Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi Siswa belajar secara daring memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 yang belum selesai di Indonesia membuat para pelajar diwajibkan belajar jarak jauh atau online. Namun, sejumlah kendala dihadapi pelajar terutama dalam mengakses internet.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

Baca Juga

73 Sekolah di Kota Bogor Akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

"Mendikbudristek seperti kehabisan akal untuk menghadapi kendala belajar dari rumah (BDR) atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19, meskipun serangkaian kebijakan telah dibuat, namun hingga April 2021 tampaknya belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Justru angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tak terlayani karena ketiadaan alat daring,” ucap Sekjen FSGI, Heru Purnomo di Jakarta, Minggu (2/5).

Kesalahan awal dari Mendikbudristek yakni menjadikan belajar dari rumah menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet, padahal disparitas digital sangat lebar antardaerah di Indonesia.

Selanjutnya, program BDR tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota pada pendidik dan peserta didik. Namun, pemberian bantuan kuota tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota yang beragam.

Siswa mengerjakan tugas sekolah di ruang belajar online, Warung Bandrek RW 05, Kelurahan Bondongan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Selain itu, peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah yang tidak tersentuh jaringan internet tidak dapat menikmati bantuan kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ.

Kemudian, kegagalan dalam menangani dampak buruk BDR atau PJJ justru melakukan relaksasi SKB 4 Menteri yang akan membuka sekolah tatap muka serentak pada Juli 2021 di tengah pandemi COVID-19 yang belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.

Seolah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan pada masa pandemi.

“Padahal ini hanya “kemalasan berpikir mencari terobosan lain” dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus COVID-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak kasus covid setelah satuan pendidikan menggelar PTM,” ucap dia.

Kebijakan pendidikan yang dibuat untuk mengatasi PJJ kurang berhasil karena hanya bersifat umum dan cenderung menyeragamkan tanpa melihat kesenjangan yang begitu lebar dan tidak memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebuntuan PJJ secara daring.

“Peran kepala sekolah dalam mengatasi PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas sesuai kondisi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan dalam melayani PJJ tidak mendapatkan bantuan, dukungan dan solusi dari Kepala Sekolahnya,” ujar Wasekjen FSGI, Mansur. (Asp)

Baca Juga

Pelajar Rentan Kecanduan Gawai Akibat Pembelajaran Jarak Jauh

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai
Indonesia
Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai

Polda Metro Jaya mencatat angka kejahatan jalanan meningkat saat kasus penyebaran COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya mengalami penurunan.

Kemenlu Tegaskan Kedubes Jepang Tak Pernah Keluarkan Peringatan Ancaman Teror
Indonesia
Belanda dan Jepang Suplai Bantuan Vaksin COVID-19 untuk Indonesia
Indonesia
Belanda dan Jepang Suplai Bantuan Vaksin COVID-19 untuk Indonesia

Adapun dua tahapan kedatangan vaksin COVID-19 itu berasal dari donasi Pemerintah Belanda sebantak 228.800 dosis vaksin, sementara sisanya 1.175.800 dosis berasal dari Pemerintah Jepang.

Putra Ahok Ancam Laporkan Balik Ayu Thalia
Indonesia
Putra Ahok Ancam Laporkan Balik Ayu Thalia

"Saya minta AT untuk minta maaf karena fitnah saya dan keluarga saya. Jika dalam 24 jam nggak ada itikad baik minta maaf, maka saya akan bawa hal ini ke ranah hukum," ujar Ramzy membacakan pesan Sean.

Polisi Tahan Pengemudi Mobil Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Tahan Pengemudi Mobil Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI

Polisi telah menahan MDA (19), pengemudi mobil Mercy yang menabrak lari pesepeda di HI, Jakarta Pusat.

10 Tahun Tertunda, Tol Cinere-Jogorawi Seksi 3 Akhirnya Dibangun
Indonesia
10 Tahun Tertunda, Tol Cinere-Jogorawi Seksi 3 Akhirnya Dibangun

Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan JORR II. Tol terdiri dari 3 seksi, yaitu Jagorawi – Raya Bogor (Seksi 1), Raya Bogor – Kukusan (Seksi 2), dan Limo – Kukusan (Seksi 3).

Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anak Buah Anies Belum Dipecat
Indonesia
Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anak Buah Anies Belum Dipecat

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka

Jalur Sepeda Permanen Senayan-Bundaran HI Dikucurkan Dana Rp30 Miliar
Indonesia
Jalur Sepeda Permanen Senayan-Bundaran HI Dikucurkan Dana Rp30 Miliar

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengerjakan jalur sepeda permanen di kawasan Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Panjang lintasan olahraga sepeda itu sepanjang 11,2 kilometer (km)

Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI
Indonesia
Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding menantu Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas. Dengan demikian, ia tetap divonis 1 tahun terkait kasus swab RS Ummi Bogor.

Bupati Sleman Larang Warganya Mudik
Indonesia
Bupati Sleman Larang Warganya Mudik

Pemkab turut melarang warganya yang berada di perantauan mudik ke wilayah Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan warga yang berada di Sleman diimbau tidak melalukan perjalanan keluar kota.