Mensos Siapkan Antisipasi agar Dana Bansos COVID-19 Tak Diselewengkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (26/7/2021). (ANTARA/HO-Kemensos)

MerahPutih.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan ada sejumlah langkah untuk mencegah korupsi bantuan sosial selama PPKM.

Salah satu yang diperbaiki Risma adalah kualitas data supaya lebih akuntabel. Yaitu mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial.

"Kemudian memadankan dengan data kependudukan. Sempat kemarin saya sampaikan, kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7).

Baca Juga:

Bobby Salurkan 139 Ribu Bansos Bagi Warga Medan

Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme. Risma mengatakan, bansos akan disalurkan langsung ke warga dalam bentuk uang.

"Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," ujar Risma.

Risma juga menggandeng sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos. Aplikasi itu diharapkan dapat membuat kemudahan warga dalam berbelanja.

"Kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi," jelas Risma.

"Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," tambah Risma.

Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)
Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)

Ia juga menjawab pertanyaan terkait masih adanya warga yang belum menerima bansos terkait corona.

Risma mengatakan, hal itu karena usulan penerima bansos datang dari pemerintah daerah.

"Kami tidak melakukan verivali (verifikasi dan validasi) jadi kami hanya cek kecocokan dengan data kependudukan. Ok begitu cocok, maka kemudian kita terima," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.

Ia mencontohkan, ada yang menanyakan mengapa data penerima dihapus.

"Contohnya kemarin juga di lapangan, 'Bu ini kenapa dihapus?" Ternyata setelah kita cek ternyata yang menghapus bukan kami yang menghapus," kata Risma.

Baca Juga:

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Diketahui terkait pelaksanaan PPKM Level 4 ini, pemerintah menambah bantuan sosial berupa BPNT atau bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako senilai Rp 200 ribu untuk 2 bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Risma mengatakan, sejak Januari pihaknya telah menerima usulan tambahan 5,9 juta penerima bantuan sembako Rp 200 ribu. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Bansos PPKM, Montir Bengkel Motor: Buat Dapur, Alhamdulillah!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik
Indonesia
Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik

Dua minggu pasca Lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air

Pemerintah Diminta Jalin Komunikasi Tenis Pengaplikasian Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Jalin Komunikasi Tenis Pengaplikasian Vaksinasi COVID-19

Salah satunya yaitu masukan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia

Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen
Indonesia
Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen

Anggaran tersebut terkontraksi 46 persen dari sebelumnya yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 87,9 triliun.

PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat

"Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun,” jelas Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Selasa (20/9).

Ribuan Pekerja di DIY yang Dirumahkan Kembali Bekerja
Indonesia
Ribuan Pekerja di DIY yang Dirumahkan Kembali Bekerja

Penurunan level PPKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat sejumlah perusahaan kembali beroperasi. Hal ini membuat ribuan pekerja yang sempat dirumahkan akibat pandemi kembali bekerja.

Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya

Sebanyak 12 massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digiring ke Polda Metro Jaya setelah diamankan saat menggelar aksi solidaritas Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

 Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup
Indonesia
Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup

Berdasarkan peta lalu lintas yang diunggah Polda Metro Jaya, terdapat sembilan jalan di sekitar kawasan Monas yang akan ditutup.

Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik
Indonesia
Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 10 Agustus lalu menekan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e terkait pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Kunjungi Tempat Masa Kecil Jokowi, Mentan Gagas Perkebunan Rakyat
Indonesia
Kunjungi Tempat Masa Kecil Jokowi, Mentan Gagas Perkebunan Rakyat

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengagas pengembangan perkebunan rakyat di Desa Kragan Karanganyar.