Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) saat menyerahkan bantuan sosial sembako kepada Forum Betawi Rempug (FBR). (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK menimbulkan keprihatinan mendalam.

Apalagi, dalam dua minggu terakhir, dua menteri menjadi tersangka. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka korupsi ekspor benur.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai, hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo telah gagal.

Baca Juga:

Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari, LPSK Siap Bantu Para Saksi

"Karena korupsi masih merajalela di tubuh pemerintah," kata Din dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Din melanjutkan, korupsi yang dilakukan merupakan pengkhianatan besar terhadap rakyat. Kala rakyat menderita karena COVID-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat.

Din melanjutkan, hal tersebut yang selama ini KAMI kritisi bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

"Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini," jelas Din.

Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Humas KPK)
Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Antara/Humas KPK)

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

Sebab, ia meyakini, perppu yang kemudian jadi UU No 2 Tahun 2020 untuk penanggulangan COVID-19 memang potensial mendorong tindak korupsi. Karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

Bahkan, memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

Baca Juga:

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

Ia menduga, hal ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi.

"Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi," jelas Din.

Ia pun menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi.

"Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti," tutup Din. (Knu)

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Belum Bisa Realisasikan Perintah Jokowi Soal Vaksinasi Anak, Apa Alasannya?
Indonesia
DKI Belum Bisa Realisasikan Perintah Jokowi Soal Vaksinasi Anak, Apa Alasannya?

Surat rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dengan Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19

Wagub DKI Ingatkan Anak Buahnya Jangan Sembarangan Beri SIKM ke Pemudik
Indonesia
Wagub DKI Ingatkan Anak Buahnya Jangan Sembarangan Beri SIKM ke Pemudik

"Terkait SIKM juga sudah dikeluarkan, kami minta dapat diberikan orang tertentu saja," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/5)

Mudik dan Halalbihalal  Picu Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 36 Persen Lebih
Indonesia
Mudik dan Halalbihalal Picu Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 36 Persen Lebih

Kasus positif COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 36,1 persen pada periode 17 hingga 23 Mei 2021.

Pemkab Gunung Kidul Gelontorkan Rp 15,3 Miliar Dana Anti-Kekeringan
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Gelontorkan Rp 15,3 Miliar Dana Anti-Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelontorkan dana anggaran penyediaan air bersih sebesar Rp 15,3 miliar pada 2021.

Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB
Indonesia
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB

"Ada 1.553 personel gabungan yang disiagakan menjaga kelancaran dan keamanan aksi," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

Jokowi: Impor Terus Yang Untung Negara Lain
Berita
Jokowi: Impor Terus Yang Untung Negara Lain

Dengan dimulainya proyek hilirisasi batu bara ini, Indonesia bisa menciptalan elpiji untuk masyarakatnya dan tidak lagi impor.

Bulan April, Hampir 1 Juta Penumpang dilayani Bandara Ngurah Rai Bali
Indonesia
Bulan April, Hampir 1 Juta Penumpang dilayani Bandara Ngurah Rai Bali

Secara total, statistik hingga bulan April 2021 Bandara Ngurah Rai telah melayani 939.432 penumpang, jika dirinci penumpang yang berangkat 493.172 dan 446.260 kedatangan.

Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan
Indonesia
Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklarifikasi soal kisruh ganti rugi yang diadukan oleh warga penggusuran Rusun Petamburan.

Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel

"Kalau identitas sudah diketahui. Tapi belum bisa kami timbulkan ke publik," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng, AKP Paksi Eka Saputra

Kemenhub Kebut Perbaikan Jalur KA Lintas Utara Jawa
Indonesia
Kemenhub Kebut Perbaikan Jalur KA Lintas Utara Jawa

Kementerian Perhubungan kebut perbaikan jalur kereta api lintas utara di Pulau Jawa tepatnya di petak antara Stasiun Lemahabang-Stasiun Kedunggedeh, Bekasi, Jawa Barat, pada Km 55 +100 hingga KM 54+500, karena air mulai surut.