Menteri Hadi Susun Solusi soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita BLBI Hadi Tjahjanto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membatalkan lahan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik ratusan warga yang sudah ber-SHM (Setifikat Hak Milik) usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 21 September 2021 lalu.

Pernyataan itu diungkapkan warga Jasinga, Kabupaten Bogor bernama Amirullah yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) penerima redistribusi lahan. Ia mengaku khawatir lantaran sertifikat PTSL yang dibagikan langsung Presiden Jokowi di Istana Bogor dikatakan palsu atau tidak sah.

Baca Juga:

Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah

Menanggapinya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, tengah mencari solusi terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan.

"Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," papar Hadi, Senin, (27/6).

Baca Juga:

Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah

Menurutnya, objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.

"Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hadi.

Namun demikian, kata dia, dengan adanya permasalahan yang berkembang maka akan dilakukan pendalaman untuk mencari penyebabnya.

"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan kepolisian," kata mantan Panglima TNI ini.

Menurut Hadi, Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah.

Baca Juga:

Satgas BLBI Sita Lapangan Golf dan Hotel di Bogor

Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi.

Salah satu objek redistribusi tanah, yakni tanah eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir.

Menko Polhukam Mahfud MD saat pemasangan plang penyitaan aset Bogor Raya Golf di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Sebelumnya, melalui akun Twitter resminya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, obyek tanah yang terletak di Jasinga berbeda dengan aset PT Bank AS yang disita Satgas BLBI di Kawasan Bogor Raya Golf, Sukaraja, Bogor, pekan lalu.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan obyek sertifikat warga yang kini menjadi permasalahan itu terkait dengan aset obligor BLBI dari Bank NI atas nama JSJ. (Knu)

Baca Juga:

Gibran Minta Bantuan Menteri Hadi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Sriwedari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 [HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Anies Sebagai Kepala IKN Nusantara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Anies Sebagai Kepala IKN Nusantara

Nama-nama kandidat Kepala Otorita IKN yang mencuat dan sudah menjadi sorotan publik.

Peringati Hari Raya Waisak, Menag Ajak Perkuat Moderasi Beragama
Indonesia
Peringati Hari Raya Waisak, Menag Ajak Perkuat Moderasi Beragama

Seluruh umat Buddha Indonesia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk ikut membangun masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera.

Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet DKI, 2 Warga Depok Dinyatakan Negatif
Indonesia
Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet DKI, 2 Warga Depok Dinyatakan Negatif

Pemerintah terus memantau penularan cacat monyet setelah ditemukan kasus pertama dari Jakarta beberapa waktu lalu.

Segini Anggaran Pembangunan Monumen COVID-19 di Bandung
Indonesia
Segini Anggaran Pembangunan Monumen COVID-19 di Bandung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana membangun Ruang Kontemplasi dan Penghargaan COVID-19 di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, sekitar Lapangan Gasibu, Bandung.

2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun
Indonesia
2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun

“Hingga 1 Januari 2022 kemarin, volume Lalu Lintas Kumulatif keluar Jabodetabek 2,36 juta kendaraan, masuk Jabodetabek 2,22 juta, sehingga terdapat sejumlah 140 ribu kendaraan belum kembali ke Jabodetabek,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (3/1).

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK
Indonesia
Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

Fraksi Partai Gerindra DPR RI memastikan akan mendalami sejauh mana komitmen calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan visi lembaga pengawasan industri keuangan tanah air tersebut.

OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan
Indonesia
OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan

OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.

Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol, Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan
Indonesia
Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol, Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan

Ada teguran, terakhir baru sanksi yang paling berat dicabut izinnya

Gunung Semeru Masih Berpotensi Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Gunung Semeru Masih Berpotensi Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada

usat Vulkanologi Mitigasi Bencana (PVMBG) meminta kepada masyarakat di sekitar Gunung Semeru untuk tetap waspada. Sebab, potensi erupsi Gunung Semaru masih bisa terus terjadi.

Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Banten melaunching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten. Penghapusan ini berlangsung 18 Agustus sampai 31 Desember 2022