Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing Ilustrasi honorer. Foto: Net

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

Meskipun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan tenaga honorer dibolehkan dengan pola outsourcing.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenkes Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Ia mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta. Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/6).

Menteri Tjahjo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.

Pada 2005 hingga 2014, berdasarkan kesepakatan tersebut pemerintah telah mengangkat THK-I sebanyak 860.220 dan THK-II sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092.

Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60 persen bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Foto: Kemenpan RB

Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Hasilnya dari 648.462 THK-II yang ada di-database tahun 2012 terdapat 209.872 THK-II yang lulus seleksi dan 438.590 THK-II yang tidak lulus.

Pada tahun 2018-2020, sebanyak 438.590 THK-II mengikuti seleksi CASN (CPNS dan PPPK). Per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021), terdapat sisa THK-II sebanyak 410.010 orang.

Dari 410.010 orang THK-II tersebut terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123. 502, tenaga kesehatan 4.782, tenaga penyuluh 2.333, dan tenaga administrasi 279.393. Sejumlah 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D-III ke bawah yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor pemda, dan administrasi di puskesmas/rumah sakit.

Pada seleksi CASN (CPNS dan PPPK) 2021, terdapat 51.492 THK-II yang mengikuti seleksi. Sementara yang lulus seleksi masih dalam proses penetapan NIP dan pengangkatan.

Menteri Tjahjo menerangkan, penyelesaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan THK-II) ini merupakan amanat dari UU No. 5/2014 tentang ASN. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan.

“PP No. 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK,” imbuhnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” imbau Menteri Tjahjo.

PP Manajemen PPPK mengamanatkan, PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Tjahjo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan/kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP).

“Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” jelas Mantan Menteri Dalam Negeri ini. (Knu)

Baca Juga

Gaji Lebih Kecil Dibanding Guru PPPK, Pemprov Sulsel Bolehkan Kepsek Rekrut Honorer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seorang Warga Asing Dicekal Akibat Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan
Indonesia
Seorang Warga Asing Dicekal Akibat Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Ketika slot orbit 123 mengalami kekosongan pengelolaan, Kemenhan kemudian mengajukan permintaan untuk mendapatkan hak pengelolaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dapat Undangan Puan Sekolah Partai di Jakarta, Gibran: Persiapan Pilkada 2024
Indonesia
Dapat Undangan Puan Sekolah Partai di Jakarta, Gibran: Persiapan Pilkada 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan undangan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk Sekolah Partai di Jakarta pada Kamis (22/9).

Menkes Sebut Euforia Selalu Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Menkes Sebut Euforia Selalu Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19

Euforia di masyarakat saat kasus COVID-19 sedang menurun selalu diikuti dengan peningkatan angka terkonfirmasi positif.

Butuh Persiapan, Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Solo Diundur Jumat
Indonesia
Butuh Persiapan, Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Solo Diundur Jumat

Gibran mengatakan vaksinasi booster di Solo dimulai Jumat (14/1). Untuk vaksin yang digunakan antara Pfizer atau AstraZeneca.

Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah
Indonesia
Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah

Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air Zam-zam ke dalam koper bagasi saat akan pulang ke Tanah Air.

Yogyakarta Targetkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Rampung di Akhir Januari
Indonesia
Yogyakarta Targetkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Rampung di Akhir Januari

"Tenaga vaksinator kami terbatas. Maka, kami selesaikan dulu vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis pertama," kata Emma.

Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20
Indonesia
Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20

Bahlil menilai investasi industri hijau masih sangat timpang hanya satu per lima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang.

Aturan Baru PPKM Luar Jawa-Bali, Kantor Picu Klaster Baru Ditutup 5 Hari
Indonesia
Aturan Baru PPKM Luar Jawa-Bali, Kantor Picu Klaster Baru Ditutup 5 Hari

Aturan berlaku 9 November sampai 22 November 2021.

Jokowi jadi Sasaran SBY soal Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi jadi Sasaran SBY soal Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024

"Karena Pak Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY," kata Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (22/9).

Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas
Indonesia
Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas

Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencopot sejumlah Dirjen Binmas Agama menuai kontroversi.