Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak ingin adanya revisi terhadap dua undang-undang terkait pemilihan. Yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lalu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Baca Juga

Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik

"Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," kata Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/2).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pratikno menegaskan dalam UU tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Foto: ANTARA
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Foto: ANTARA

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," jelas Pratikno.

Oleh karena itu, lanjut Pratikno, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan.

Pratikno berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang," tegas Pratikno. (Knu)

Baca Juga

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda DIY Larang Takbir Keliling Lebaran
Indonesia
Pemda DIY Larang Takbir Keliling Lebaran

"Kita komunikasi dengan organisasi takmir masjid yang ada di Yogyakarta maupun kabupaten/kota supaya tidak diselenggarakan takbir keliling yang memungkinkan timbulnya kerumunan," kata Aji di Yogyakarta, Rabu (21/4).

Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR
Indonesia
Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR

Yusri mengungkapkan pihaknya tetap akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat.

9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung
Indonesia
9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung

Bahwa vaksin COVID-19 CoronaVac menunjukan, pembentukan antibodi dalam tubuh dan kemampuan dalam membunuh atau menetralkan virus (imunogenisitas).

Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan 36 buah lukisan berlapis emas saat menggeledah apartemen milik tersangka kasus korupsi PT Asabri, Jimmy Sutopo.

Inpres Sarana Prasarana Piala Dunia U-20 Tinggal Diteken Jokowi
Indonesia
Inpres Sarana Prasarana Piala Dunia U-20 Tinggal Diteken Jokowi

Inpres yang disusun oleh Kemenpora beserta kementerian dan lembaga terkait itu akan menjadi petunjuk

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemerintah Pakai Vaksin Buatan Biofarma untuk Vaksinasi Masyarakat Umum
Indonesia
Pemerintah Pakai Vaksin Buatan Biofarma untuk Vaksinasi Masyarakat Umum

Dengan vaksinasi produk lokal diharapkan akan lebih cocok untuk tubuh warga Indonesia.

Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan Agung Sucipto ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.

MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB
Indonesia
MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB

Putusan tersebut diputuskan Majelis PK MA yang terdiri dari Andi Samsan Nganro selaku Ketua Majelis

Gunung Merapi Siaga, Ganjar: Daerah Klaten Diperkirakan Paling Terdampak
Indonesia
Gunung Merapi Siaga, Ganjar: Daerah Klaten Diperkirakan Paling Terdampak

Peningkatan status itu berdasarkan evaluasi data pemantauan aktivitas vulkanik dapat berlanjut ke erupsi.