Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: antara).,

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk pejabat Kementerian Sosial karena diduga menerima suap dalam proyek bantuan sosial (Bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara belum bisa berkomentar banyak soal penangkapan anak buahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari informasi yang dihimpun, penangkapan ini diduga terkait dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19.

Baca Juga:

OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19

Dia menuturkan, akan menentukan sikap setelah mendapatkan kejelasan kasus tersebut dari KPK.

"Kami sudah mendengar berita tersebut dan sekarang kami masih memonitor perkembangannya," ujar Juliari dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12).

Selain itu, politikus PDIP ini memastikan akan bersikap kooperatif dengan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, kasus dugaan rasuah yang menjerat pejabat Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial dalam penanganan pandemi COVID-19.

Ilustrasi KPK (Foto: Antara).
Ilustrasi KPK (Foto: Antara).

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.

Operasi tangkap tangan (OTT) itu berlangsung Jumat malam hingga Sabtu dini hari (4-5 Desember 2020).

Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dikucurkan melalui sejumlah program salah satunya untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Pejabat Kemensos Diciduk KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana
Indonesia
Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana

Setiap orang yang dekat dengan Jokowi, termasuk juru masak selalu dilakukan swab baik sebelum maupun setelah bergantian setiap dua bulan.

Pecah Rekor Lagi, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.465
Indonesia
Pecah Rekor Lagi, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.465

Berdasarkan data hingga Rabu (23/9) pukul 12.00 WIB, pemerintah menyatakan ada 4.465 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Baru 0,45 Lansia Yang Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap
Indonesia
Baru 0,45 Lansia Yang Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap

Pemerintah menghadirkan 5 lokasi Sentra Vaksinasi COVID-19 Bersama BUMN di berbagai kota. langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan Indonesia Sehat sesegera mungkin.

E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan
Indonesia
E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan

Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada efektif diyakini bisa mencegah manipulasi perolehan suara peserta pilkada.

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.

Pengusaha Beras Asal Sragen Dukung Anies Jadi Capres 2024
Indonesia
Pengusaha Beras Asal Sragen Dukung Anies Jadi Capres 2024

"Ya benar saya bertemu beliau (Anies) pada Sabtu kemarin. Saya juga mendukung Anies di 2024," kata Billy, Senin (26/4).

Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus komprehensif dan lintas sektor.

Agar tak Jadi Ajang Kriminalisasi, Kapolri Listyo akan Selektif Terapkan UU ITE
Indonesia
Agar tak Jadi Ajang Kriminalisasi, Kapolri Listyo akan Selektif Terapkan UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan selektif dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Nurhadi Disebut Rutin Tukar Dolar Rp3 Miliar Per Minggu Selama Jadi Buron KPK
Indonesia
Nurhadi Disebut Rutin Tukar Dolar Rp3 Miliar Per Minggu Selama Jadi Buron KPK

Boyamin pun berharap KPK bisa melacak jejak-jejak keberadaan Nurhadi dari transaksi tersebut

Ketua MPR Minta Korlantas Polri Ubah Tata Cara Ujian SIM
Indonesia
Ketua MPR Minta Korlantas Polri Ubah Tata Cara Ujian SIM

Tak hanya itu, SIM yang sudah jadi akan diantarkan langsung ke depan pintu rumah warga. Sehingga warga tak perlu lagi repot datang langsung dan antri.