Menteri Bintang Minta Kapolri Hukum Berat Perwira Polisi Terduga Pemerkosa Anak Ilustrasi Perkosaan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta aparat penegak hukum menggunakan UU No.17/2016 tentang Perlindungan Anak untuk menuntut terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak berusia 13 tahun di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku seorang aparat penegak hukum dengan sangat keji. Korban masih anak-anak dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Jakarta, Jumat (4/3).

Baca Juga:

Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum yang seadil-adilnya dalam penanganan kasus tersebut dan Menteri Bintang, mengecam keras terjadinya kasus yang pelakunya diduga oknum aparat ini.

Korban diketahui bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pelaku sejak pertengahan September 2021 agar bisa mendapat penghasilan. Namun, sejak Oktober 2021 hingga Februari 2022, korban diduga disetubuhi oleh pelaku beberapa kali.

Menteri Bintang pun meminta Kapolri melalui Kapolda Sulsel untuk mendalami kasus ini sehingga jika terbukti memenuhi unsur pidana dari kekerasan seksual pada anak dan mempekerjakan anak di bawah umur atau eksploitasi anak dapat diproses sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik yang berlaku.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan, perbuatan pelaku jika terbukti dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terkait adanya pemaksaan persetubuhan pada anak.

"Begitu juga pelaku dapat diberikan pemberatan sesuai dengan Pasal 81 Ayat (3) karena pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi anak," kata Nahar.

Kasus ini telah ditangani oleh Propam Polda Sulsel serta sudah dilakukan pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan. Korban telah membuat laporan polisi di Polda Sulawesi Selatan didampingi kuasa hukum korban, yaitu salah satu LBH di Sulawesi Selatan.

Korps Bhayangkara kembali mendapat sorotan negatif akibat ulah oknum anggotanya. Mirisnya, kali ini dilakukan seorang perwira menengah berpangkat AKBP berinisial M. Perwira polisi ini diduga melakukan perkosaan dan perbudaan seksual di kediamannya, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. (Knu)

Baca Juga:

Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat Disertai Kilat-Angin Kencang
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat Disertai Kilat-Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Minggu (8/8).

Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari
Indonesia
Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia
Indonesia
Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia

"Dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada saya, saya akan pikir-pikir Yang Mulia," kata Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/2).

Penambahan Kasus Konfirmasi Positif COVID-19 Tidak Capai 2.000 Kasus
Indonesia
Penambahan Kasus Konfirmasi Positif COVID-19 Tidak Capai 2.000 Kasus

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 3 April 2022 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 163.950 orang.

Menkopolhukam Jelaskan Nama Soeharto Tak Ada dalam Keppres Soal Kedaulatan Negara
Indonesia
Menkopolhukam Jelaskan Nama Soeharto Tak Ada dalam Keppres Soal Kedaulatan Negara

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto.

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi
Indonesia
Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

"Mendag Lutfi sangat berpeluang tinggi menjatuhkan Jokowi. Karena, berkaitan persoalan kerakyatan," ucap Noel ketika dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (5/3).

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101
Indonesia
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Menginjakan Kaki di Tanah Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Menginjakan Kaki di Tanah Papua

Akun Facebook bernama Dukung Jokowi Untuk 3 Periode memposting sebuah video yang berdurasi 6 menit.

UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang
Indonesia
UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang

Pada 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah Rp 0,56 triliun.

[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV Tameng Tidak Terpapar Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV Tameng Tidak Terpapar Omicron

Hanyalah spekulasi karena tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukung.