Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) saat menyerahkan bantuan sosial sembako kepada Forum Betawi Rempug (FBR). (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK menimbulkan keprihatinan mendalam.

Apalagi, dalam dua minggu terakhir, dua menteri menjadi tersangka. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka korupsi ekspor benur.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai, hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo telah gagal.

Baca Juga:

Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari, LPSK Siap Bantu Para Saksi

"Karena korupsi masih merajalela di tubuh pemerintah," kata Din dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Din melanjutkan, korupsi yang dilakukan merupakan pengkhianatan besar terhadap rakyat. Kala rakyat menderita karena COVID-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat.

Din melanjutkan, hal tersebut yang selama ini KAMI kritisi bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

"Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini," jelas Din.

Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Humas KPK)
Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Antara/Humas KPK)

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

Sebab, ia meyakini, perppu yang kemudian jadi UU No 2 Tahun 2020 untuk penanggulangan COVID-19 memang potensial mendorong tindak korupsi. Karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

Bahkan, memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

Baca Juga:

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

Ia menduga, hal ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi.

"Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi," jelas Din.

Ia pun menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi.

"Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti," tutup Din. (Knu)

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak Masuk Tim Pemenangan, Purnomo: Tanpa Bantuan Saya Gibran Pasti Menang
Indonesia
Anies: Sebelum Direvitalisasi Stasiun Tanah Abang Sangat Kumuh
Indonesia
Anies: Sebelum Direvitalisasi Stasiun Tanah Abang Sangat Kumuh

Anies menceritakan bahwa kawasan Stasiun Tanah Abang dulunya kumuh dan jauh dari rasa aman sebelum direvitalisasi.

Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong
Indonesia
Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong

"Dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat sakit," kata dia

Hotel Kyriad Tangerang Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien OTG
Indonesia
Hotel Kyriad Tangerang Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien OTG

Telah disiapkan satu tower khusus dengan total tujuh lantai berkapasitas 165 kamar untuk pasien positif COVID-19 berstatus OTG.

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo
Indonesia
Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Izin reklamasi Ancol berlatar belakang kerja sama Pemprov DKI masa era Gubernur Fauzi Bowo dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

 Terinfeksi COVID-19, Tujuh Siswa Polisi Dibawa ke RS Kramat Jati
Indonesia
Terinfeksi COVID-19, Tujuh Siswa Polisi Dibawa ke RS Kramat Jati

"Siswa kita lakukan observasi kita lakukan tes virus corona, kita menemukan tujuh siswa yang positif corona dan sekarang sedang kita isolasi kita rawat di RS Keramatjati," kata Argo.

Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik
Indonesia
Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik

Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono.

Virus COVID-19 Bermutasi, WNI Dari Luar Negeri Wajib Isolasi 5 Hari
Indonesia
Virus COVID-19 Bermutasi, WNI Dari Luar Negeri Wajib Isolasi 5 Hari

Sedangkan bagi WNI yang datang dari negara Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, juga harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam.

Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH
Indonesia
Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH

Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam

Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta
Dunia
Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta

Menurut kementerian, tercatat 43.773 kasus baru dan 834 kematian COVID-19 dalam 24 jam terakhir.