Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa meskipun pemerintah menghargai penanaman modal asing (PMA) di bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), semua badan usaha wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
"Kami menghargai semua investasi yang ada, tetapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada," kata Bahlil setelah menghadiri Indonesia International Sustainability Forum, di Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini muncul menanggapi isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami beberapa SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025 akibat masalah kuota impor.
Kelangkaan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas), terutama di bagian hilir. Kekhawatiran ini semakin besar mengingat mayoritas saham SPBU swasta dimiliki oleh investor asing.
Namun, Bahlil menekankan bahwa apresiasi terhadap investasi tidak berarti perusahaan swasta mendapatkan kelonggaran penuh. Badan usaha pengelola SPBU swasta tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk dalam urusan kuota impor.
“Saya sampaikan sekali lagi, ya. Kuota impor itu sudah kami berikan 110 persen dibandingkan tahun 2024. Semuanya kami kasih, harusnya sudah paten sekali itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu telah menerima kunjungan dari sejumlah badan usaha SPBU swasta di Kantor BKPM pada Selasa (7/10). Pertemuan tersebut membahas kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia, khususnya terkait isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi.
Todotua memastikan bahwa pemerintah berkomitmen hadir untuk memberikan kepastian investasi kepada para pelaku usaha SPBU swasta di Indonesia.
“Negara wajib untuk memberikan kepastian investasi baik itu terhadap pelayanan perizinan regulasi kebijakan dan lain-lain," ujar Todotua.
Ia menambahkan, hal ini penting agar seluruh investasi di Indonesia tetap stabil, baik, dan bertumbuh, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
