Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) saat menyerahkan bantuan sosial sembako kepada Forum Betawi Rempug (FBR). (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK menimbulkan keprihatinan mendalam.

Apalagi, dalam dua minggu terakhir, dua menteri menjadi tersangka. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka korupsi ekspor benur.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai, hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo telah gagal.

Baca Juga:

Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari, LPSK Siap Bantu Para Saksi

"Karena korupsi masih merajalela di tubuh pemerintah," kata Din dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Din melanjutkan, korupsi yang dilakukan merupakan pengkhianatan besar terhadap rakyat. Kala rakyat menderita karena COVID-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat.

Din melanjutkan, hal tersebut yang selama ini KAMI kritisi bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

"Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini," jelas Din.

Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Humas KPK)
Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Antara/Humas KPK)

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

Sebab, ia meyakini, perppu yang kemudian jadi UU No 2 Tahun 2020 untuk penanggulangan COVID-19 memang potensial mendorong tindak korupsi. Karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

Bahkan, memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

Baca Juga:

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

Ia menduga, hal ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi.

"Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi," jelas Din.

Ia pun menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi.

"Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti," tutup Din. (Knu)

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka
Indonesia
Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka

Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat pengawasan langsung terkait persiapan pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka, 83,68 persen sekolah belum siap.

Manfaatkan Pandemi COVID-19, Pintech Ilegal Semakin Menjamur
Indonesia
Manfaatkan Pandemi COVID-19, Pintech Ilegal Semakin Menjamur

Data jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani satgas sejak 2018 sampai Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas.

Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi
Indonesia
Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi

Ia menilai keputusan memuseumkan pesawat N250 adalah sebuah ironi dalam pencapaian iptek dan inovasi nasional.

Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten
Indonesia
Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten

Wisata pesisir pantai Banten menjadi solusi bagi warga luar daerah untuk merayakan liburan Lebaran 1442 Hijriah.

Ketua DPRD DKI Bilang AC Bisa Jadi Sarana Penyebaran COVID-19
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bilang AC Bisa Jadi Sarana Penyebaran COVID-19

Hal itu dikatakan Prasetyo mengingat tingginya angka COVID-19 di DKI Jakarta

Pengacara Nurhadi Tuding KPK 'Menumpang' Cari Bukti TPPU
Indonesia
Pengacara Nurhadi Tuding KPK 'Menumpang' Cari Bukti TPPU

"Jadi dalam perkara ini atau dalam konteksnya dengan kesaksian hari ini, KPK itu menumpang untuk membuktikan TPPU. 'Predicate crime' dari TPPU-nya yaitu membeli kebun sawit," ujarnya

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Instruksi Presiden Diabaikan dengan Kasat Mata
Indonesia
51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Instruksi Presiden Diabaikan dengan Kasat Mata

Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan itu

Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri
Indonesia
Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri

Pesepeda ini sejatinya harus berada di jalur lalu lintas sebelah kiri berbarengan dengan kendaraan motor.

Kasus Nasional Tembus 1 Juta, Pemprov DKI Tingkatkan Aturan untuk Tekan COVID-19
Indonesia
Kasus Nasional Tembus 1 Juta, Pemprov DKI Tingkatkan Aturan untuk Tekan COVID-19

Sudah cukup setiap hari kita mendengar ada teman, kerabat, bahkan keluarga terpapar

Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi
Indonesia
Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi

Dengan berbagai kebijakan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen.