Menperin Ubah Skema Pencairan Subsidi Minyak Goreng Curah Minyak goreng curah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya perubahan kebijakan termasuk dalam subsidi.

Pemerintah merombak total kebijakan terkait Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri dan semua industri MGS mendaftar melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Baca Juga:

Pemerintah Punya Kuasa, Tapi Tak Berdaya dengan Kartel Minyak Goreng

"Bagi perusahaan industri yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menegaskan, jal itu dilakukan karena kebijakan MGS Curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil.

Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS Curah dengan lebih baik, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Agus menegaskan, kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasannya.

Kebijakan MGS Berbasis Industri ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Permenperin ini, lanjut ia, mengatur proses bisnis program MGS Curah Subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan, dan pengawasan.

Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri MGS diwajibkan untuk mendaftar dalam keikutsertaan program. Terdapat 81 perusahaan yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.

Proses registrasi dilakukan melalui SIINas Kemenperin. Industri diwajibkan menyampaikan data dan dokumen tentang sumber dan volume bahan baku, daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota.Semua data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Kemenperin hingga mendapat nomor registrasi paling lambat dalam tiga hari kerja.

"Kemudian, perusahaan industri menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan minyak goreng curah dengan Direktur Utama BPDPKS paling lama lima hari setelahnya,” terang Menperin Agus.

Selanjutnya, tegas ia, Kemenperin akan menetapkan alokasi produksi dan distribusi wilayah masing-masing produsen MGS Curah. Industri yang telah memproduksi dan mendistribusikan produknya dapat mengajukan klaim pada BPDPKS.

Pengajuan klaim ini dilakukan melalui SIINas untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Setelahnya BPDPKS mentransfer dana subsidi pada rekening produsen sesuai dengan bukti klaim yang telah diverifikasi tersebut.

"Kami mengupayakan agar pembayaran klaim subsidi dari BPDPKS ke industri sesingkat mungkin dengan secara digital dan sangat memperhatikan good governance," katanya.

Guna mencegah rembesan atau kebocoran dalam program itu, ditetapkan aturan larangan bagi pelaku usaha, seperti produsen MGS dan distributor, untuk melakukan repacking, penjualan ke industri, dan ekspor ke luar negeri.

Minyak Goreng Curah. (Foto: Antara)
Minyak Goreng Curah. (Foto: Antara)

Selain itu pengawasan atas program ini dilakukan secara online, sejak dari produksi, distribusi dan penjualan ditingkat pengecer.

"Kami akan menggunakan aplikasi digital SIMIRAH yang dapat melacak aliran MGS Curah sejak dari bahan baku sampai ke tangan pengecer," ungkapnya.

Untuk menjamin pelaksanaan program ini, pengawasan melibatkan perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan POLRI, pemerintah daerah, dan BPDPKS.

Kebutuhan MGS Curah diperkirakan sebesar 7.000 – 8.000 ton per hari. Sampai hari ini (22/3), sebanyak 47 perusahaan dan distributornya sudah mendaftar melalui SIINas, diantaranya sudah selesai verifikasi dan telah mendapatkan nomor registrasi, sedangkan 17 lainnya dalam proses. (Asp)

Baca Juga:

Mendag Lutfi Diminta Stabilkan Harga Minyak Goreng Jelang Puasa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejari Bantarkan Ilham Wardhana, Tersangka Kasus Asabri Sisa Delapan Orang
Indonesia
Kejari Bantarkan Ilham Wardhana, Tersangka Kasus Asabri Sisa Delapan Orang

Penyidik Jampidsus Kejagung telah melimpahkan berkas tahap II kedelapan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan segera akan naik ke persidangan

Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan
Indonesia
Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan

Kementerian Agama telah menerbitkan panduan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021.

Tiba di Tanah Air, Jenazah Putra Ridwan Kamil Langsung Diberangkatkan ke Bandung
Indonesia
Tiba di Tanah Air, Jenazah Putra Ridwan Kamil Langsung Diberangkatkan ke Bandung

Jenazah Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di tanah air.

Tempat Wisata Belum Buka, Solo Zoo Banting Setir Jualan Masker
Indonesia
Tempat Wisata Belum Buka, Solo Zoo Banting Setir Jualan Masker

Kebijakan PPKM Level 4 berdampak pada ditutupnya objek wisata Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo.

Interpol Polri Kirim Permohonan Pencabutan Yellow Notice Anak Ridwan Kamil
Indonesia
Interpol Polri Kirim Permohonan Pencabutan Yellow Notice Anak Ridwan Kamil

Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengirimkan surat permohonan pencabutan Yellow Notice atas nama Emmeril Kahn Mumtadz.

Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer
Indonesia
Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer

"Tak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tak usah ikut campur urusan Anies," ujar Ujang di Jakarta, Senin (22/11).

Kejagung Imbau Jajaran Buka Layanan Publik Hari Pertama Masuk Kerja
Indonesia
Kejagung Imbau Jajaran Buka Layanan Publik Hari Pertama Masuk Kerja

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengimbau jajaran kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membuka layanan publik pada Senin lusa.

PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng
Indonesia
PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri.

Tidak Perlu Rentenir, Pekerja Migran Bisa Berangkat ke Luar Negeri dengan KUR
Indonesia
Tidak Perlu Rentenir, Pekerja Migran Bisa Berangkat ke Luar Negeri dengan KUR

PMI mengirimkan devisa negara yang jumlahnya kurang lebih Rp 159,7 triliun per tahun.

Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi
Indonesia
Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.