Menteri Hadi Tjahjanto Tawarkan HGB Hingga 160 Tahun di IKN Nusantara Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang untuk rencananya kita akan berikan satu perizinan bagi investor di sana selama 80 tahun," kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dikutip dari Antara, Senin (10/10).

Baca Juga:

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah

Hadi mengatakan perizinan HGB selama 80 tahun tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di IKN. HGB selama 80 itu dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 30 tahun, tahap kedua 30 tahun, dan tahap ketiga 20 tahun sehingga total menjadi 80 tahun.

Dia menjelaskan bahkan perizinan HGB selama 80 tahun tersebut masih bisa diperpanjang lagi hingga 80 tahun selanjutnya apabila dirasa penggunaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Karena HGB 80 tahun itu, apabila masih dimanfaatkan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat, kita masih bisa perpanjang lagi sampai 80 tahun lagi, sehingga 160. Namun kita izinkan nanti selama 80 tahun itu yang akan kita berikan kemudahan," kata Hadi.

Baca Juga:

DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia

Hadi juga menjelaskan Kementerian ATR/BPN juga sudah menyelesaikan empat perencanaan wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN yang akan diserahkan pada Otorita IKN untuk segera disahkan. Selanjutnya sebanyak lima wilayah sedang dalam proses RDTR yang ditargetkan selesai pada akhir 2022.

Hadi menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan kemudahan terkait perihal pertanahan, tata ruang, dan perizinan usaha di wilayah IKN yang selanjutnya akan diserahkan pada Otorita IKN.

"Semuanya akan kita laksanakan, dan akan kita serahkan pada Kepala Badan Otorita IKN, termasuk rdtr, tata ruang, masalah pertanahan, nanti juga akan kami bantu, dan akan kami serahkan pada Kepala Otorita IKN," kata Hadi. (*)

Baca Juga:

Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Anggota NII Berikrar Setia pada NKRI
Indonesia
Ratusan Anggota NII Berikrar Setia pada NKRI

Sebanyak 391 anggota Negara Islam Indonesia (NII) untuk kembali berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen
Indonesia
Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief terus mengusahakan kuota haji 2022 sebanyak 100.052 orang terserap seluruhnya.

Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, 7 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, 7 Orang Tewas

Akibatnya, tujuh orang tewas.

Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4). Dalam raker tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus mempertanyakan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, ke Mensesneg Pratikno.

PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng

DPR mendesak pemerintah untuk membentuk tim pengawas untuk menuntaskan persoalan kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng.

 Vaksin IndoVac dan InaVac Disarankan Buat Booster
Indonesia
Vaksin IndoVac dan InaVac Disarankan Buat Booster

Badan POM juga mendampingi fasilitas produksinya, untuk pemenuhan persyaratan GMP, cara produksi obat yang baik (CPOB).

Rapimnas Gerindra Bahas Rekomendasi Capres
Indonesia
Rapimnas Gerindra Bahas Rekomendasi Capres

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Irfan Yusuf Hasyim mengatakan pada Rapimnas besok akan mendengarkan rekomendasi dari DPD terkait calon presiden (capres) usungan partai tersebut untuk Pemilu 2024.

[FAKTA atau HOAKS]: Rombongan Tenaga Medis Tiongkok ke Indonesia
Indonesia
[FAKTA atau HOAKS]: Rombongan Tenaga Medis Tiongkok ke Indonesia

Beredar informasi berupa pesan berantai di aplikasi Whatsapp berupa video sekumpulan petugas medis yang diklaim berasal dari Tiongkok. Dalam narasinya disebutkan bahwa petugas medis dari Tiongkok itu sengaja datang ke Indonesia.

Infrastruktur Digital Diperlukan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global
Indonesia
Infrastruktur Digital Diperlukan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Pemerintah membangun infrastruktur digital sebagai fondasi pelaksanaan transformasi digital nasional. Hal itu diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi global sekaligus mendukung adopsi teknologi masa depan.

[HOAKS atau FAKTA] : Arus Mudik Pada 23 April Alami Kemacetan Parah
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA] : Arus Mudik Pada 23 April Alami Kemacetan Parah

kemacetan panjang itu terjadi dikarenakan pemberlakuan satu arah dari wilayah Puncak menuju ke arah Jakarta.