Menteri Jokowi Serang Anies soal Bansos COVID-19, Nasdem DKI: Malu Sama Rakyat Paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Sabtu, (9/5/2020). Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPRD DKI meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi.

Baca Juga

Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat

“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yg sedang kesusahan,” katanya, Minggu (10/5).

Dia tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.

“Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” terangnya.

Wibi pun mengucapkan, terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat COVID-19. Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut Pemprov mesti fokus memberikan data penerima bansos yang akurat.

"Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” tutupnya.

Seperti diketahui, adu kritikan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta belum berhenti sepanjang pekan kemarin. Mulai urusan bantuan sosial sampai soal transparansi data jadi sorotan kedua belah pihak dalam memerangi pandemi corona untuk melindungi warga.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino

Pekan lalu, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengungkap pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai ( bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.

"Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.

Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.

Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga

Alihkan Bansos ke Pemerintah Pusat, PSI: Anies Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan

Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Swab Diklaim Enggak Lebih dari Rp800 Ribu, Satgas COVID-19: Masih Dikaji Terus
Indonesia
Harga Swab Diklaim Enggak Lebih dari Rp800 Ribu, Satgas COVID-19: Masih Dikaji Terus

Sejumlah rumah sakit dan laboratorium di Indonesia mematok harga Rp800 ribu - Rp2,5 juta

Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta
Indonesia
Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta

Komnas PA bersama para orang tua meminta Mendikbud Nadiem Makarim mencabut aturan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 tersebut.

Mangkir dari Panggilan Polisi, Rizieq Shihab Diklaim Alami Kelelahan
Indonesia
Mangkir dari Panggilan Polisi, Rizieq Shihab Diklaim Alami Kelelahan

"Habib sehat. Kecapean beliau, ya agak cape beliau itu kelihatan dari mukanya kelelahan," ucap salah satu Pengacara FPI, Ichwan Tuankotta.

17 Ribu Penumpang Test Antigen di Stasiun Senen dan Gambir
Indonesia
17 Ribu Penumpang Test Antigen di Stasiun Senen dan Gambir

PT KAI Daop 1 Jakarta sudah membuka layanan rapid antigen di Stasiun Gambir dan Pasar Senen sejak 21 Desember 2020.

 Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh

"Dari total 3.112 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 297 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Widyastuti di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik
Indonesia
Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mencatat, sampai Juni tahun 2020, sebanyak 50 investor atau perusahaan sudah masuk ke kawasan industri yang ada di Tanah Air.

Gara-gara Panggangan Ikan, Sebuah Rumah di Sampit Ludes Terbakar
Indonesia
Gara-gara Panggangan Ikan, Sebuah Rumah di Sampit Ludes Terbakar

Korban sedang berada di kantor kelurahan. Tiba-tiba terdengar dua kali suara ledakan dari arah belakang kantor.

Hampir Sebulan di Pengungsian, Warga Merapi Mulai Merasa Jenuh
Indonesia
Hampir Sebulan di Pengungsian, Warga Merapi Mulai Merasa Jenuh

Sampai saat ini kondisi Merapi masih memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat membahayakan jiwa warga.

 Warga Datang ke Kantor Ditlantas Polda DIY Wajib Disemprot di Bilik Antiseptik
Indonesia
Warga Datang ke Kantor Ditlantas Polda DIY Wajib Disemprot di Bilik Antiseptik

"Sensor ini akan menyemprotkan cairan desinfektan jika ada orang di dalamnya," jelas Made di Yogyakarta, Jumat,(27/3).