Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/HO-KSP)

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyebut, penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo tak ada hubungannya dengan reshuffle menteri.

Menurut Moeldoko, penganugerahan tanda kehormatan tidak menjamin posisi seorang menteri aman. Tak ada indikator penilaian penerima bintang jasa ialah menteri dan kepala lembaga yang menyelesaikan tugasnya selama lima tahun.

"Enggak ada hubungannya bintang jasa yang diberikan Presiden dengan upaya membungkam, independensi, atau dengan reshuffle," tegas Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Baca Juga

Pemerintah Bantah Pemberian Tanda Jasa untuk Meredam Gatot Nurmantyo

Moeldoko mengatakan pemberian tanda jasa dinilai oleh dewan kehormatan yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tiap lembaga bisa mengajukan calon-calon penerima.

"Ada usulan dari lembaga yang bersangkutan dengan berbagai alasan-alasan tertentu, kemudian pada saat sidang, itu kita uji argumentasinya, alasan-alasan itu. Kami dari dewan menentukan ini berhak mendapatkan, ini tidak berhak mendapatkan, dan seterusnya," jelasnya.

Selain Mahfud, ada mantan Panglima TNI purn Agus Suhartono, Meutia Hatta, dan Anhar Gonggong yang menilai. Moeldoko sekaligus membantah pemberian tanda kehormatan upaya membungkam salah satu pihak.

"Kemarin diributkan kalau pemberian penghargaan kepada Pak Gatot Nurmantyo upaya membungkam, enggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya (mantan Panglima TNI), saya diberikan bintang itu pada saat pensiun dan Pak Gatot terima bintang itu dari Kepala Negara," tuturnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh. Tanda kehormatan itu diberikan melalui upacara yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11).

Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa diberikan kepada para pejabat negara/mantan pejabat negara Kabinet Kerja 2014-2019 dan ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19.

Baca Juga

Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara

Tanda kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tertanggal 6 November 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TKW KPK Dinilai Seksis Hingga Rasis, PBNU: Berpotensi Melanggar HAM
Lainnya
TKW KPK Dinilai Seksis Hingga Rasis, PBNU: Berpotensi Melanggar HAM

Tak ada hubungannya dengan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi

Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi
Indonesia
Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi

Salah satu terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Insiden Penembakan di Tol Cikampek, PAN: Ini Masalah Penegakan Hukum
Indonesia
Insiden Penembakan di Tol Cikampek, PAN: Ini Masalah Penegakan Hukum

Harus diyakini bahwa masalah ini akan lebih mudah diselesaikan jika semua pihak menahan diri

Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp32 Miliar dari Proyek Bansos
Indonesia
Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp32 Miliar dari Proyek Bansos

Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19.

Polisi Lalu Lintas Janji Bakal Amankan Kelompok Anarko Jika Menyusup Saat Demo Hari Ini
Indonesia
Jateng Terapkan 2 Hari di Rumah, Pasar Sepi dan Lomba Ikan Cupang Dibubarkan
Indonesia
Jateng Terapkan 2 Hari di Rumah, Pasar Sepi dan Lomba Ikan Cupang Dibubarkan

Kontes lomba ikan cupang ternyata sudah diperingatkan warga setempat karena berpotensi timbulkan kerumunan.

Pemkot Jakpus Kesulitan Lacak Massa Suporter Persija Jakarta yang Konvoi Kemenangan
Indonesia
Pemkot Jakpus Kesulitan Lacak Massa Suporter Persija Jakarta yang Konvoi Kemenangan

"Orangnya siapa, kita juga nggak bisa identifikasi, gimana kita bisa mulai tracing yah. Itu kan massa," ujar Erizon

Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi
Indonesia
Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi

Polisi juga bakal mencari cara lain untuk mengecek STRP

Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype
Indonesia
Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype

Proses sertifikasi pesawat terbang N219 diantaranya meliputi pemeriksaan technical documents, ground test, flight test, dan conformity process.

Polisi Beberkan Dua Dugaan Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron
Indonesia
Polisi Beberkan Dua Dugaan Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron

Hasil koordinasi dan penyelidikan dengan pihak Ditjen Imigrasi, ada dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin