Mensos: Pemda Jangan Salurkan Rastra Tidak Layak Konsumsi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (MP/Mauritz)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah tidak memaksakan penyaluran beras sejahtera (rastra) yang tidak layak konsumsi.

Ia mengimbau, jika ditemukan beras berkualitas buruk pemda harus segera mengembalikan kepada Bulog agar diganti dengan beras layak konsumsi. Selanjutnya, Bulog berkewajiban menggantinya dengan beras berkualitas lebih baik sesuai kualifikasi berdasarkan harga pembelian beras (HPB).

"Lebih baik ditunda sementara daripada harus menyalurkan beras yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat. Setelah diganti oleh Bulog, baru salurkan," kata Khofifah saat melakukan sidak ke Gudang Bulog Tuk, Kota Cirebon, Jum'at (14/7).

Dari hasil sidak tersebut, Khofifah mendapati rastra yang tersimpan di Gudang Bulog Cirebon sangat layak konsumsi dan cukup sampai akhir tahun. Begitu pun dengam berat rastra per karung sejumlah 15 kilogram telah sesuai dengan hitungannya.

Diungkapkan Khofifah, masyarakat sering mengeluhkan mengenai kualitas beras. Tidak hanya wujud beras yang sudah pecah-pecah, namun juga berwarna kuning kehitaman, berkutu, dan berbau apek. Padahal menurutnya, subsidi pangan tersebut telah berjalan hampir 20 tahun.

"Di media masih sering ada berita kualitas rastra yang tidak layak konsumsi. Begitu juga di media sosial. Ditambah saat saya berkunjung ke daerah, masyarakat sering menyampaikannya secara langsung," katanya.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan juga Bulog untuk secara aktif turun mengecek langsung seluruh stok beras di gudang Bulog sebelum didistribusikan. Jangan karena mengejar realisasi penyaluran, lanjut Khofifah, akhirnya asal dibagikan saja tanpa mengetahui kualitasnya.

Jika memang ditemukan beras yang sudah rusak dan tidak layak konsumsi, maka Bulog harus segera mengambil langkah tegas dan cermat, sehingga beras tersebut tidak beredar di masyarakat.

Khofifah menjelaskan, dalam Program Rastra Kementerian Sosial bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak tahun 2013. Sementara, terkait pengadaan dan distribusinya menjadi wilayah Bulog. Adapun pemerintah daerah bertanggung jawab pada titik distribusi menuju ke titik bagi dengan tim teknis aparatur desa dan lurah.

"Untuk daerah Jawa Barat sendiri realisasi rastra telah mencapai 168.620.055 kg atau 73.05 persen terhadap pagu bulan Juli 2017 sebesar 230.818.665 kg. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Barat sebanyak 2.198.273," ucapnya. (*)

Berita ini merupakan laporan dari kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon, Mauritz. Baca berita terkait Bulog lainnya di: Bulog Jamin Stok Beras Aman



Noer Ardiansjah

YOU MAY ALSO LIKE