Mensos Juliari Diduga Catut Rp33 Ribu per Paket Bansos Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Kamis, terkait Hari Disabilitas International (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, diduga mencatut Rp33.000 dari nilai Rp300.000 perpaket bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek.

"Kalau berapa kira-kira gambarannya per paket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp28.000 ditambah Rp5.000 adalah Rp33.000," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Jumat (11/12).

Baca Juga

Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai

Dugaan Boyamin berbeda dengan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut Mensos Juliari meminta jatah Rp10.000

Menurut Boyamin, dugaan nilai yang dikorupsi politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu melebihi angka Rp10.000. Boyamin menelusuri dugaan tersebut dari survei harga barang yang beredar di pasaran.

"Jadi anggaran kan Rp300.000, terus dipotong Rp15.000 untuk transport, Rp15.000 untuk tas goody bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp270.000. Kalau berdasarkan barang yang ada di lapangan yang diterima masyarakat senilai Rp188.000. Jadi artinya dugaan yang dikorupsi adalah Rp82.000," ungkap Boyamin.

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Boyamin mengungkapkan, dalam program pengadaan bansos pemenang tender boleh mengambil keuntungan maksimal 20 persen. Adapun 20 persen dari Rp270.000 itu adalah Rp54.000.

"Dari selisih tadi, Rp82.000 dikurangi Rp54.000. Jadi kira-kira yang dikorup adalah per paket Rp28.000, itu untuk barang ya. Dan untuk goody bag juga ada sekitar Rp5.000 yang dikorup. Karena goody bag itu anggap saja harganya Rp 10.000 dari Rp 15.000. Jadi Rp28.000 ditambah Rp5.000 sekitar Rp33.000," jelas Boyamin.

Dengan demikian, menurut Boyamin dari Rp23.000 tersebut dapat menjadi bancakan untuk pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) dan para vendor.

"Jadi pemborong mengambil untungnya lebih dari 20 persen. Karena apa? Selain dugaan untuk bancakan antara pemborong dan pejabat senilai Rp23.000 tadi, karena udah dipotong untuk Mensos Rp10.000," kata Boyamin. (Pon)

Baca Juga

Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas Menwa Sayangkan Kejadian Tewasnya Mahasiswa UNS
Indonesia
Komnas Menwa Sayangkan Kejadian Tewasnya Mahasiswa UNS

Kepala Staf Komando Nasional (Komnas) Resimen Mahasiswa (Menwa) Muhammad Arwani Deni pun angkat suara. Ia menegaskan pihaknya menyayangkan kejadian itu.

Lebih dari 10 Ribu Orang Ikut Vaksinasi COVID-19 di Mal Pondok Kelapa Town Square
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Orang Ikut Vaksinasi COVID-19 di Mal Pondok Kelapa Town Square

total keseluruhan peserta yang terdaftar untuk vaksin sebanyak 11.512 orang dan yang telah menerima vaksin sebanyak 10.720 orang. Rata-rata pendaftar setiap harinya sebanyak 800 orang.

Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK

Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/3).

Siswa Sekolah Khusus di Tangerang Antusias Belajar Tatap Muka
Foto
Siswa Sekolah Khusus di Tangerang Antusias Belajar Tatap Muka

Sejumlah siswa Sekolah Khusus melakukan pembelajaran tatap muka di SKH YKDW 01, Kota Tangerang, Banten

Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan
Indonesia
Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan

Airlangga menyebut, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, ia tetap meminta seluruh kader bekerja keras demi mewujudkan harapan partai untuk tiga tahun mendatang.

Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen
Indonesia
Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta langsung menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri atas temuan adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai prosedur di 9 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Puluhan Museum di Yogyakarta Butuh Suntikan Dana
Indonesia
Puluhan Museum di Yogyakarta Butuh Suntikan Dana

Puluhan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdampak pandemi dan membutuhkan suntikan dana.

Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret
Indonesia
Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan yang diajukan Pemprov dalam APBD tahun anggaran 2022.

Marah Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko Ancam AHY
Indonesia
Marah Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko Ancam AHY

Ia pun memberikan ancaman kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Reaksi Mabes Polri saat Tingkat Kepercayaan Lembaganya Menurun
Indonesia
Reaksi Mabes Polri saat Tingkat Kepercayaan Lembaganya Menurun

Mabes Polri selalu melakukan yang terbaik terlepas dari hasil survei menurun atau meningkat.