Mensos Siapkan Antisipasi agar Dana Bansos COVID-19 Tak Diselewengkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (26/7/2021). (ANTARA/HO-Kemensos)

MerahPutih.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan ada sejumlah langkah untuk mencegah korupsi bantuan sosial selama PPKM.

Salah satu yang diperbaiki Risma adalah kualitas data supaya lebih akuntabel. Yaitu mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial.

"Kemudian memadankan dengan data kependudukan. Sempat kemarin saya sampaikan, kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7).

Baca Juga:

Bobby Salurkan 139 Ribu Bansos Bagi Warga Medan

Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme. Risma mengatakan, bansos akan disalurkan langsung ke warga dalam bentuk uang.

"Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," ujar Risma.

Risma juga menggandeng sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos. Aplikasi itu diharapkan dapat membuat kemudahan warga dalam berbelanja.

"Kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi," jelas Risma.

"Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," tambah Risma.

Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)
Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)

Ia juga menjawab pertanyaan terkait masih adanya warga yang belum menerima bansos terkait corona.

Risma mengatakan, hal itu karena usulan penerima bansos datang dari pemerintah daerah.

"Kami tidak melakukan verivali (verifikasi dan validasi) jadi kami hanya cek kecocokan dengan data kependudukan. Ok begitu cocok, maka kemudian kita terima," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.

Ia mencontohkan, ada yang menanyakan mengapa data penerima dihapus.

"Contohnya kemarin juga di lapangan, 'Bu ini kenapa dihapus?" Ternyata setelah kita cek ternyata yang menghapus bukan kami yang menghapus," kata Risma.

Baca Juga:

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Diketahui terkait pelaksanaan PPKM Level 4 ini, pemerintah menambah bantuan sosial berupa BPNT atau bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako senilai Rp 200 ribu untuk 2 bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Risma mengatakan, sejak Januari pihaknya telah menerima usulan tambahan 5,9 juta penerima bantuan sembako Rp 200 ribu. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Bansos PPKM, Montir Bengkel Motor: Buat Dapur, Alhamdulillah!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancol Tetap Buka Selama Ramadan, Ada Promo Rp 40 Ribu per Dua Tiket
Indonesia
Ancol Tetap Buka Selama Ramadan, Ada Promo Rp 40 Ribu per Dua Tiket

Selama Ramadan 2022, Ancol menawarkan kepada pengunjung yang membeli dua tiket masuk mendapatkan promo khusus mulai dari Rp 40.000.

Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar
Indonesia
Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar

Kejaksaan Agung telah mengumumkan penetapan tersangka kasus pelanggaran HAM berat di Paniai tersebut pada Jumat (1/4).

Segini Anggaran Pembangunan Monumen COVID-19 di Bandung
Indonesia
Segini Anggaran Pembangunan Monumen COVID-19 di Bandung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana membangun Ruang Kontemplasi dan Penghargaan COVID-19 di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, sekitar Lapangan Gasibu, Bandung.

Gerindra Ingatkan Pertimbangan Matang Perpanjang Masa Jabatan Andika Perkasa
Indonesia
Gerindra Ingatkan Pertimbangan Matang Perpanjang Masa Jabatan Andika Perkasa

Revisi UU TNI harus disepakati seluruh fraksi di DPR. Mekanisme ini juga membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui pembahasan di DPR.

Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jamiman Hari Tua (JHT) mendapat banyak penolakan.

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra
Indonesia
ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch mengkritik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM karena memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

Evakuasi Warga Semeru, Bupati Lumajang Minta Bantuan Relawan
Indonesia
Evakuasi Warga Semeru, Bupati Lumajang Minta Bantuan Relawan

Akses jalan menuju ke Kecamatan Pronojiwo tidak bisa dilalui disebabkan Jembatan Gladak Perak putus, maka Bupati Lumajang meminta bantuan bupati dan Wali Kota Malang untuk memberikan bantuan kepada warga.

Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal
Indonesia
Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal

Salah satu terduga teroris yang dibekuk Densus 88 Antiteror berinsial DRS, ternyata berprofesi sebagai kepala sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Lampung.

Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan
Indonesia
Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan

Ganjil genap ini berlaku di dua kawasan wisata

Mensos: Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Semakin Sering Terjadi
Indonesia
Mensos: Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Semakin Sering Terjadi

"Harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena kalau bencana terjadi korbannya ya masyarakat," kata Risma.