Menteri Harus Mundur Bila Jadi Capres atau Cawapres Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Garuda melayangkan gugatan terhadap UU Pemilu, di mana mereka menguji Pasal 170 ayat (1) terkait frasa "pejabat negara".

Kuasa Hukum Partai Garuda Munathsir Mustaman menilai menteri yang kini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, juga pemohon yang mengusung menteri untuk menjadi capres atau cawapres, dapat mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu.

Baca Juga:

BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024

"Perlakuan berbeda antara menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ujar Munathsir.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sepakat dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pejabat negara yang harus mengundurkan diri apabila menjadi calon peserta pemilu.

"UU Pemilu sudah dengan jelas membuat pengaturan soal klasifikasi pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika menjadi calon peserta pemilu. Umumnya, pejabat yang diharuskan mengundurkan diri adalah pejabat negara yang ditunjuk atau tidak dipilih langsung oleh rakyat," kata Lucius dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8).

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu berbunyi, "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya; kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota".

Ia mengatakan, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawaores). Untuk kepentingan pemilu, menteri harus mundur jika menjadi kandidat capres atau cawapres, karena hirarki kementeriannya sangat mungkin disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.

"Ada konsekuensi-konsekuensi ketatanegaraan yang membuatnya tak bisa diatur mengundurkan diri karena menjadi peserta pemilu. Beda dengan menteri kabinet yang kursinya menjadi hak prerogatif presiden. Mereka bisa diganti setiap waktu," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SBY dan Megawati Duduk Satu Meja, Gerindra Sebut Berkah G20
Indonesia
SBY dan Megawati Duduk Satu Meja, Gerindra Sebut Berkah G20

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, momen langka tersebut merupakan berkah dari perhelatan G20.

Bumbu Rendang, Nasi Goreng, Hingga Kopi Jadi Cenderamata Pembalap MotoGP
Indonesia
Bumbu Rendang, Nasi Goreng, Hingga Kopi Jadi Cenderamata Pembalap MotoGP

Sisi lain yang menarik ialah cenderamata berupa bumbu/bahan masakan/minuman khas Indonesia, sebagai cenderamata yang diberikan kepada para pembalap MotoGP

Kunjungi Kazakstan Untuk Pertama Kali, Paus Puji Penghapusan Hukuman Mati
Dunia
Kunjungi Kazakstan Untuk Pertama Kali, Paus Puji Penghapusan Hukuman Mati

Paus menyerukan peningkatan upaya diplomatik untuk mempromosikan dialog, yang diperlukan di tengah ketegangan geopolitik saat ini.

Monumen Garuda Pancasila Berkepala Hadap Depan di Mojokerto Diperkarakan
Indonesia
Monumen Garuda Pancasila Berkepala Hadap Depan di Mojokerto Diperkarakan

GMNI melaporkan Pondok Pesantren (Ponpes) Segoro Agung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang dinilai lalai.

Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor
Indonesia
Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor

Bupati Bogor, Ade Yasin, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen
Indonesia
Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen

Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih jadi yang teratas dalam hasil survei Capres 2024. Lembaga survei Political Weather Station (PWS) memastikan hal itu dalam survei nasional PWS yang digelar pada 1 sampai 11 April 2022 di seluruh provinsi di Indonesia.

Polresta Surakarta Panggil Koordinator Suporter Imbas Kericuhan di Yogyakarta
Indonesia
Polresta Surakarta Panggil Koordinator Suporter Imbas Kericuhan di Yogyakarta

"Pemanggilan ini bersifat silaturahmi dan evaluasi terjadinya kericuhan suporter di Yogyakarta Senin kemarin," ujar Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak

Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui
Indonesia
Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui

Munarwan awalnya berpikir jaksa akan mengajukan tuntutan hukuman mati.

CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu
Indonesia
CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu

Tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Setelah Diterjang Banjir, 97 Persen Gardu Listrik di Jayapura Telah Pulih
Indonesia
Setelah Diterjang Banjir, 97 Persen Gardu Listrik di Jayapura Telah Pulih

Gardu yang belum dipulihkan, disebabkan masih terendam banjir. Untuk percepatan pemulihan listrik, PLN mengerahkan sebanyak 225 petugas.