secara tunai harus diawasi. Sehingga diharapkan nantinya bisa benar dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

 Ojek Daring Rugi Waktu Gegara Antre Promo 'BTS Meal' McDonald's
Indonesia
Ojek Daring Rugi Waktu Gegara Antre Promo 'BTS Meal' McDonald's

Kalau bakal lama begini, kami sih sudah bilang lebih dulu