Mensos Bentuk Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan pengawasan pada lembaga-lembaga filantropi, sebagai buntut dari kasus penggelapan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan satgas tersebut akan terdiri atas anggota Kemensos, aparat penegak hukum, pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Interpol. Satgas tersebut, kata Mensos Risma, akan secepatnya dibentuk pada pertengahan Agustus 2022.

Baca Juga:

Bareskrim Cekal Petinggi ACT

"Ini harus cepat ini. Ini lebih penting dan enggak bisa ditunda," kata Risma, dikutip dari Antara, Kamis (28/7).

Mensos Risma mengakui bahwa pengawasan Kemensos terhadap lembaga filantropi masih lemah, sehingga dirasa perlu untuk mempersiapkan tim untuk monitoring.

Mensos Risma menegaskan ketimbang melakukan revisi Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB), pihaknya lebih memprioritaskan untuk menyediakan alat monitoring, atau petugas pengawasan.

Baca Juga:

Bareskrim Polri Sita 56 Kendaraan Operasional ACT

"Kalau ubah Undang-undang butuh waktu, justru yang paling dibutuhkan cepat adalah alat bagaimana bisa mengawasi itu," kata Risma.

Mensos Risma mengaku telah memperingatkan petinggi ACT sejak awal menjadi Menteri Sosial, karena adanya sumbangan ke luar negeri. Ia telah membuat surat peringatan hingga peneguran terhadap yayasan ACT.

Mensos Risma mengimbau agar lembaga filantropi bergerak sesuai aturan, karena menyangkut kepercayaan dari pemberi bantuan. (*)

Baca Juga:

Bareskrim Ungkap Sepuluh Perusahaan 'Cangkang' Yayasan ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancol Bagi-Bagi Tiket Gratis Sambut HUT ke-495 DKI
Indonesia
Ancol Bagi-Bagi Tiket Gratis Sambut HUT ke-495 DKI

Ancol membagi-bagikan tiket gratis bagi warga yang ingin berekreasi pada tanggal 22 Juni 2022.

Langkah Kemenkes Sikapi Viral Dugaan Pelanggaran SOP Swab PCR Bumame
Indonesia
Langkah Kemenkes Sikapi Viral Dugaan Pelanggaran SOP Swab PCR Bumame

Viralnya kasus seorang perempuan mendapatkan hasil PCR padahal dirinya belum melakukan tes di salah satu lokasi Bumame Farmasi menjadi sorotan.

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru
Indonesia
KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

Wandy menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi

[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan

Narasi dalam unggahan turut menuduh bahwa IDI sudah tidak profesional karena telah dikuasai oleh golongan tertentu.

Menkes: Stay di Rumah, Insya Allah Akhir Februari Kita Bisa Atasi Pandemi
Indonesia
Menkes: Stay di Rumah, Insya Allah Akhir Februari Kita Bisa Atasi Pandemi

"Sekali lagi, jangan panik, jangan jumawa tetap waspada. Kalau sedang naik kotanya, kita kurangi mobilitas, stay di rumah insya Allah di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi ini," ujar Budi dalam keterangan pers secara daring, Senin (7/2).

Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura
Indonesia
Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura

Pemerintah memproses tiga ratifikasi perjanjian Indonesia dan Singapura.

Wagub Jabar: Mang Oded Wafat di Hari Baik
Indonesia
Wagub Jabar: Mang Oded Wafat di Hari Baik

Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pria yang akrab disapa Mang Oded tersebut.

Indonesia akan Dorong Industri Lokal Manfaatkan Metaverse
Indonesia
Indonesia akan Dorong Industri Lokal Manfaatkan Metaverse

“Sinergi ini akan mendorong industri lokal memanfaatkan teknologi metaverse dan masyarakat Indonesia akan bisa memanfaatkan metaverse,” ungkapnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Bantuan Minyak Goreng Gratis Akhir Februari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Bantuan Minyak Goreng Gratis Akhir Februari

Akun Facebook bernama Anisa Nurfitriani mengunggah sebuah gambar warga yang sedang mengantre mendapatkan minyak goreng.

Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda
Indonesia
Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperbaiki omongan Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Riza Patria ihwal anggaran pembangunan jalur baru sepeda di Jakarta tahun 2022. Dishub DKI menyebutkan, jika biaya pembuatan lintasan sepeda mencapai lebih dari Rp 100 miliar.