Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/HO-KSP)

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyebut, penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo tak ada hubungannya dengan reshuffle menteri.

Menurut Moeldoko, penganugerahan tanda kehormatan tidak menjamin posisi seorang menteri aman. Tak ada indikator penilaian penerima bintang jasa ialah menteri dan kepala lembaga yang menyelesaikan tugasnya selama lima tahun.

"Enggak ada hubungannya bintang jasa yang diberikan Presiden dengan upaya membungkam, independensi, atau dengan reshuffle," tegas Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Baca Juga

Pemerintah Bantah Pemberian Tanda Jasa untuk Meredam Gatot Nurmantyo

Moeldoko mengatakan pemberian tanda jasa dinilai oleh dewan kehormatan yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tiap lembaga bisa mengajukan calon-calon penerima.

"Ada usulan dari lembaga yang bersangkutan dengan berbagai alasan-alasan tertentu, kemudian pada saat sidang, itu kita uji argumentasinya, alasan-alasan itu. Kami dari dewan menentukan ini berhak mendapatkan, ini tidak berhak mendapatkan, dan seterusnya," jelasnya.

Selain Mahfud, ada mantan Panglima TNI purn Agus Suhartono, Meutia Hatta, dan Anhar Gonggong yang menilai. Moeldoko sekaligus membantah pemberian tanda kehormatan upaya membungkam salah satu pihak.

"Kemarin diributkan kalau pemberian penghargaan kepada Pak Gatot Nurmantyo upaya membungkam, enggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya (mantan Panglima TNI), saya diberikan bintang itu pada saat pensiun dan Pak Gatot terima bintang itu dari Kepala Negara," tuturnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh. Tanda kehormatan itu diberikan melalui upacara yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11).

Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa diberikan kepada para pejabat negara/mantan pejabat negara Kabinet Kerja 2014-2019 dan ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19.

Baca Juga

Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara

Tanda kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tertanggal 6 November 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sekda Saefullah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit (RS) Gatoto Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu sekitar pukul 13.05 WIB.

 Lima Warga Jateng Dinyatakan Suspect Corona
Indonesia
Lima Warga Jateng Dinyatakan Suspect Corona

"Awalnya saya dapat laporan ada 26 warga Jawa Tengah suspect corona. Sebanyak 21 warga sudah dinyatakan negatif. Sisannya masih dirawat insentif," ujar Ganjar

Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB
Indonesia
Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB

Jalur baru PPDB ini untuk mengakomodir siswa yang tinggal dekat satu RW dengan sekolah.

Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown
Dunia
Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown

Prancis dan Jerman, pada Rabu (28/10), kembali memberlakukan karantina wilayah (lockdown) untuk menekan laju penularan COVID-19.

Jika Besok Mangkir Lagi, Anita Kolopaking Bisa Dijemput Paksa Bareskim
Indonesia
Jika Besok Mangkir Lagi, Anita Kolopaking Bisa Dijemput Paksa Bareskim

Anita Kolopaking telah dijadikan tersangka dengan jeratan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu

Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19
Indonesia
Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19

Provinsi yang paling sedikit yakni 1 kasus adalah Bengkulu, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat

Polisi Sudah Bubarkan Kerumunan Massa Lebih dari 600 Ribu Kali
Indonesia
Polisi Sudah Bubarkan Kerumunan Massa Lebih dari 600 Ribu Kali

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dikeluarkan menyusul makin cepatnya penyebaran penularan COVID-19

HAOX atau FAKTA : Pria Asal Yaman Ditangkap Gegara Lecehkan Kambing
Indonesia
HAOX atau FAKTA : Pria Asal Yaman Ditangkap Gegara Lecehkan Kambing

Hasil penelusuran Tim Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), diketahui bahwa gambar tersebut merupakan hasil suntingan.

Bamsoet Minta Pria yang Ngeprank Lelang Motor Jokowi Dilepas
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Proposal itu diajukan oleh mereka pada 3 September 2020 lalu. Proposal tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.