Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo, yang jadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.

Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (25/11).

Luhut dipastikan telah menerima surat dari Mensesneg yang berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP.

Baca Juga:

OTT Menteri Edhy Prabowo, KPK Sita Tas Louis Vuitton hingga Jam Rolex

"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11).

KPK telah menetapkan Menteri Edhy tersangka dan dibui untuk 20 hari kedepan dalam kasus suap perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy dan para bawahannya di KKP diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito.

Menteri Edhy Prabowo
Menteri Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

Dari total 17 orang yang diamankan, dengan rinciannya 8 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan 9 orang di rumah masing-masing, KPK hanya menetapkan 6 orang sebagai tersangka penerima dan satu orang pemberi suap.

6 Orang tersangka yaitu sebagai penerima, diantaranya:

1. EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan2. SAF (Safri) Staf Khusus Menteri KKP3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Citra Kargo5. AF; (Ainul Faqih), staf istri Menteri KKP6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Dan sebagai pemberi suap, adalah:

1. SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa

Enam orang tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).

KPK Dalami Penerimaan Uang Pengurusan Pajak Lewat Angin Prayitno
Indonesia
KPK Dalami Penerimaan Uang Pengurusan Pajak Lewat Angin Prayitno

Angin Prayitno sendiri diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi

Megawati Pertanyakan Sumbangsih Generasi Milenial, Hasto: Murni untuk Memotivasi
Indonesia
Megawati Pertanyakan Sumbangsih Generasi Milenial, Hasto: Murni untuk Memotivasi

Ia menuturkan, ucapan Presiden kelima itu murni untuk memotivasi.

Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri
Indonesia
Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri

Jemaah lanjut usia yang memiliki penyakit komorbit dan orang yang sedang sakit untuk tidak mengikuti kegiatan shalat Idul Fitri.

Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19
Indonesia
Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19

Doni juga meminta penanganan pengungsi yang tergolong kelompok rentan dipisahkan dengan kelompok usia muda

Dapat Bansos PPKM, Montir Bengkel Motor: Buat Dapur, Alhamdulillah!
Indonesia
Dapat Bansos PPKM, Montir Bengkel Motor: Buat Dapur, Alhamdulillah!

"Paling tidak buat rumah tangga, buat dapur. Alhamdulillah ada rezeki ini bisa dimanfaatkan," katanya.

Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
Indonesia
Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan

Sultan Baktiar mengeluhkan tentang lambannya proses perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pengamat Minta Anies Tambah dan Perdalam Waduk Antisipasi Banjir
Indonesia
Pengamat Minta Anies Tambah dan Perdalam Waduk Antisipasi Banjir

Rissalwan bilang, wilayah Jakarta belum masuk dalam puncak musim penghujan atau masih dalam era perubahan iklim yang biasa disebut pancaroba

Polresta Surakarta Musnahkan Ribuan Liter Miras
Indonesia
Polresta Surakarta Musnahkan Ribuan Liter Miras

Polresta Surakarta, Jawa Tengah memusnahkan sebanyak 1.315 liter minuman keras berbagai jenis jelang Lebaran 1442 H. Minuman keras tersebut merupakan hasil operasi masyarakat (pekat) selama Januari-Mei.