Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo, yang jadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.

Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (25/11).

Luhut dipastikan telah menerima surat dari Mensesneg yang berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP.

Baca Juga:

OTT Menteri Edhy Prabowo, KPK Sita Tas Louis Vuitton hingga Jam Rolex

"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11).

KPK telah menetapkan Menteri Edhy tersangka dan dibui untuk 20 hari kedepan dalam kasus suap perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy dan para bawahannya di KKP diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito.

Menteri Edhy Prabowo
Menteri Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

Dari total 17 orang yang diamankan, dengan rinciannya 8 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan 9 orang di rumah masing-masing, KPK hanya menetapkan 6 orang sebagai tersangka penerima dan satu orang pemberi suap.

6 Orang tersangka yaitu sebagai penerima, diantaranya:

1. EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan2. SAF (Safri) Staf Khusus Menteri KKP3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Citra Kargo5. AF; (Ainul Faqih), staf istri Menteri KKP6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Dan sebagai pemberi suap, adalah:

1. SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa

Enam orang tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fadli Zon Nilai Pemerintah Jokowi Lambat dan Tak Berwibawa Hadapi COVID-19
Indonesia
Fadli Zon Nilai Pemerintah Jokowi Lambat dan Tak Berwibawa Hadapi COVID-19

UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan seharusnya sudah cukup menjadi dasar

Imbas Corona, Sektor Pariwisata DIY Rugi Rp80 Miliar
Indonesia
Imbas Corona, Sektor Pariwisata DIY Rugi Rp80 Miliar

Sejak Maret 2020, Pemda DIY menutup seluruh destinasi wisata di DIY.

Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi
Indonesia
Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

"Ya kalau seperti itu kan ngakali saja. Padahal fokusnya bukan besaran nilainya, tapi kenapa itu dianulir? Menurut saya hanya mengangkangi saja itu," ujar Pujiyono.

Menhub Klaim New Normal Miliki Keuntungan Ekonomi dan Kesehatan
Indonesia
Menhub Klaim New Normal Miliki Keuntungan Ekonomi dan Kesehatan

Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru

Update Kasus Corona DKI Kamis (13/8): 27.863 Positif, 17.836 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Kamis (13/8): 27.863 Positif, 17.836 Orang Sembuh

Jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 27.863 kasus.

Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Indonesia
Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Suap ini diberikan untuk memuluskan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi menggarap proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Berani Umumkan Positif COVID-19, Anies Dinilai Sosok Bertanggung Jawab
Indonesia
Berani Umumkan Positif COVID-19, Anies Dinilai Sosok Bertanggung Jawab

Menurut Moeldoko, pengumuman itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebuah perhatian.

Tito Karnavian Beri Masukan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo
Indonesia
Tito Karnavian Beri Masukan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dirinya mendapat kunjungan dari calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo beserta istri, Senin (18/1)

Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?
Indonesia
Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?

Yang penting sebenarnya KPK harusnya menguatkan institusinya dengan intelijen

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra
Indonesia
Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Edhy jadi tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.