Menteri Sri Bocorkan Tahapan-Tahapan Pemindahan Ibu Kota Baru Tangkapan layar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU). Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pun resmi menjadi ibu kota baru.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada lima tahapan untuk pembangunan ibu kota baru. Tahap pertama yaitu pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Pada tahap ini nantinya fokus terkait pada desain dari pelaksanaan yang paling prioritas sehingga dapat berjalan lancar.

Lalu selanjutnya, pada tahap kedua, tiga, empat dan kelima yaitu pada tahun 2025 sampai dengan 2045.

Baca Juga:

DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN

"Untuk tahapan yang pertama kritis ini, nanti aspek pendanaannya akan dilihat apa yang jadi trigger awal yang akan kemudian momentum untuk pembangunan selanjutnya. Dalam hal ini jangka panjang bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya," ucap Sri di DPR usai menggelar pengesahan UU IKN, Selasa (18/1).

Dalam pemindahan ibu kota baru ini, pemerintah juga bakal membuat rencana induk yang detail yang tertuang di dalam peraturan presiden (perpres). Hal tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yaitu mengenai pertama adalah akses. Jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga bisa juga melalui alternatif pelabuhan, karena bisa melalui teluknya itu," paparnya.

Baca Juga:

DPR Sahkan UU IKN

Di dalam pembahasan pula, sudah diidentifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan.

Pemerintah juga akan belanja untuk pembangunan seperti kompleks pemerintahan. Lalu infrastruktur dasar seperti bendungan, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik. Pembangunan itu pasti ada sokongan bantuan biaya dari semua pihak.

"Semua diinstal dan dibangun sebagian nanti akan dibentuk PPP (public private partnership) atau kerja sama antar-publik dan badan usaha, itu pasti akan membutuhkan dukungan APBN," paparnya.

"Apa dalam bentuk project deployment atau dalam bentuk dukungan-dukungan lainnya. Itu kita sudah identifikasi," ucapnya.

Menteri Sri menuturkan, implikasi dari belanja pegawai dan belanja barang dilihat berdasarkan berapa tahapan pemulihan tersebut dalam jangka menengah dan panjang. (Asp)

Baca Juga:

Tolak Jadi UU, PKS Soroti Berbagai Persoalan di RUU IKN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Injakkan Kaki di Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Injakkan Kaki di Papua

Akun Facebook bernama Dukung Jokowi Untuk 3 Periode memposting sebuah video yang berdurasi 6 menit.

Rich Brian hingga Raisa akan Meriahkan Grand Launching JIS
Indonesia
Rich Brian hingga Raisa akan Meriahkan Grand Launching JIS

"Potensi pengisi acaranya 88rising, Niki dan Rich Brian," kata Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta Andriyansah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (23/5).

Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak

Pemerintah harus buka mata terkait melonjaknya harga bahan pokok saat puasa dan menjelang Idulfitri 2022. Terbaru, harga tepung terigu naik mencapai 2.000 per kilogram (Kg) dan sebelumnya minyak goreng.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun
Indonesia
Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Desember 2020, kekayaan dia tercatat mencapai Rp 13,48 miliar.

Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat
Indonesia
Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai salah satu nama yang disebut-sebut bakal ikut bertarung di Pilpres 2024.

 Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial
Indonesia
Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Poin utama dalam Perpres itu adalah posisi wakil menteri sosial.

Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi

Untuk sekarang ini kami sedang menunggu jadwal pelaksanaan asesmennya

Sukses di Pulau Jawa, Kemenkes Meminta Saran Untuk Vaksinasi Disabilitas di Luar Jawa Bali
Indonesia
Sukses di Pulau Jawa, Kemenkes Meminta Saran Untuk Vaksinasi Disabilitas di Luar Jawa Bali

Vaksinasi terhadap difabel di luar Pulau Jawa dapat diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau tempat pelaksanaan vaksin di setiap masing-masing daerah.

 Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga
Indonesia
Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga

Kompolnas dilibatkan dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap kasus baku tembak antaranggota di rumah Kadiv Propam.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Hadiri Sidang Perdana Kasus Narkoba
Indonesia
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Hadiri Sidang Perdana Kasus Narkoba

Keduanya menghadiri sidang perdana atas perbuatan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.