Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Ahok dari Komut Pertamina Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA/HO-Kementerian BUMN/am.

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta mengevaluasi kinerja Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.

Baca Juga

Bakal Ada Penyesuaian Gaji, Karyawan Pertamina Batal Mogok Kerja

"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalo tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (29/12).

Dedi menyebut Erick harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dan meningkatkan produktivitas Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.

"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu saya kira, perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP," ujarnya.

Baca Juga

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas. Seperti mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Menurutnya, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.

"Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina," katanya.

"Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Guru Besar UI Tanggapi Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk
Indonesia
Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk

Sebanyak 80 pelaku usaha mikro dengan 90 produk yang telah bergabung di Galeri Salapak. Mulai dari fesyen, kerajinan, hingga kuliner.

Warga Mengadu ke Muhadjir Terkait Rusunawa Semanggi Akan Dirobohkan Gibran
Indonesia
Warga Mengadu ke Muhadjir Terkait Rusunawa Semanggi Akan Dirobohkan Gibran

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah.

Presiden Haiti Tewas Ditembak di Rumahnya
Dunia
Presiden Haiti Tewas Ditembak di Rumahnya

Presiden Haiti, Jovenel Moise tewas ditembak oleh kelompok tidak dikenal di rumah pribadinya, Rabu (7/7) dini hari WIB.

Kemnaker Dorong Implementasi Green Productivity di Indonesia
Indonesia
Kemnaker Dorong Implementasi Green Productivity di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk mendorong implementasi green produtivity (produktivitas ramah lingkungan) di Indonesia.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Gelontorkan Rp 3,5 Juta Buat Semua Pemilik E-KTP
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Gelontorkan Rp 3,5 Juta Buat Semua Pemilik E-KTP

KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp 3,5 juta/KPM.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi

"Sekarang kuncinya ada pada Presiden Jokowi. Jika menolak usulan itu selesai sudah wacana tiga periode," pungkasnya.

Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Yogyakarta resmi launching Calendar of Event (CoE) bersama di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (11/12) malam.

239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN

Firli mengaku miris melihat angka itu. Pasalnya, anggota DPR wajib melaporkan kekayaannya selama menjabat sesuai dengan aturan yang berlaku.

 KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk
Indonesia
KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut.

Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri
Indonesia
Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN tahap pertama periode tahun 2022-2024 terbagi menjadi tiga alur kerja besar yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.